KONSPIRASI LICIK NEGARA MENGADU DOMBA MEMASANG STIGMA SEPARATIS DAN KRIMINALISASI KNPB MULAI NAMPAK

Masa Aksi Rakyat Papua (foto/Nesta Gimbal)

 Oleh : Ones Suhun *

“ Upaya ini Menunjukkan Negara Tidak Mampu dan Tidak Mempunyai Itikad Baik Membangun Orang Papua. “

Konspirasi Negara Republik Indonesia untuk mendiskreditkan perjuangan Papua Merdeka oleh KNPB dengan memasang stigma “ Teroris kriminal separatis dan GPK “ kepada kelompok faksi-faksi perjuangan Papua Merdeka pada umumya dan lebih khusus Terhadap KNPB telah tercium lama sejak May 2012 . Dimulai dari pembangunan opini melalui media nasional dan penembakan OTK Juni 2012 pasca Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 24 May 2012.

Upaya memasang stigma “Teroris “ dan gerakan kriminal ini makin nampak setelah adanya pergantian Kapolda Papua dari Irjen Pol BL. Tobing kepada Irjen Pol Tito Karnavian mantan Komandan Densus 88 pada September 2012 menjelang Dewan HAM PBB akan melakukan sidang, 23 September 2012.

Stigma dalam kamus bahasa Inggris Indonesia John M.Echol berarti noda atau cacat, menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) stigma adalah ciri negatif yg menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigma dapat didefinisikan cap/persepsi negatif seseorang atau golongan akan kehidupan kita atau kegiatan yang kita lakukan.

Pemasangan stigma atau stigmanisasi dalam prosesnya berlangsung secara alami dan berdampak memenjarakan pikiran seseorang atau kelompok bahkan , stigma juga kadang disengajakan. Stigma biasanya muncul tanpa berdasarkan pada fakta sebenarnya yang terjadi. Hal ini dapat terlihat pada pemasangan stigma yang terjadi pada kelompok perjuangan Papua Merdeka seperti Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) dengan diturunkannya Densus 88 untuk mengatasi kasus penembakan OTK di Jayapura Juni 2012 dan menjabatnya Irjen Tito Karnavian mantan Kepala Densus 88 dan salah satu deputi di Badan Nasional Penanggulangan Teroris.

Jika dilihat dari kronologis peristiwa sejak May 2012, Upaya memasang stigma “Teroris” dilakukan dan kriminalisasi secara rapih ,tersistimatis dan konsisten dilakukan oleh Negara melalui Polda Papua dan hal ini adalah sebuah konspirasi politik. Setelah Negara mengbungkam Dewan Adat Papua melalui KRP III Oktober 2011, tertinggal satu-satunya organ perjuangan Papua Merdeka yang masih eksis adalah KNPB , yang kemudian melahirkan Parlemen Nasional Papua Barat ( PNPB) yang merupakan replikasi KNP dan Niuw Guinea Raad 1961. Hubungan KNPB, PNPB dengan IPWP dan IPLWP di dunia international menjadi ketakutan tersendiri bagi Indonesia sehingga organ perjuangan ini harus dibungkam dengan menangkap Buchtar Tabuni, menembak mati Mako Tabuni serta menjadikan para pimpinan teras KNPB sebagai DPO untuk meredam group mediator ini.

Sejak KNPB terbentuk pada tahun 2008 sebagai media nasional dan konsolidasi rakyat Papua untuk menolak Aneksasi Bangsa Papua kedalam NKRI 1 May 1963, dan menuntut diadakanya Referendum di Papua Barat secara adil dan bermartabat sesuai dengan Perjanjian New York Agreement yang pernah ditandatagani Oleh Pemerintah Indonesia pemerintah Kerajaan belanda pada tanggal 15 agustus 1962. 

Kini media nasional Papua Barat KNPB mulai digiring oleh Penguasa untuk membentuk opini bahwa KNPB yang memilih jalur perjuangan damai politik adalah kelompok anarkis dengan melakukan banyak tindakan anarkis. Konflik dibangun antara KNPB dan Pers, antara masyarakat Non Papua dan KNPB, aksi KNPB disusupi intelegen dan bermuara pada penciptaan opini KNPB bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi penembakan OTK yang disimpulkan sementara Densus 88 merupakan actor utama dibalik semua kasus penembakan OTK. Upaya membungkam KNPB, scenario berlanjut sampai dengan yang terakhir Aksi demo damai dibubarkan Paksa pada tanggal 26 November 2013 di jayapura. 

Stigmanisasi “ Teroris” dan kriminalisasi terhadap KNPB adalah langkah baru jurus lama Negara Republik Indonesia untuk membungkam Perjuangan Papua Merdeka. Sebelumnya, sejak proses aneksasi Papua oleh Indonesia, stigma “ hitam,keriting dan bodoh” telah dipasang sejak lama dan memasung pikiran dan ruang gerak Orang Papua sejak operasi Trikora 1961 hingga Reformasi 1988. Kini sejak 1988 hingga 2012, perjuangan Papua makin mengkistal dan mendapat tempat di dunia international, cara lama memasang stigma kembali terjadi dari “ Bodoh” menjadi “ Separatis GPK dan kriminal”

Stigmanisasi atau pemberian cap negative terhadap Perjuangan Papua Merdeka dan KNPB bukan hanya dirasakan saja oleh para pejuang langsung dan organisasinya, tetapi stigma itu akan melekat pada erat pada setiap orang Papua sebagaimana stigma “ Papua Bodoh dan Tertinggal “ selama ini yang mendera beberapa generasi Papua sebelum Reformasi 89 dan KRP II 2000.

Kehadiran Irjen Tito Karnavian dari Anti Teror sebagai Kapolda Papua sedang mempengaruhi kinerja kepolisian seluruh wilayah Papua. Tito diharapkan mampu menuntaskan seluruh rangkaian peristiwa tindak kekerasan yang terjadi selama setahun belakangan ini dimana banyak kasus belum terungkap selama ini namun kehadiran Tito Karnavian justru semakin meningkat kekerasan di Papua. 

Kehadiran Tito dan kinerja kepolisian, khusus Densus 88, Brimob dan Reserse maupun satuan-satuan khusus terus memberikan tekanan yang kuat terhadap kelompok perjuangan Papua Merdeka terutama KNPB dan tentu saja akan berdampak ancaman terhadap kelangsung demokrasi dan HAM.

Perjuangan Papua Merdeka saat ini, perlawanan terhadap stigma itu harus dilakukan dengan perubahan strategy perjuangan maupun konsistensi dalam jalur perjuangan itu sendiri. Perjuangan sayap politik dan sayap militer harus tetap berada dalam koridor perjuangan masing-masing, sementara mediator harus melakukan mediasi sebagaimana mestinya. Stigma “kriminal separatis Gerakan pengacau keamanan KNPB ” akan berdampak pada semua orang Papua dan pasti mempengaruhi pola pikir dan pola tindak, untuk itu pemasangan stigma ini harus dilawan oleh segenap Rakyat Papua.

Indonesia gencar dengan promosi UP4B sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun orang Papua tapi dengan memasang stigma “Teroris separatis kriminalisasi GPK ” telah terjadi pemutarbalikan fakta dan pembohongan yang dinilai “Sesat Pikir”. Indonesia dinilai gagal dalam membangun manusia Papua. Indonesia dinilai tidak mampu bahkan tidak memiliki itikad baik sedikitpun untuk membangun manusia Papua.

Ketidakmampuan negara dalam mengatasi gejolak politik Papua Merdeka dengan memberikan stigma"Teroris" kepada Orang Papua dinilai merupakan sebuah konspirasi licik bahwa Indonesia menunjukan dirinya semakin tidak berdaya menghadapi Gerakan Papua Merdeka.

Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan. Kita harus menjadi penentu masa depan kita sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, UP4B, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Kita patut membuang ilusi-ilusi kosong yang dipromosikan kolonial Indonesia dan para kapitalisnya.

Gerakan perlawanan yang sedang KNPB galang hari ini adalah gerakan berbasis massa rakyat, karena itulah syarat. Itulah yang ditakuti musuh kita negara ini, polda papua takut bila rakyat bangkit melawan, karenanya penguasa konial Indonesia melalui TNI/Polri saat ini melakukan penghancuran basis rakyat dengan segala taktik busuknya seperti bantuan-bantuan, penerimaan CPNS, Pemekaran, Pilkada, Otsus Plus, UP4B, pembentukan milisi sipil, BMP, LMA, dan banyak tawaran lainnya. Semua itu dilakukan agar kita lupa perjuangan, kita lupa diri, lupa bahwa tanah kita sedang dikuasai pendatang, dan lupa bahwa kita sedang habis dan punah diatas tanah kita.

Komite Nasional Papua Barat [KNPB] akan terus menggalang persatuan perjuangan massa rakyat West Papua. Metode perlawanan damai dan bermartabat akan dilanjutkan, sekalipun karena perlawanan damai nyawa menjadi taruhan dan terus digiring sebagai oraganisasi Kriminal. Tetapi itulah alasan kami bahwa musuh kita kolonialisme Indonesia lebih takut bila KNPB terus berada pada garis perlawanan damai. Itulah sebabnya aksi damai diblokade, aktivis ditangkap, Pimpinan tras KNPB menjadi daftar pencarian orang (DPO) dan dipenjara serta yang lain dibunuh. Tapi kami yakin bahwa perjuangan ini akan terus menjamur bukan saja ke pelosok-pelosok negeri West Papua, tetapi ke seluruh rakyat dunia, karena perjuangan kita benar.

Kami yakin bahwa masalah West Papua terus menjadi sorotan internasional. Penderitaan bangsa Papua terus terdengar ke telinga masyarakat dunia, bukan karena kepentingan internasional, tetapi karena kebenaran yang kita perjuangkan ini terus menjadi roh yang menggerakan hati nurani masyarakat dunia. Dan pada waktunya, gerakan solidaritas dunia dan kebangkitan rakyat West Papua akan melulu lantakan kolonialisme dan kapitalisme global yang mencengkeram bangsa Papua.

KNPB akan terus berdiri bersama massa rakyat West Papua. KNPB akan terus menggelorakan semangat perlawanan. KNPB akan terus melakukan pejuagan ini walapun saat ini polda papua terus mengiring KNPB sebagai oraganisasi kriminal dan memberikan daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pimpinan KNPB dan pimpinan PNWP, dengan akal busuk polda papua Tito Karnavian dan Paulus waterpaw. Kepada seluruh patriot KNPB, yang tersebar di 23 Wilayah KNPB diatas tanah tanah West Papua, kami Badan Pengurus Pusat KNPB menghimbau bahwa segera Lakukan Moblissi umum sampai ke Akar rumput untuk lakukan perlawnan.

Penulis adalah  Ones Suhun Sekertaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Tinggal Di West Papua Jayapura.