Oleh : Ones Suhun
Kini
memang telah saatnya rakyat Papua Barat kembali kepada De Vacto
Undang-undang proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 01 Desember 1961 Port
Numbay, memang telah terukir sebuah sejarah berdasarkan tekat dan
komitmennya yang bulat, Bangsa Papua telah menyatakan sikap sebagai
bangsa yang merdeka, berdaulat dan bebas
dari segalah intervensi penjajahaan asing, hal tersebut merupakan hak
mutlak bagi segalah bangsa di dunia tanpa terkecuali.
Menjelaskan kembali bahwa revresentatif dari pada instrument proklamasi kemerdekaan diatas merupakan amanat dari pada penderitaan rakyat sejak kolonial nederland menjahjakan kakinya di seluruh wilayah teritory Papua Barat. Namun kini telah bergilir back kompetisi penjajahan akibat pertarungan politik global yang sangat ekstrim abad 21 dibawah kendali dua bendera kutub sebagai kekuatan utama block tunggal dunia (USA – UNI) yang merupakan biang kerok black politic sejak dasawarsa bergulir.
Tetapi tanpa diduga, sejarah telah mendidik dan mengajarkan kepada rakyat terutama kaum proletariat Papua Barat atas pesan leluhur, sehingga maklum kini semakin berkobar aksi perang dimana-mana lantaran bukan karena paksaan tetapi atas dasar kemandirian dan kesadaran yang telah terbangun, namun tanpa menunggu-nunggu waktu untuk menyatakannya kepada dunia bahwa, ‘’Sebenarnya Kita Mampuh”. Lantas apa yang menjadi pertimbangan dan kendala, hari ini ?
Tinggal 4 bulan lagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia (PEMILUI 2014) akan di gelar, tujuan dari pada Pemilu Indonesia adalah mencari dukungan dan simpatisan rakyat oleh mereka borjuasi-borjuasi politisi busuk ditingkatan nasional dan lokal, tentu kita dan rakyat kita telah sadar benar sejarah pengalaman hidup bersama Indonesia, apa lagi wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI negara yang penuh kompleks dan sesat.
Namun disini perlu kita tegaskan kembali mengingat pernyataan Mrs. Megawati Soekarnoputri dalam menanggapi ancaman aksi Golput yang akan meningkat tinggi di Indonesia, bahwa “orang Golput bukan warga Negara Indonesia” (7/11/detik.com), maka pernyataan diatas sangat relevan dengan kita rakyat dan bangsa Papua Barat yang merupakan bukan bagian dari warga Negara Indonesia untuk memilih golongan putih (Golput) alias tidak mengikuti Pemilu Indonesia.
Perlu untuk kita dan rakyat kita merenung kembali, bagaimana perlakuan dan kekejaman aparat kaparat militer rezim NKRI sejak 47 Tahun berkuasa, praktek-pratek kekerasan yang mengarah pada pemusnahan etnis telah berulang-ulang kali di lakukan, dengan menghalalkan segalah produk hukum yang dibuat, pembatasan ruang bereperksi, penembakan, teror, intimidasi, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan tanpa jejak, penyebaran virus mematikan HIV/AIDS, kolera, muntaber dll, merupakan jutaan skala peristiwa yang kini belum tuntas.
Tentu kita dan rakyat kita menyadari benar akan hal itu, tak luput lagi dari praktek eksplotasi dan dominasi ekonomi asing skala internasional, nasional dan lokal yang dipraktekan di tanah air kita, kini telah diambil alih grembolan-grembolan kaum bromocora asing dibawah kontroling aparat kaparat militer dengan pengawasan intesif, sementara rakyat kita hidup melarat, banyak yang mengais rejeki di jalan-jalan, areal-areal pertambangan, anak-anak kita banyak terserang busung lapar, demam, diare, bahkan sulit untuk mengenyam pendidikan, kemiskinan, kelaparan merupakan hadia paket kuhsus UU No. 21/Tahun 2001.
Ironisnya, kendatipun demikian irama kompetisi terus bergejolak di panggung politik lantaran wajah-wajah ibu pertiwi yang kian pucat kusam, mati dan lapar tidak mendapat tempat yang layak, sekian ratus bahkan jutaan wakil rakyat yang dititipkan pada kursi eksekutif dan legislatif pemerintahan boneka, lantas apa yang disuarakan, adakah bentuk dukungan serta sepucuk surat yang di keluarkan sebagai bentuk protes atas perlakuan dan kejahatan Negara terhadap rakyat ? tentu tidak, karena bagi mereka haram, lalu apa tujuan dari pada Pemilu besok ?
Rakyat Papua Barat tentu telah mengetahui, sejak tumbangnya fasis Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2014 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan Pemilu besok (2014).
Tentu, pemerintahan akan berhasil direbut kubuh militer, apa nasib masa depan dan cita-cita perjuangan rakyat Papua Barat di hari esok ?, tentu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Memang telah kita sadari benar entah sipil maupun militer dalam kebijakannya di Papua Barat tetap penguasa akan konsisten dengan menerapkan kebijakan pola-pola lama baik semasa Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang Orde yang paling baru. Falsafah UUD 45 dan NKRI Harga Mati merupakan kitab suci yang patut dijalankan perintah-perintahny.
Lantas mengapa rakyat Papua Barat harus memilih Golput, karena kita bukan bagian dari NKRI, otomatis pemerintahan boneka di Papua Barat akan lenyap, namun perlu menjadi catatan bagi kita semua, jika yang memilih mereka merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kolonial hari ini, mereka telah menyeret rakyatnya sendiri untuk terus dilindas sepatu pembangunan kolonial NKRI, tentu mereka telah berkianat terhadap diri dan rakyatnya sendiri.
Maka dengan kesadaran politik yang layak bagi kami rakyat Papua Barat, atas kebenaran sejarah yang telah dipegang teguh untuk di perjuangkan, maka apabila usul ditolak tanpa di timbang, suara di bungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh suversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Lawan !
Menjelaskan kembali bahwa revresentatif dari pada instrument proklamasi kemerdekaan diatas merupakan amanat dari pada penderitaan rakyat sejak kolonial nederland menjahjakan kakinya di seluruh wilayah teritory Papua Barat. Namun kini telah bergilir back kompetisi penjajahan akibat pertarungan politik global yang sangat ekstrim abad 21 dibawah kendali dua bendera kutub sebagai kekuatan utama block tunggal dunia (USA – UNI) yang merupakan biang kerok black politic sejak dasawarsa bergulir.
Tetapi tanpa diduga, sejarah telah mendidik dan mengajarkan kepada rakyat terutama kaum proletariat Papua Barat atas pesan leluhur, sehingga maklum kini semakin berkobar aksi perang dimana-mana lantaran bukan karena paksaan tetapi atas dasar kemandirian dan kesadaran yang telah terbangun, namun tanpa menunggu-nunggu waktu untuk menyatakannya kepada dunia bahwa, ‘’Sebenarnya Kita Mampuh”. Lantas apa yang menjadi pertimbangan dan kendala, hari ini ?
Tinggal 4 bulan lagi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia (PEMILUI 2014) akan di gelar, tujuan dari pada Pemilu Indonesia adalah mencari dukungan dan simpatisan rakyat oleh mereka borjuasi-borjuasi politisi busuk ditingkatan nasional dan lokal, tentu kita dan rakyat kita telah sadar benar sejarah pengalaman hidup bersama Indonesia, apa lagi wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI negara yang penuh kompleks dan sesat.
Namun disini perlu kita tegaskan kembali mengingat pernyataan Mrs. Megawati Soekarnoputri dalam menanggapi ancaman aksi Golput yang akan meningkat tinggi di Indonesia, bahwa “orang Golput bukan warga Negara Indonesia” (7/11/detik.com), maka pernyataan diatas sangat relevan dengan kita rakyat dan bangsa Papua Barat yang merupakan bukan bagian dari warga Negara Indonesia untuk memilih golongan putih (Golput) alias tidak mengikuti Pemilu Indonesia.
Perlu untuk kita dan rakyat kita merenung kembali, bagaimana perlakuan dan kekejaman aparat kaparat militer rezim NKRI sejak 47 Tahun berkuasa, praktek-pratek kekerasan yang mengarah pada pemusnahan etnis telah berulang-ulang kali di lakukan, dengan menghalalkan segalah produk hukum yang dibuat, pembatasan ruang bereperksi, penembakan, teror, intimidasi, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan tanpa jejak, penyebaran virus mematikan HIV/AIDS, kolera, muntaber dll, merupakan jutaan skala peristiwa yang kini belum tuntas.
Tentu kita dan rakyat kita menyadari benar akan hal itu, tak luput lagi dari praktek eksplotasi dan dominasi ekonomi asing skala internasional, nasional dan lokal yang dipraktekan di tanah air kita, kini telah diambil alih grembolan-grembolan kaum bromocora asing dibawah kontroling aparat kaparat militer dengan pengawasan intesif, sementara rakyat kita hidup melarat, banyak yang mengais rejeki di jalan-jalan, areal-areal pertambangan, anak-anak kita banyak terserang busung lapar, demam, diare, bahkan sulit untuk mengenyam pendidikan, kemiskinan, kelaparan merupakan hadia paket kuhsus UU No. 21/Tahun 2001.
Ironisnya, kendatipun demikian irama kompetisi terus bergejolak di panggung politik lantaran wajah-wajah ibu pertiwi yang kian pucat kusam, mati dan lapar tidak mendapat tempat yang layak, sekian ratus bahkan jutaan wakil rakyat yang dititipkan pada kursi eksekutif dan legislatif pemerintahan boneka, lantas apa yang disuarakan, adakah bentuk dukungan serta sepucuk surat yang di keluarkan sebagai bentuk protes atas perlakuan dan kejahatan Negara terhadap rakyat ? tentu tidak, karena bagi mereka haram, lalu apa tujuan dari pada Pemilu besok ?
Rakyat Papua Barat tentu telah mengetahui, sejak tumbangnya fasis Suharto tahun 1998, elit militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi calon legislatif dalam pemilu 2014 sementara beberapa kaliber berat telah melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan Pemilu besok (2014).
Tentu, pemerintahan akan berhasil direbut kubuh militer, apa nasib masa depan dan cita-cita perjuangan rakyat Papua Barat di hari esok ?, tentu akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Memang telah kita sadari benar entah sipil maupun militer dalam kebijakannya di Papua Barat tetap penguasa akan konsisten dengan menerapkan kebijakan pola-pola lama baik semasa Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang Orde yang paling baru. Falsafah UUD 45 dan NKRI Harga Mati merupakan kitab suci yang patut dijalankan perintah-perintahny.
Lantas mengapa rakyat Papua Barat harus memilih Golput, karena kita bukan bagian dari NKRI, otomatis pemerintahan boneka di Papua Barat akan lenyap, namun perlu menjadi catatan bagi kita semua, jika yang memilih mereka merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kolonial hari ini, mereka telah menyeret rakyatnya sendiri untuk terus dilindas sepatu pembangunan kolonial NKRI, tentu mereka telah berkianat terhadap diri dan rakyatnya sendiri.
Maka dengan kesadaran politik yang layak bagi kami rakyat Papua Barat, atas kebenaran sejarah yang telah dipegang teguh untuk di perjuangkan, maka apabila usul ditolak tanpa di timbang, suara di bungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh suversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Lawan !
- Mengkrucut pada pernyataan tokoh nasionalis chauvilistik Megawati Soekarnoputri, jelas kami rakyat Papua Barat bukan bagian dari NKRI, maka kami tidak layak mengikuti Pemilu Indonesia 2014 (Golput) Harga Mati! Golput adalah Hak setiap orang sesuai pernyataan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim.
- Mendukung penuh sikap politik masyarakat adat Sorong, Biak, Nabire, Wamena, Manokwari, Fak-fak, Timika, Jayapura, Merauke untuk memilih Boikot Pemilu Indonesia (2014).
- Tolak pemaksaan kehendak dan revresifitas aparat kaparat militer kepada rakyat Papua Barat yang hendak melakukan Boikot Pemilu Indonesia (2014)
- Mengutuk warga Negara Papua Barat yang mengikuti Pemilu Indonesia (2014), karena mereka secara tidak langsung ikut mendukung pemerintahan boneka dan melegalkan segalah produk hukum.
- Ganti Pemilu dengan menyelenggarakan Referendum bagi rakyat Papua Barat. Hari Ini!
- Menyerukan kepada seluruh pejuang Tanah Air, unsur-unsur progressif dari Kaum masyarakat adat Papua Barat, Kaum Jemaat Gereja - Masjid Kaum Pekerja, petani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa, serta seluruh lapisan massa rakyat yang anti-penjajahan kolonial untuk melakukan perlawanan dan Memilih Golongan Putih alias (Golput).
- Referendum solusi terbaaik bagi rakyat Papua Barat
Penulis adalah Ones Suhun Sekertaris Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Tinggal Di West Papua Jayapura.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar