 |
| Logo KNPB dan Bendera Perlawanan KNPB |
Press Release KNPB SIKAP POLITIK KNPB BOIKOT PESTA DEMOKRASI NKRI 2014 di WILAYAH PAPUA BARAT & SOLUSI HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI PAPUA BARAT
Wilayah Papua Barat dalam NKRI
belum sah secara politik maupun secara hukum berdasarkan hukum Internasional,
karena hasil pepera 1969 penuh dengan manipulasi serta penuh dengan cacat Hukum
dan moral. Indonesia menduduki wilayah Papua Barat Ilegal
Pesta Demokrasi dan
semua kebijakan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua merupakan
aktivitas illegal dan asing. West Papua yang melingkupi Numbay sampai ke
Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Balim (Pegunungan Bintang) dan dari Biak
sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang
keabsaannya belum final dibawah hukum internasional.
Demokrasi
(prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya menghipnotis rakyat West
Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin
kebebasan politik rakyat West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. “Pesta
Demokrasi” Indonesia di West Papua, sangat jelas bertujuan untuk:
1.
Melahirkan agen-agen kolonialisme;
2. Memperkokoh
sistem kolonialisme Indonesia;
3. dan
hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.
Sistem Demokrasi
kolonial telah menciptakan tatanan hidup
rakyat Papua yang tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif. Dalam
kondisi yang tidak menentu itu, rakyat West Papua digiring dalam perspektif
demokrasi kolonial yang menghendaki dan praktis membuat rakyat West Papua
sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk
menerima praktek kolonialisme. Mereka hanya menjadi – dan dijadikan – boneka
kolonial yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi
kebijakan Jakarta.
Kita sedang
menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu
dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencobah
“ditambal sulam” lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang
sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di
Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdayah, tidak dihiraukan, atau
kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.
Mental “nurut” dan
mental “budak” tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya
ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini
diterapkan di West Papua sebagai wilayah koloninya. Pemerintahan sipil di Papua
hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer
Indonesia di Papua.
Pemilu 2014 akan
menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di West Papua.
Kepentingan neokolim akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam
mengamankan kepentingnya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik
berdarah demi keutuhan kolonialisme dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan
janji utopis dari para kandidat caleg dan capres Kolonial. Selanjutnya
penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.
Kolonialisme
Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan
dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah
pernah dimulai sejak pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua, dan praktek
berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan
menjadi nyata tatkala resim kolonialisme Indonesia dipegang oleh para Jendral
militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.
Hak politik bangsa
Papua dalam Pemilu kolonialisme Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi
Penguasa Kolonial Indonesia diatas tanah West Papua. Keterlibatan rakyat dalam
pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real,
merupakan manifestasi dari hegemoni Kolonial yang memaksa rakyat Papua untuk,
mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.
Cita-cita bangsa
Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus
terhadap bangsa West Papua lewat referendum. Hal itu untuk menguji ideologi dan
nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa
dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada kakekatnya mubazir alias tiada
arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada
cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan
simbolisme demokrasi.
Oleh karena itu,
Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergemilang dalam
Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin
penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera bersama membangun wilayah koloni.
Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri.
Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat
bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.
Referendum bagi West
Papua adalah satu-satunya jalur demokrasi tertinggi yang harus digelar.
Indonesia harus paham dan dewasa untuk melakukan kehendak dekolonisasi terhadap
wilayah koloni West Papua. Kolonialisme sudah harus ditinggalkan. Inggris
membuktikan itu terhadap referendum di Skotlandia pada September 2014
nanti. Oleh sebab itu kami Komite
nasional Papua (KNPB) sebagai media Rakyat Menyampaikan bahwa:
1.
Pesta Demokrasi NKRI di papua Barat
adalah Ilegal oleh karena itu Indonesia Segera Berhenti semua kebijakan politik
di West Papua.
2. Pemilu
NKRI tidak boleh di West Papua Dan solusinya Rakyat Papua Barat Melakukan Pesta
Demokrasi Hak Penentuan Nasib Sendiri [Self Determination] bagi West Papua
Melalui Mekanisme Internasional [Referendum].
3. Kami
meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan
biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan
kebebasan atau pemerintahan Indonesia.
4.
KNPB menghimbaukan kepada Rakyat Papua
Sorong sampai merauke tidak ikut pesta demokrasi NKRI baik legislatif maupun
pilpers.
5. Menghimbau
kepada Rakyat Papua Barat sorong sampai merauke Bahwa segera mempersiapkan diri
untuk hak penetuan Nasib Sendiri Self Determination bagi bangsa Papua Barat
6. KNPB
menghimbau Kepada seluruh rakyat Papua Barat Bahwa dalam menghadapi pesta
demokrasi tidak melakukan kegiatan-kegiatan fisik.
7.
Pernyataan ini kami keluarkan Resmi
oleh KNPB dan Di pertanggung jawabkan oleh Parlemen Rakyat Daerah [PRD, PNWP, IPWP,
ILWP & FREE WEST PAPUA CAMPAIGN]
Demikian Pernyataan,
Atas perhatian kami sampaikan Berlimpah terima kasih.
BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA
BARAT [ BPP-KNPB]
Agus kosay Ones Suhuniap
Ketua 1 Sekum
Di PublikasikanOleh
JUBIR NASIONAL KNPB
TTD
Bazoka Logo