 |
| Aparat keamanan RI dan PNG berkoordinasi (Jubi/Indrayasi) |
Jayapura, 20/4 (Jubi) – Kepala Staf Pertahanan Papua New Guinea
(PNG) yang berbasis di Vanimo, Peter Waiaki meminta wartawan agar lebih
senstif dan berhati-hati memberitakan masalah perbatasan Indonesia dan
PNG.
“Isu sensitif tersebut (perbatasan-red) harus dilaporkan dengan
hati-hati, karena menempatkan kehidupan masyarakat sipil dalam bahaya.”
kata Waiaki, Rabu (16/4) lalu.
Waiaki mendorong para wartawan untuk mengkonfirmasi laporan mereka dengan pihak berwenang, sebelum merilis laporan mereka.
Pernyataan Waiaki ini disampaikan saat pihaknya melarang sekitar 50 warga Vanimo memasuki perbatasan RI-PNG
di Wutung, Rabu lalu. Meskipun pada akhirnya menyatakan perbatasan
RI-PNG terbuka lagi, setelah ditutup beberapa hari, Waiaki belum bisa
menjamin keselamatan warga PNG yang beraktifitas di perbatasan.
Seperti dilansir EMTV, Rabu (16/4) Pejabat Perbatasan RI dan PNG
melakukan pertemuan di wilayah netral perbatasan RI-PNG. Pertemuan ini
kemudian dilanjutkan di wilayah Indonesia dengan kawalan militer.
Masing-masing pihak diwakili oleh delegasi dari kedua provinsi
perbatasan, personil militer dan konsul yang mewakili kedua negara.
Pertemuan ini tidak membahas insiden kontak tembak yang terjadi antara
kelompok bersenjata dengan aparat keamanan Indonesia tanggal 5 April
lalu namun difokuskan pada pembukaan kembali perbatasan kedua negara dan
keamanan warga sipil.
“Keamanan warga sipil PNG pergi ke batas untuk perdagangan dijamin,”
kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri Provinsi Papua,
Susana Wanggai.
Susana juga meminta kerjasama aparat keamanan PNG. Jika aparat
keamanan PNG menemukan elemen perjuangan kemerdekaan Papua Barat di
wilayah PNG, ia minta diserahkan ke pihak Indonesia untuk ditangani
sesuai hukum Indonesia.
Pertemuan ini kemudian diakhiri dengan pembukaan perbatasan kedua
negara oleh Penjabat Wakil Gubernur Provinsi Sandaun Paul Negai.
“PNG memahami bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari Indonesia. Kami ingin Indonesia memperketat militer Indonesia yang ada karena proyek pengembangan Otoritas Perbatasan saat ini sedang dibangun di sisi PNG.” ujar Negai. (Jubi/Victor Mambor)
Sumber : www.tabloidjubi.com