 |
| Dari Kiri ke Kanan, Pengurus PP PMKRI Pusat, Thomas Ch. Syufi, Ketua MPM Uncen, Leo Himan dan Ketua BEM F Hukum, Amsal Sama. (Foto: AGUS PABIKA/SP) |
PAPUAN, Jayapura — Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia
(PP-PMKRI) Sanctus Thomas Aquinas menolak 33 Pemekaran Daerah Otonomi
Baru (DOB) yang sedang dilakukan proses pemekarannya untuk wilayah
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Menurut Ketua umum MPM Uncen, Leo Himan, pemekaran kerap kali menjadi komoditas politik
bagi para elit politik lokal untuk mengeruk keuntungan pribadi dan
kelompok tertentu. “Karena itu kami dengan tegas menolak pemekaran
Provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh tanah Papua dan Papua Barat,”
ujar Himan, kepada wartawan ketika memberikan keterangan, Kamis
(6/3/14).
Dikatakan, pemekaran yang dilakukan di Papua hanya untuk kepentingan
segelintir orang, bukan untuk mensejahterakan rakyat Papua. “Dengan
adanya pemekaran itu malah membuat rakyat Papua menderita. Pemekaran
bukan solusi bagi rakyat Papua, tapi hanya jadi malapetaka dan
mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Papua,” tegas mantan ketua BEM
F-MIPA Uncen ini.
Himan mengatakan, kenyataannya, pemekaran justru melahirkan Orang
Kaya Baru (OKB) yang semakin banyak, serta pejabat politik yang menjamur
seperti para turis. “Mereka membangun kandang-kandang besar dan mewah
untuk berhuninya berbagai jenis binatang, seperti binatang Panter, kuda,
kijang, terior, inova, avansa, pajero sport dan fortuner.”
Sementara itu, menurut kepala Pengurus Pusat (PP PMKRI) Sanctus
Thomas Aquinas, Thomas CH. Syufi, semua elit politik local menyuarakan
pemekaran demi kepentingan dirinya sendiri, di sisi lain konservasi di
Papua sangat memprihatinkan kebenarannya.
“Pemekaran yang terjadi sana sini itu sangat memprihatinkan dan
menyebabkan banyak kehilangan kekayaan alam tanpa diketahui oleh
manusia, efek dari pemakaran juga akan ada pembukaan lahan secara
otomatis akan terjadi degradasih habitat berbagai marga satwa dan hasil
hutan.”
“Konservasi bukan isu lokal tetapi ini isu internasional, hutan Papua merupakan paru-paru dunia yang masih utuh setelah Brazil,
sehingga para elit politik lokal dan elit politik di Jakarta jangan
selalu mementingkan kepentingan politik demi memperkaya diri tetapi
melihat dari sisi konservasi,” tegas mantan aktivis BEM Uncen ini.
Thomas juga menghimbau para elit politik tidak mengatasnamakan rakyat
Papua untuk mencari makan minum, dan kursi. “Ideologi orang Papua bukan
makan minum, tetapi ideologi orang Papua adalah persoalan sejarah dan
identitas politik,” tambah Thomas.
Amsal Sama, mantan Ketua BEM Uncen menambahkan, sikap yang diambil
mahasiswa adalah menolak pernyataan wakil ketua II DPR Provinsi Papua
Barat terkati pemekaran lima kabupaten (Kabupaten Sorong, Kota Sorong,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Empat, dan
Kabupaten Tambrauw).
“Pertanyaan tersebut tak aspiratif dan individual. Sangat tidak
objektif untuk paksakan pemekaran provinsi yang tak ada korelasinya sama
sekali dengan rakyat Papua. Jadi kami menilai pemekaran daerah adalah
upaya penghancuran masa depan rakyat Papua dalam membangun persatuan dan
kesatuan mereka dalam memperjuangkan nasib mereka yang lebih ceriah di
atas negri mereka sendiri.”
Ditambahkan, kebijakan pemekaran hanya sebagai iktiar membangun
“Jalan Tol “ untuk pejabat-pejabat daerah di Tanah Papua untuk korupsi
dan membuat rakyat terus sengsara.
AGUS PABIKA
Sumber : www.suarapapua.com