Pages

Pages

Rabu, 29 Januari 2014

BUPATI, WABUP DAN DPRD PUNCAK JAYA JANGAN TINGGALKAN DAERAH

Puluhan masa dari KMPPJ se-Kota Jayapura saat lakukan orasi di halaman Kantor Pemprov Papua (Jubi/Indrayadi TH)
Jayapura, 28/1 (Jubi) – Puluhan orang yang tegabung dalama Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Pelajar Puncak Jaya (KMPPJ) se-Kota Jayapura meminta bupati, wakil bupati dan DPRD segera kembali ke Puncak Jaya, pasca gangguan keamanan yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam aksi itu, puluhan massa ini juga membawa beberapa spanduk, salah satunya bertuliskan “Lebih Baik Pemerintah dan DPR Bunuh Kami Saja, Daripada Dipermainkan Seperti Bola Kelereng.”

Ketua KMPPJ yang juga penanggungjawab aksi damai, Metinus Telenggen dalam orasinya meminta dengan tegas kepada Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe untuk menyikapi gangguan keamanan yang terjadi selama ini di Kabupaten Puncak Jaya. “Kami mau bertemu Gubernur Papua memberikan aspirasi kami. Jika gubernur tak ada, kami akan tunggu sampai satu bulan atau dua bulan kami akan tidur di sini,” tegasnya, Selasa (28/1).

Dirinya juga meminta kepada beberapa kepala bagian yang menerima aksi KMPPJ untuk menghadirkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda serta DPRD Puncak Jaya. “DPRD Puncak Jaya itu tikus punya kantor, ini lucu. Seperti dulang emas, setelah dapat emas, mereka pergi makan dan tidur di tempat lain,” katanya.

Corneles Serawun, Plt Kepala Biro Pemerintah Provinsi Papua yang didampingi Kabid Pengkajian Masalah Strategi Kesbang Provinsi Papua dan Kabag Penataan Wilayah Biro Pemerintahan menjelaskan, dirinya hanya menerima aspirasi atau keluhan dari mahasiswa dan akan melanjutkan ke Gubernur Provinsi Papua. “Bapak gubernur sendiri yang akan tindaklanjuti,” katanya, Selasa (28/1).

Pernyataan sikap KMPPJ se-Kota Jayapura, diantaranya, meminta pemda setempat (eksekutif) segera kembali ke daerah agar suasana kondusif kembali dan DPRD (legislatif) segera membicarakan kondisi daerah dalam waktu dekat. Juga meminta tokoh agama, perempuan, pemuda dan perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya harus membicarakan kronologis yang terjadi di sana.

Selain itu, apabila Pemda Puncak Jaya tak bicara, pihaknya akan tindak tegas pemda tersebut. Lalu pemerintah Provinsi Papua secara tegas menegur pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Terus yang terakhir, apabila himbauan dari KMPPJ se-Kota Jayapura tak ditanggapi, maka pihaknya akan ambil tindakan anarkis.(Jubi/Indrayadi TH)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar