 |
| Mahasiswa Jayawijaya (Jubi/Aprila) |
Jayapura, 20/2 (Jubi) – Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Lukas
Enembe beberapa waktu lalu di media terkait proses pelaksanaan Pemilu
Legislatif (Pileg) oleh Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo, karena ada
hambatan menjadi perhatian serius Tim Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Demokrasi Jayawijaya (TMDPPDJ).
Ketua Tim Mahasiswa dan Pemuda Peduli Demokrasi Jayawijaya, Edison
Wetapo, mempertanyakan kredibilitas pernyataan Gubernur Lukas Enembe.
Sebagai seorang gubernur tentu pernyataan itu sangat keliru karena
harusnya tidak mengeluarkan pernyataan demikian.
“Selaku pembina politik
dan kepala pemerintahan, setidaknya Gubernur melihat persoalan seperti
itu dengan jernih dan justru harus memfasilitasinya agar dapat
diselesaikan dengan baik tanpa merugikan Rakyat Jayawijaya dan KPU Papua
sendiri,” kata Edison, dalam jumpa pers di Prima Garden Caffee,
Abepura, Jayapura, Kamis (20/2) sore.
Hal yang mengherankan, kata Edison, KPU adalah lembaga tersendiri dan
independen, tetapi kenapa gubernur harus mencampuri urusan internal
kedua lembaga tersebut.
“Demikian juga Pemda Jayawijaya yang adalah daerah otonom yang tidak
tahu-menahu persoalan KPU, namun mengapa Gubernur harus menyoroti Pemda
Jayawijaya? Pernyataan Gubernur itu melecehkan kami, rakyat Jayawijaya,”
kata Edison.
Edison menegaskan rakyat Jayawijaya tetap berkomitmen pada
pendiriannya, yakni komisioner KPU Jayawijaya harus tetap 3 orang asli
Jayawijaya dan harus mengakomodasi Agus Marian dan Elvis Karoba. Jika
hal itu tidak ditanggapi, kata Edison, pemilu legislatif pada April di
Jayawijaya tetap akan diboikot.
Sekretaris Tim, Festus Asso, menandaskan harusnya Gubernur Lukas Enembe pro pada rakyat, tidakbekerja untuk kepentingan partai politik dan perorangan.
“Ini kami sampaikan karena kami menduga ada kepentingan Partai Demokrat pada Pileg 2014 ini alias adanya konspirasi politik antara gubernur dan KPU Papua,” kata Festus. (Jubi/Aprila)
Sumber ; www.tabloidjubi.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar