 |
| Ilustrasi janji SBY untuk dialog. Foto: Ist |
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Menteri (PM) Vanuatu
Moana Carcasses Kalosil dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Dewan HAM
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa, 4 Maret 2014 menyerukan kepada
Dewan HAM, Pemerintah negara-negara maju termasuk negara-negara Afrika
dan negara-negara pulau Karibia dan Pasifik untuk membuat rekomendasi
yang mencakup solusi politik damai.
Solusi politik damai di Papua Barat, menurut Moana Carcasses Kalosil akan mendukung Janji yang terhormat dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadakan dialog damai dengan Papua Barat.
"Saya sangat mendorong bahwa masalah ini kini telah mencapai Komite Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan kami berharap untuk beberapa tindakan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia dari saudara-saudara kita di Papua. Saya selanjutnya menyerukan kepada Pemerintah negara-negara maju termasuk negara-negara Afrika dan negara-negara pulau Karibia dan Pasifik untuk mengutuk isu pelanggaran hak asasi manusia," kata dia.
Moana Carcasses Kalosil menegaskan, keprihatinannya atas kondisi HAM di Papua Barat lebih dari pertanyaan menjaga 70% dari kekayaan minyak dan gas di Papua Barat, ini adalah pertanyaan tentang status politik. "Lebih dari pertanyaan status ekonomi adalah 80% dari kekayaan dari Kehutanan, Perikanan, dan pertambangan umum yang disimpan di Papua Barat. Ini adalah pertanyaan tentang penghormatan hak asasi manusia dan keberadaan orang-orang Melanesia."
"Perhatian kita bukan untuk melihat berapa banyak mereka telah diberi makan oleh sendok emas, tetapi untuk melihat ukuran menghormati kebebasan yang diberikan kepada orang Papua sebagai warga negara yang sama. Dan untuk apa gelar masyarakat sipil diberi hak untuk mengekspresikan kekhawatiran tentang kualitas pemerintahan di tanah air mereka . Untuk ini harus menjadi ukuran demokrasi yang hidup," tuturnya.
"Tuan Presiden, saya menutup, pemerintah saya percaya bahwa tantangan hak asasi manusia dari Papua harus dibawa kembali ke agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya menyerukan kepada Dewan HAM untuk mempertimbangkan mengadopsi resolusi untuk membentuk mandat negara tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat," harapnya.
Kata Moana Carcasses Kalosil , "Mandat harus mencakup penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan memberikan rekomendasi mengenai solusi politik damai di Papua Barat. Ini akan membantu membantu dalam mendukung Janji yang terhormat Presiden Yudhoyono untuk mengadakan dialog dengan Papua". (GE/IST/MS)
Solusi politik damai di Papua Barat, menurut Moana Carcasses Kalosil akan mendukung Janji yang terhormat dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengadakan dialog damai dengan Papua Barat.
"Saya sangat mendorong bahwa masalah ini kini telah mencapai Komite Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan kami berharap untuk beberapa tindakan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia dari saudara-saudara kita di Papua. Saya selanjutnya menyerukan kepada Pemerintah negara-negara maju termasuk negara-negara Afrika dan negara-negara pulau Karibia dan Pasifik untuk mengutuk isu pelanggaran hak asasi manusia," kata dia.
Moana Carcasses Kalosil menegaskan, keprihatinannya atas kondisi HAM di Papua Barat lebih dari pertanyaan menjaga 70% dari kekayaan minyak dan gas di Papua Barat, ini adalah pertanyaan tentang status politik. "Lebih dari pertanyaan status ekonomi adalah 80% dari kekayaan dari Kehutanan, Perikanan, dan pertambangan umum yang disimpan di Papua Barat. Ini adalah pertanyaan tentang penghormatan hak asasi manusia dan keberadaan orang-orang Melanesia."
"Perhatian kita bukan untuk melihat berapa banyak mereka telah diberi makan oleh sendok emas, tetapi untuk melihat ukuran menghormati kebebasan yang diberikan kepada orang Papua sebagai warga negara yang sama. Dan untuk apa gelar masyarakat sipil diberi hak untuk mengekspresikan kekhawatiran tentang kualitas pemerintahan di tanah air mereka . Untuk ini harus menjadi ukuran demokrasi yang hidup," tuturnya.
"Tuan Presiden, saya menutup, pemerintah saya percaya bahwa tantangan hak asasi manusia dari Papua harus dibawa kembali ke agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya menyerukan kepada Dewan HAM untuk mempertimbangkan mengadopsi resolusi untuk membentuk mandat negara tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat," harapnya.
Kata Moana Carcasses Kalosil , "Mandat harus mencakup penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan memberikan rekomendasi mengenai solusi politik damai di Papua Barat. Ini akan membantu membantu dalam mendukung Janji yang terhormat Presiden Yudhoyono untuk mengadakan dialog dengan Papua". (GE/IST/MS)
Baca Juga dibahwa ini.
1. PM Vanuatu: Masyarakat Internasional Mengabaikan Suara Rakyat Papua Barat (1)
2. PM Vanuatu: Dunia Telah Menyaksikan Litani Penyiksaan di Papua Barat (2)
3. PM Vanuatu: Masih Tidak Lupa Berani Bermimpi (3)
4. PM Vanuatu: Tak Ada Alasan Kurang Informasi Soal Pelanggaran HAM (4)
5. PM Vanuatu: Dari Penjara, Filep dan Yusak Serukan Dunia Bicara Menentang Ketidakadilan (5)
6. PM Vanuatu: Dewan HAM PBB Buka Akses Jurnalis Internasional untuk Papua (6)
7. PM Vanuatu: PBB Harus Akui Kesalahan Masa Lalu Atas Papua (7)
8. PM Vanuatu: Resolusi Dewan HAM PBB Mendukung Janji SBY Soal Dialog Jakarta-Papua (8-Habis)
Sumber : www.majalahselangkah.com