15 TAHUN PAPUA BARAT BERGABUNG BERSAMA KOMISI PASIFIK SELATAN

Hubungan di antara negara-negara di Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terjalin bersama di dalam South Pasific Commission.(Jubi/ist)

Jayapura, 22/1 (Jubi)-Petinggi-petinggi Melanesia Spreadhead Group atau Negara-negara Ujung Tombak Melanesia(MSG) baru saja meninggalkan Provinsi Papua dan Jakarta. Tak ada pengalungan bunga atau tarian adat orang Melanesia menyambut mereka di Jayapura atau jaman Belanda kota ini  disebut Hollandia . Delegasi MSG sudah pulang dengan berbagai pesan dan kesan yang dibawa ke negeri masing-masing di Pasifik Selatan.

Jika dikaji lebih mendalam hubungan Papua Barat (baca Provinsi Papua dan Provinsi  Papua Barat) dengan kawasan Pasifik Selatan sebenarnya sudah berlangsung lama. Terutama saat wilayah ini masih dijajah pemerintah Belanda dengan sebutan Nederlands Nieuw Guinea.

Peneliti dan dosen FISIP Universitas Indonesia, Zulkifli Hamid dalam bukunya berjudul POLITIK DI MELANESIA kontak-kontak budaya terutama antara penduduk Papua dan Papua New Guinea telah menjalin komunikasi di antara mereka, baik dalam berdagang (barter economic), perkawinan maupun kegiatan upacara tradisional.

Hubungan tradisional berlangsung sejak turun temurun, terutama masyarakat di sepanjang perbatasan baik Suku Muyu Mandobo di Kabupaten Boven Digoel, masyarakat Suku Ngalum di Kabupaten Pegunungan Bintang dan masyarakat kebudayaan Tabi di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Kontak antara Papua Barat dengan kawasan Pasifik Selatan semakin luas antara 1947 sampai 1962.Ini artinya selama 15 tahun sudah terjalin hubungan kerja antara sesama di kawasan Pasifik Selatan.

Sehabis Perang Dunia Kedua, pemerintah-pemerintah yang memerintah di daerah-daerah yang belum berpemerintah sendiri di Samudera Pasifik telah menandatangani suatu perjanjian membentuk Komisi Pasifik Selatan. Perjanjian itu ditandatangani pada 6 Februari di Canberra oleh Australia, Perancis, Inggris, Nederland/Belanda, New Zeland dan Amerika Serikat.(Azas-azas Tata Negara Nederlands Nieuw Guinea, jilid dua)

Ada pun tujuan dan maksud dari pendirian Komisi Pasifik Selatan adalah untuk memperkuat kerjasama secara internasional agar memajukan ekonomi dan sosial dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah Pasifik Selatan yang belum berdiri sendiri.

Untuk itu pemerintah-pemerintah di sana bahkan masyarakat dan penduduk itu melakukan kerja sama internasional yang penting dan berguna bagi mereka. Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, ada yang luas dan ada pula yang kecil-kecil wilayahnya.

Banyak soal yang perlu digarap secara bersama di wilayah Pasifik Selatan yang luas, tentu membutuhkan biaya yang besar. Tak ada gunanya kalau wilayah-wilayah itu berjalan sendiri memecahkan masalah-masalah mereka sehingga kesepakatan untuk bersama menyelesaikan dengan cara dan pendekatan sesuai karakter masing-masing wilayah.

Komisi Pasifik Selatan terdiri dari sedikitnya 12 utusan, masing-masing dari pemerintah dan anggotanya dapat mengutus dua orang peserta. Apalagi pemerintah-pemerintah berhak mengangkat lagi wakil utusan atau penasehat. Komisi Pasifik Selatan merupakan suatu badan penasehat untuk memajukan kemakmuran dan perkembangan daerah-daerah yang belum berpemrintahan sendiri di Samudera Pasifik.

Tugas-tugas Komisi Pasifik yang berpusat di Noumea, ibukota Kaledonia Baru adalah menyelidiki, menyusun dan memajukan pertanian, perikanan, kehutanan, buruh, produksi, perniagaan, penajaran dan kesehatan rakyat. Memajukan penelitian bersama dalam ilmu dan teknologi dan memberikan bantuan teknis, advice dan penjelasan-penjelasan untuk negara-negara yang bersangkutan. Komisi Pasifik Selatan tidak membicarakan masalah-masalah politik, artinya dalam kerja sama ekonomi dan bukan membicarakan perkara politik.

Semula pertemuan anggota Komisi Pasifik Selatan dilakukan setiap dua kali setahun tetapi pada 1955 diambil keputusan agar dilakukan setiap tahun. Badan Sekretariat Komisi Pasifik Selatan berada di Noumea, Kaledonia Baru wilayah jajahan Perancis di Samudera Pasifik.

Konferensi Pasifik Selatan juga memberikan kesempatan kepada penduduk asli di setiap wilayah mengambil peran dalam setiap usaha Komisi Pasifik Selatan baik sebagai peserta maupun ikut dalam program pengembangan ekonomi.

Komisi Pasifik Selatan dengan bantuan dana dari negara-negara Eropah pernah membangun sebuah perkebunan coklat di Nimboran, Hollandia, Nederlands Nieuw Guinea. Produksi cokelat dari Genyem, Nimboran mampu menyuplai pabrik coklat Van Houten di Negeri Belanda berkat kerja sama kawasan Pasifik Selatan menunjang sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan warga di Nimboran membentuk Koperasi Java Datum guna meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan Grime dan Nawa.

Konferensi Pasifik Selatan pertama kali diadakan di Suva, ibukota negara Fiji pada 1950. Pada 1953 konperensi kedua dilakukan di Noumea, ibukota Kaledonia Baru. Selanjutnya 1956 dan 1959 berlansung di Rabaul, Provinsi East Britain, Papua New Guinea. Konferensi ke lima dilakukan di Pago-Pago, East Samoan/Samoa Timur, 1962. Komisi Pasifik Selatan sudah mempertimbangkan agar pertemuan Konprensi Pasifik Selatan ke enam pada 1965 akan dilakukan di Hollandia, Nederlands Nieuw Guinea. Sayangnya konprensi ini tak pernah terjadi karena wilayah Nederlands Nieuw Guinea beralih kepemerintahan Republik Indonesia dan menjadi Provinsi Irian Barat.

Victor Kaisiepo dalam bukunya berjudul Satu Perspektif untuk Papua (menceritakan,”Suatu malam saya duduk menonton TV Fiji di Suva dan ketika itu tiba-tiba dalam suatu acara saya melihat dalam satu acara ayah saya( Markus Wonggor Kaisiepo anggota Nieuw Guinea Raad), waktu itu beliau berkunjung ke Fiji untuk South Pasific Commission pada 1957. Saya waktu tahu ia ada di Fiji tetapi tidak tahu kalau ada gambarnya keluar di Televisi Fiji.” Victor Kaisiepo(alm) pernah bekerja sebagai aktivis lingkungan di Suva, Fiji pada 1995-1998 dan masih sempat menyaksikan dokumentasi South Pasifik Commision 1957 di Televisi Fiji.

Sejak 1962 hubungan wilayah Provinsi Irian Barat, Irian Jaya dan kini Provinsi Papua dan Papua Barat nyaris terputus. Seolah-olah hanya ada hubungan Jakarta dan kawasan Pasifik Selatan. Padahal wilayah-wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau dan Malaysia masih saling berhubungan dalam menjaga keutuhan dan perkembangan kebudayaan Melayu. Begitupula di Papua Barat dengan wilayah-wilayah Pasifik Selatan hubungan kebudayaan dan Olahraga mestinya tetap terjalin.

Mantan Gubernur Provinsi Irian Jaya, mendiang Brigjen Acub Zainal sejak 1973 pernah memprakarsai kerja sama kebudayaan dengan Papua New Guinea. Kesebelasan Nasional PNG setiap 17 Agustus selalu bermain melawan tim Irian Jaya Selection dan pertukaran kesenian. Sebaliknya setiap 16 September, Kesebelasan Irian Jaya termasuk Persipura berlaga di Port Moresby dan juga klub-klub kesenian mementaskan tarian-tarian daerah Irian Jaya.

Agaknya permintaan bekas Perdana Menteri Papua New Guinea, Michael Somare secara lantang menegaskan mestinya Papua Barat juga diundang dalam pertemuan Negara-negara Melanesia dalam bentuk olahraga dan kebudayaan Melanesia. Mungkinkah pemerintahan Jakarta dan Jayapura memenuhi permintaan Michael Somare ? Semuanya tergantung dari itikad baik berbagai pihak sepanjang tidak mencampuri masalah politik dan kebudayaan serta olahraga.(Jubi/dominggus a mampioper)

Sumber : www.tabloidjubi.com