 |
| Ilustrasi (google.com) |
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, selama tidak ada niat baik dan
selalu berpandangan negatif terhadap Papua, maka selama itu pula akan
muncul persoalan di Bumi Cenderawasih itu.
"Kalau cara-cara tersebut tetap dipelihara oleh pemerintah, saya kuatir eskalasi masalah Papua akan membesar yang dipicu oleh wacana otonomi khusus (Otsus) plus sebagaimana yang disampaikan masyarakat Papua kepada Gubernur Lucas Enembe," kata Ikrar Nusa Bhakti, saat bedah buku "Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran, dan Keinginan", karya Nicolaas Jouwe, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/3).
Menurut Ikrar, pemberlakuan Otsus bagi Papua yang dimulai sejak 2001 yang disertai dengan dukungan dana otsus triliunan rupiah belum banyak membawa perubahan berarti bagi masyarakat setempat.
"Itu terjadi karena adanya pelemahan dari niat baik Otsus dan mengalirnya triliunan rupiah uang ke Papua yakni dominannya pengaruh TNI/Polri dalam mewakili pemerintah pusat," ujar Ikrar.
Dalam konteks membangun keindonesia dan masyarakat Papua agar maju seperti masyarakat di provinsi lain, Ikrar menyarankan TNI dan Kepolisian mengubah sikap dan paradigma yang selama ini cenderung negatif terhadap masyarakat Papua.
"Buku ini membuktikan bahwa orang Papua sama dengan orang Indonesia lainnya, asal diberi kesempatan untuk belajar dan maju, maka dia akan menunjukkan kualitas intelektualnya dengan baik. Nah, maukah kita secara serius mengarah ke sana?" tanya Ikrar. (fas/jpnn)
"Kalau cara-cara tersebut tetap dipelihara oleh pemerintah, saya kuatir eskalasi masalah Papua akan membesar yang dipicu oleh wacana otonomi khusus (Otsus) plus sebagaimana yang disampaikan masyarakat Papua kepada Gubernur Lucas Enembe," kata Ikrar Nusa Bhakti, saat bedah buku "Kembali ke Indonesia, Langkah, Pemikiran, dan Keinginan", karya Nicolaas Jouwe, di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/3).
Menurut Ikrar, pemberlakuan Otsus bagi Papua yang dimulai sejak 2001 yang disertai dengan dukungan dana otsus triliunan rupiah belum banyak membawa perubahan berarti bagi masyarakat setempat.
"Itu terjadi karena adanya pelemahan dari niat baik Otsus dan mengalirnya triliunan rupiah uang ke Papua yakni dominannya pengaruh TNI/Polri dalam mewakili pemerintah pusat," ujar Ikrar.
Dalam konteks membangun keindonesia dan masyarakat Papua agar maju seperti masyarakat di provinsi lain, Ikrar menyarankan TNI dan Kepolisian mengubah sikap dan paradigma yang selama ini cenderung negatif terhadap masyarakat Papua.
"Buku ini membuktikan bahwa orang Papua sama dengan orang Indonesia lainnya, asal diberi kesempatan untuk belajar dan maju, maka dia akan menunjukkan kualitas intelektualnya dengan baik. Nah, maukah kita secara serius mengarah ke sana?" tanya Ikrar. (fas/jpnn)
Sumber : www.berita.plasa.msn.com