VANUATU TARIK DIRI DARI KUNJUNGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA KE INDONESIA

Bendera negara-negara anggota MSG (Jubi/Victor Mambor)

Jayapura, 12/1 (Jubi) – Vanuatu memastikan tidak mengirim Menteri Luar Negerinya dalam kunjungan ke Indonesia. Pemerintah Vanuatu yakin, kunjungan ke Indonesia ini tidak sesuai dengan Resolusi (Komunike) yang diputuskan oleh para pemimpin negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) bulan Juni tahun lalu di Noumea.

Pemerintah Vanuatu, sebelumnya mengancam akan memboikot undangan Pemerintah Indonesia kepada negara-negara Melanesia untuk mengunjungi Indonesia, jika kunjungan ini tidak menyertakan Papua dalam agendanya. Undangan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, menurut sumber Jubi di sekertariat MSG, awalnya hanya mengagendakan kunjungan ke Jakarta dan Bali saja, tanpa Papua. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcases Kalosil kemudian meminta Ketua MSG, Victor Tutugoro memastikan Pemerintah Indonesia menyertakan kunjungan ke Papua dalam misi para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG ini. Setelah ada kepastian agenda kunjungan ke Papua, Vanuatu tetap tidak menyertakan menteri Luar Negerinya, Eduard Natapei dalam kunjungan ini karena agenda kunjungan ke Papua tidak menyertakan pertemuan dengan elemen masyarakat sipil, termasuk para tahanan politik dan kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua. Pemerintah Vanuatu menyebutkan kunjungan ini hanyalah kunjungan Multilateral karena tidak sesuai dengan amanat Komunike para pemimpin MSG dan lebih bersifat promosi kerjasama pembangunan dan ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Negara-Negara di kawasan Melanesia.

Kantor Kementrian Luar Negeri Vanuatu mengatakan hanya menyertakan Joe Natuman, Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi dalam kunjungan ini.

“Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei, telah menarik diri dari kunjungan karena pemerintah Vanuatu yakin program yang terjadwal tersebut sangat tidak mungkin mencapai apa yang ingin dicapai oleh para pemimpin MSG. Para pemimpin MSG ingin bertemu dengan berbagai kelompok di Papua Barat, termasuk beberapa pemimpin gerakan pro-kemerdekaan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tawaran keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation.” demikian rilis pers yang diterima Jubi dari Kementrian Luar negeri Vanuatu, Sabtu (11/1) malam.

Pemerintah vanuatu, melalui rilis pers ini menyebutkan, program yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia hanya menyediakan kunjungan ke Papua dalam waktu yang sangat terbatas dan pertemuan-pertemuan yang bersifat tertutup dengan Gubernur Papua dan DPRP selain kunjungan ke Jakarta dan Bali. Pemerintah Vanuatu mengatakan tidak ada gunanya mengunjungi Bali atau melakukan seluruh agenda kunjungan jika MSG tidak bisa bertemu dengan orang yang tepat. Rencana penandatanganan pernyataan bersama antara pemerintah Indonesia dengan beberapa negara Melanesia dalam kunjungan ke Indonesia ini disebutkan oleh Pemerintah Vanuatu sebagai kegagalan tujuan kunjungan sebagaimana amanat dalam Komunike di Noumea tahun lalu.

Sedangkan Pemerintah Fiji yang memimpin kunjungan para Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia ini mengatakan delegasi para menteri Luar Negeri ini  akan berada di Papua selama dua hari untuk bertemu dengan pejabat pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami sangat senang untuk melakukan kunjungan ini atas undangan Pemerintah Indonesia agar dapat menilai aplikasi WPNCL untuk menjadi anggota MSG. Hal inik memungkinkan kami untuk menyajikan rekomendasi kepada Pemimpin kami,” kata Ratu Inoke melalui rilis pers Pemerintah Fiji yang diterima Jubi, Minggu (12/1) pagi.

“Kami sepenuhnya menghormati kedaulatan Indonesia dan integritas teritorial dan kami lebih lanjut mengakui bahwa Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia .

Kunjungan ini akan memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung tentang situasi di Papua Barat dan memahami aspirasi sesama saudara Melanesia kami di Papua berkaitan dengan representasi mereka dalam WPNCL untuk menjadi anggota dari MSG,” tambah Ratu Inoke.

Kunjungan ini, menurut pemerintah Fiji juga akan memperdalam hubungan ekonomi dan kerjasama pembangunan antara Indonesia dan negara-negara Melanesia.

Anggota delegasi dalam kunjungan ini termasuk Honourable Rimbink Pato (Menteri Luar Negeri Papua Nugini), Honourable Soalaoi Forau (Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon), Honorable Joe Natuman (Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi) dan Yvon Faua, Wakil Kanak dan FLNKS.

Delegasi ini dijadwalkan tiba di Jayapura hari Senin (13/1) pagi dan langsung bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP. (Jubi/Victor Mambor)

Sumber :  www.tabloidjubi.com