 |
| Aksi Penolakan Pemekaran Okika (Jubi/Aprila) |
Jayapura, 27/2 (Jubi) – Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru
(DOB) Okina di Kabupaten Jayawijaya, mendapatkan penolakan dari warga
Kurulu, yang rencananya wilayahnya akan menjadi ibukota Kabupaten Okika.
Masyarakat tak ingin wilayah adatnya menjadi ibukota Kabupaten Okika.
“Salah satunya, masyarakat belum siap menghadapi arus globalisasi
yang otomatis akan masuk ke kampung mereka dan akan meminggirkan
masyarakat adat setempat,” kata Boni Alua, Juru bicara Tim Penolakan
Daerah Otonomi Baru (DOB) Okika di Kabupaten Jayawijaya, di Grand Abe
Hotel, Abepura, Kota Jayapura, Kamis (27/2).
Menurut Boni pemekaran bukanlah ide murni masyarakat Okika,tetapi ide
elite lokal yang kecewa karena kalah di pertarungan politik pada tahun
2008 lalu.
Ketua Tim Penolakan Pemekaran, Benyamin Logo, mengatakan pihaknya
diberi tanggungjawab para tua adat untuk menyampaikan penolakan ini
kepada semua pihak terkait.
“Kami tolak keras rencana pembentukan Kabupaten Okika. Jangan buat
alasan penolakan kami dengan memberi label separatis ke kami,” pintanya.
Beberapa alasan penolakan itu. Pertama, nama Akiko adalah nama yang
disakralkan secara religi budaya, karena nama itu sudah menggambarkan
seluruh tatanan budaya Lembah Baliem, khususnya daerah Kurulu.
Kedua, menggunakan nama Okika berarti membeberkan tempat-tempat
sakral di daerah Kurulu, yang berdampak ketidaksuburan manusia, ekonomi,
serta munculnya berbagai musibah lainnya.
Ketiga, ladang tempat berkebun di Desa Yiwika menjadi sangat sempit
jika nantinya dijadikan pusat kota dalam rencana DOB. Akibatnya,
kelangsungan hidup masyarakat di sana terancam.
Keempat, masyarakat pemilik ulayat di Desa Yiwika umumnya tak
mempunyai keahlian, selain bertani secara tradisional guna memenuhi
kebutuhan hidup. Kehadiran kabupaten baru akan meminggirkan masyarakat
adat.
Kelima, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di wilayah Okika
sangat minim, sehingga memungkinkan orang luar membanjiri posisi
pemerintahan. Ini berarti memarjinalkan orang Okika di bidang
pemerintahan yang akan menimbulkan kecemburuan sosial, seperti dialami
masyarakat di berbagai kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan tengah
di Papua lainnya.
Keenam, daerah Okika bukan sarang separatis ataupun perbatasan dengan
negara lain, sehingga ada alasan untuk demi mepertahankan NKRI,
pembentukan DOB Okika menjadi sesuatu yang penting dan segera. (Jubi/Aprila)
Sumber : www.tabloidjubi.com