 |
| Puluhan warga saat membentangkan spanduk di tempat pendaratan helicopter di Nabire. Foto: MS |
Nabire, MAJALAH SELANGKAH -- Puluhan warga Papua yang tergabung
dalam Solidaritas Pendulang Masyarakat Asli Papua di Degeuwo menggelar
aksi dan memalang tempat pendaratan Helicopter di areal Bandar Udara (Bandara) Nabire, siang tadi, Rabu (02/04/14).
Kepada majalahselangkah.com, Pak Nus menjelaskan, lokasi 80 dan Wing di areal pendulangan rakyat Degeuwo di Kabupaten Paniai adalah miliknya bersama masyarakat asli di sana. Pihaknya telah menggali hingga telah menjadi terowongan.
Tetapi, salah satu pengusaha asal Makassar, Pak Arie mulai mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Ia dikabarkan membuat terowongan dan mengambil emas di bagian yang merupakan milik masyarakat asli Papua. Di sana, Pak Arie menempatkan beberapa oknum Brimob dan tentara untuk menjaga areal itu.
"Kami sudah bicara 3 kali. Kami baku marah juga dengan Danpos 81. Dia bawa Brimob dan tentara jaga dalam tanah. Kami mau dibunuh. Ini kami punya tanah. Kami ini bukan teroris, bukan curi di tanah Makassar atau Jawa," kata Pak Nus emosional.
"Pokoknya, Helicopter tidak boleh beroperasi sampai lokasi kami diserahkan kepada kami. Kami juga minta tarik semua Brimob dan tentara di sana. Mereka bukan lindungi kami masyarakat asli. Di sana mereka itu lindungi pengusaha dari luar Papua yang ambil kami punya kekayaan. Mereka itu mau bunuh kami dengan senjata di atas tanah kami," tuturnya.
Warga lain, Iten Jingka dalam orasinya yang digelar di areal tempat pendaratan helicopter di sekitar Bandara Nabire mengatakan, "Tanah ini kami orang Papua punya, bukan kamu bawa dari Makassar atau Jawa sana. Kami anak negeri, tanah ini sama dengan kami punya kulit ini. Jangan main-main kami orang Papua. Kamu itu di negeri kamu tukang pungut sampah, kamu datang ganggu kami punya tanah. Kamu ganggu kami, itu ko punya tanahkah."
"Kami sudah tanam dua papan nama di tempat pendaratan helicopter. Pokoknya helicopter jangan operasi dulu. Kami akan tunggu sampai lokasi dikembalikan dan Brimob dan tentara tarik kembali. Kami akan sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun tangani cepat," tutur warga lain.
Salah satu anggota polisi dari Polres Nabire, L. Manurung di lokasi aksi kepada massa mengatakan, "Kalau keamanan itu urusan dengan Kapolres. Intinya, kami tahu, aparat di sana itu untuk menjaga keamanan bersama".
L. Manurung menyarankan massa aksi bertemu dengan Kapolres Nabire dan Kapolres Paniai untuk menyelesaikan dengan baik-baik.
Karena, kata dia, kalau persoalan ini tidak selesai bisa mengganggu Pemilihan Legislatif yang siap digelar 9 April 2014 mendatang. Selanjutnya, massa aksi diarahkan ke Polres Nabire untuk dibicarakan bersama Kapolres.
Hingga berita ini ditulis, majalahselangkah.com belum berhasil konfirmasi dengan pengusaha asal Makassar yang dipersoalkan warga. (GE/003/MS)
Kepada majalahselangkah.com, Pak Nus menjelaskan, lokasi 80 dan Wing di areal pendulangan rakyat Degeuwo di Kabupaten Paniai adalah miliknya bersama masyarakat asli di sana. Pihaknya telah menggali hingga telah menjadi terowongan.
Tetapi, salah satu pengusaha asal Makassar, Pak Arie mulai mengklaim wilayah itu adalah miliknya. Ia dikabarkan membuat terowongan dan mengambil emas di bagian yang merupakan milik masyarakat asli Papua. Di sana, Pak Arie menempatkan beberapa oknum Brimob dan tentara untuk menjaga areal itu.
"Kami sudah bicara 3 kali. Kami baku marah juga dengan Danpos 81. Dia bawa Brimob dan tentara jaga dalam tanah. Kami mau dibunuh. Ini kami punya tanah. Kami ini bukan teroris, bukan curi di tanah Makassar atau Jawa," kata Pak Nus emosional.
"Pokoknya, Helicopter tidak boleh beroperasi sampai lokasi kami diserahkan kepada kami. Kami juga minta tarik semua Brimob dan tentara di sana. Mereka bukan lindungi kami masyarakat asli. Di sana mereka itu lindungi pengusaha dari luar Papua yang ambil kami punya kekayaan. Mereka itu mau bunuh kami dengan senjata di atas tanah kami," tuturnya.
Warga lain, Iten Jingka dalam orasinya yang digelar di areal tempat pendaratan helicopter di sekitar Bandara Nabire mengatakan, "Tanah ini kami orang Papua punya, bukan kamu bawa dari Makassar atau Jawa sana. Kami anak negeri, tanah ini sama dengan kami punya kulit ini. Jangan main-main kami orang Papua. Kamu itu di negeri kamu tukang pungut sampah, kamu datang ganggu kami punya tanah. Kamu ganggu kami, itu ko punya tanahkah."
"Kami sudah tanam dua papan nama di tempat pendaratan helicopter. Pokoknya helicopter jangan operasi dulu. Kami akan tunggu sampai lokasi dikembalikan dan Brimob dan tentara tarik kembali. Kami akan sampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun tangani cepat," tutur warga lain.
Salah satu anggota polisi dari Polres Nabire, L. Manurung di lokasi aksi kepada massa mengatakan, "Kalau keamanan itu urusan dengan Kapolres. Intinya, kami tahu, aparat di sana itu untuk menjaga keamanan bersama".
L. Manurung menyarankan massa aksi bertemu dengan Kapolres Nabire dan Kapolres Paniai untuk menyelesaikan dengan baik-baik.
Karena, kata dia, kalau persoalan ini tidak selesai bisa mengganggu Pemilihan Legislatif yang siap digelar 9 April 2014 mendatang. Selanjutnya, massa aksi diarahkan ke Polres Nabire untuk dibicarakan bersama Kapolres.
Hingga berita ini ditulis, majalahselangkah.com belum berhasil konfirmasi dengan pengusaha asal Makassar yang dipersoalkan warga. (GE/003/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com