 |
| Suasana Jumpa Pers HMPJ di Asrama Nayak, Kamkei Abepura. Foto: Abeth Abraham You |
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ ) se- Indonesia bersama masyarakat mengancam akan memboikot pemilihan umum di 332 kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Ancaman boikot disampaikan karena dinilai KPU Provinsi telah menetapkan anggota KPUD yang bukan orang asli Jayawijaya.
"Pada hari pelantikan awal bulan Maret 2014, kami melakukan aksi penolakan di halaman kantor KPU Provinsi Papua. Selang dua minggu, kami kembali melakukan aksi penolakan pelantikan non putra daerah. Tapi, belum direspon, maka kami lakukan Jumpa Pers untuk sampaikan bahwa kami bersama rakyat siap boikot," kata Ketua HMPJ Kota Studi Jayapura, Nius Asso di Asrama
"Kami seluruh mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya telah sepakat untuk memboikot Pileg dan Pilpres 2014," ujar Asso.
Kata dia, pihaknya bersama masyarakat telah sepakat untuk tahan logistic yang akan di bawa ke Jayawijaya.
Dikatakan Asso, menilai Polda Papua justru mendukung pihak KPU Papua. Padahal, lanjut Asso pihaknya telah koordinasi baik. "Ini ada skenario yang dibuat untuk menciptakan konflik di Jayawijaya," pungkasnya.
"Kalau ada pertumpahan darah di Jayawijaya, Polda, KPU Papua dan Gubernur harus bertanggung jawab," tutur Asso. (MS/Abeth Abraham You)
Ancaman boikot disampaikan karena dinilai KPU Provinsi telah menetapkan anggota KPUD yang bukan orang asli Jayawijaya.
"Pada hari pelantikan awal bulan Maret 2014, kami melakukan aksi penolakan di halaman kantor KPU Provinsi Papua. Selang dua minggu, kami kembali melakukan aksi penolakan pelantikan non putra daerah. Tapi, belum direspon, maka kami lakukan Jumpa Pers untuk sampaikan bahwa kami bersama rakyat siap boikot," kata Ketua HMPJ Kota Studi Jayapura, Nius Asso di Asrama
"Kami seluruh mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Jayawijaya telah sepakat untuk memboikot Pileg dan Pilpres 2014," ujar Asso.
Kata dia, pihaknya bersama masyarakat telah sepakat untuk tahan logistic yang akan di bawa ke Jayawijaya.
Dikatakan Asso, menilai Polda Papua justru mendukung pihak KPU Papua. Padahal, lanjut Asso pihaknya telah koordinasi baik. "Ini ada skenario yang dibuat untuk menciptakan konflik di Jayawijaya," pungkasnya.
"Kalau ada pertumpahan darah di Jayawijaya, Polda, KPU Papua dan Gubernur harus bertanggung jawab," tutur Asso. (MS/Abeth Abraham You)
Sumber : www.majalahselangkah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar