Pages

Pages

Kamis, 09 Januari 2014

Papua Arena Percaturan Para Penjajah Bertopeng

Selpius Bobii
Negara penjajah mana pun di dunia ini memiliki watak yang sama yaitu menaklukan masyarakat terjajah dan merampas kekayaan alam setempat. Hal pertama yang dilakukan oleh para penjajah adalah menghancurkan tatanan budaya setempat, sambil meneror dan membasmi masyarakat setempat.

Mengapa penghancuran budaya setempat menjadi sasaran utama Negara penjajah? Karena dibalik budaya menyimpan kekuatan yang tak terkalahkan. Setelah kekuatan budaya setempat dilumpuhkan, maka dengan mudah Negara penjajah menguasai tanah dan kekayaan alam. Dengan tetap melanjutkan proyek pembasmian masyarakat setempat, baik secara nyata maupun terselubung. Para penjajah hanya  memiliki naruli membunuh dan merampok. Karena itu, para penjajah melakukan apa saja untuk membunuh warga setempat dan merampok tanah serta segala isinya yang ada dalam wilayah jajahannya.

Para Negara penjajah di jaman modern sudah berubah wujud. Penjajahan di jaman sekarang sudah dikemas rapi melalui hubungan kerja sama bilateral atau multilateral antar Negara. Watak Negara penjajah: Pembunuh dan perampok dapat ditemukan terutama dalam penanaman INVESTASI.

Negara berkembang diumpan oleh para Negara penjajah dengan membangun hubungan kerja sama antar dua atau lintas Negara. Pemberian bantuan HIBAH atau bantuan kemanusiaan dalam bentuk dana atau barang dari Negara penjajah kepada Negara berkembang, itu bukan karena didorong oleh kepedulian kemanusiaan, tetapi karena didorong oleh nafsu untuk membunuh masyarakat setempat dan merampok melalui penanaman investasi.

Untuk mewujudkan itu, Negara penjajah mendorong Negara atau pemerintah setempat, LSM dan Agama menjadi jembatan untuk membujuk masyarakat setempat agar menyerahkan tanah dan kekayaan alam yang dimilikinya. Tentu dengan berbagai tipu muslihat dan kekerasan.

Negara penjajah terlebih dahulu menciptakan pra kondisi untuk memuluskan niat untuk membunuh dan merampok melalui investasi. Penciptaan pra kondisi itu dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, bantuan hibah, berupa dana atau barang; kedua, bantuan kemanusiaan, berupa dana, barang, militer; ketiga, melalui pinjaman uang. Untuk memberi HIBAH atau bantuan kemanusiaan atau pinjaman, maka Negara penjajah menciptakan krisis kemanusiaan, krisis moneter, krisis kekuasaan pemerintah,dan lain-lain. Atau memanfaatkan bencana alam untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

Pra kondisi itu menjadi jembatan dan  peluang emas bagi Negara penjajah untuk membunuh dan merampok melalui kerja sama bilateral atau uniteral, terutama dalam bidang investasi asing. Ada pula investasi domestic yang berwatak penjajah. Dalam hal ini penjajah domestic dapat bertindak sendiri atau bekerjasama dengan investor asing untuk membunuh warga setempat dan merampok tanah dan isinya.

Investasi yang dapat merusak keberlansungan hidup warga setempat adalah investasi yang bergerak dalam bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, perkayuan, dan lain-lain. Yang paling merusak tatanan kelansungan hidup masyarakat setempat adalah investasi dalam bidang pertambangan yaitu mineral. Limbah pertambangan dapat merusak segala ekosistem dan lingkungan hidup,kehilangan hutan/dusun sebagai tempat mencari nafkah.

Dan itu secara tidak langsung menciptakan krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan yang dapat berdampak pada pemusnahan etnis dan musnahnya habitat ekosistem lingkungan hidup.  Dalam dunia Investasi tidak mengenal rasa keadilan. Yang dikejar oleh investor dan perangkat pendukungnya, seperti pemerintah adalah meraih keutungan ekonomis berlipat ganda. Karena itu, masyarakat setempat menjadi korban di atas korban. Tanahnya dirampok, dirusak, tidak dapat hasil yang layak, diteror, disiksa, dihina, diperkosa, dan dibunuh.

Tanah Papua sudah lama dijadikan sebagai arena percaturan kepentingan ekonomi,   politik dan keamanan oleh para penjajah bertopeng. Berbagai Negara imperialis  eks kolonial dibonceng oleh RI untuk menanamkan saham (investasi) di tanah Papua agar merampok tanah dan kekayaan alam. PT.Freeport di Timika- Papua dalah salah satu bukti dari percaturan politik, ekonomi dan keamanan dari para  Negara penjajah bertopeng. PT.Freeport di Timika termasuk tambang  raksasa urutan ketiga di dunia. Tambang emas dan tembaga serta mineral lainnya dikelolah oleh Ameri Serikat (AS).

PT.Freeport di Timika adalah bukti balas budi dari RI  kepada AS atas bantuannya dalam menganeksasi bangsa Papua ke dalam NKRI. Jadi PT.Freeport adalah bukti dari aneksasi Papua ke dalam NKRI, ketidak-adilan, diskriminasi, marginalisasi, pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan, yang berdampak pada pemusnahan etnis Papua dan musnahnya habitat ekosistem lingkungan hidup.

Para Negara-negara penjajah (kaum-pemodal) memiliki tempat pijakan yang amat kuat. Tempat-tempat pijakannya adalah pemerintah, LSM tertentu dan agama tertentu. Pihak-pihak ini bertindak sebagai jembatan penghubung kepada masyarakat setempat agar para investor menanamkan sahamnya.

Tujuannya adalah  merampok kekayaan alam, menguasai dan merusak tanah, serta membunuh masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung. Pembunuhan secara langsung dapat terjadi ketika aparat keamanan menembak mati pemilik hak ulayat yang melawan investor dan para sekutunya. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, misalnya kematian masyarakat setempat yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan limbah beracun, juga kelaparan, kesakitan, dan meninggal dunia akibat hilangnya hutan/dusun sebagai tempat mencari nafkah. Di Papua, PT.Freeport adalah lambing dinasti kejahatan kemanusiaan.

Banyak Negara telah lama bekerjasama dengan Negara colonial RI untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam Papua, bahkan mengeksploitasi manusia Papua hanya demi kepentingan ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Bangsa Papua telah lama menjadi korban di atas korban. RI dan para sekutunya adalahNegara-negara anggota PBB, tapi terkait dengan soal Papua tidak melaksanakan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan ketentuan-  ketentuan Hukum Internasional lainnya.

Sudah saatnya Negara-negara dan PBB mengakui kesalahan masa lalu dan menebus kesalahannya dengan jalan mengakui   kemerdekaan kedaulatan bangsa  Papua secara de jure. Dengan itu, untuk kerja sama bilateral/uniteral yang saling menguntungkan tentu akan diatur kemudian dengan Negara Papua. Yang dibutuhkan sekarang adalah Negara dan PBB mengakui kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua secara de jure. Pengakuan ini penting agar mengakhiri segala bentuk penjajahan RI di Papua. Bangsa-bangsa merdeka di dunia ada yang sudah lama mendarat di bulan, tapi ada bangsa lain di dunia, seperti bangsa Papua masih merayap di bumi. Bangsa Papua bertekad kuat untuk berdiri dan berjalan, tapi selalu jatuh. Bantulah kami bangsa Papua agar dapat berdiri dan berjalan di atas kakinya sendiri.

Dikatakan DUTA DAMAI apabila setiap pribadi,kelompok dan organisasi yang melindungi dan menghargai hak asasi orang lain, keluarga lain, suku lain, golongan lain, atau bangsa lain. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Mari setiap kita menjadi DUTA DAMAI untuk di mewujudkan damai sejahtera di bumi.

(Selpius Bobii, Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Juga Tapol Papua di Penjara Abepura)
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar