SERUAN AKSI

LOGO AMP

Penetapan Pemekaran 33 Dearah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang disepakati dalam rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada kamis 24/10/13, sarat dengan kepentingan politik Jakarta terhadap Tanah Papua.

Tidak adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan di kabupaten, kota dan propinsi pemekaran yang lama sebenarnya menunjukan sikap Jakarta yang sedang menyembunyikan kepentingan lain di balik pemekaran wilayah baru di Tahan Papua yang terdiri dari 19 kabupaten, 2 kota di Propinsi Papua dan 8 kabupaten, 1 kota di Propinsi Papua Barat serta 3 propinsi baru.

Jika dilihat dari syarat jumlah penduduk yang ada di Tanah Papua secara keseluruhan, maka sebenarnya Jakarta menghendaki rakyat Papua menjadi minoritas dan termarjinalkan diatas tanahnya sendiri karena pemekaran membuka peluang bagi migrasi penduduk dari luar untuk masuk ke Papua, apa lagi saat ini perbandingan orang asli Papua dan pendatang yang perbandingannya lebih didominasi kaum pendatang. Diperparah lagi karena tidak tidak adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang proteksi bagi migrasi penduduk dari luar untuk masuk ke Tanah Papua.

Selain itu pemekaran 33 DOB di Tanah Papua jelas akan diikuti oleh pemekaran struktur teritori Militer (TNI-Polri) baru. Hal ini membuka peluang bagi Militer (TNI-Polri) untuk menjalankan bisnis gelapnya yang lasim dilakukan di Tanah Papua seperti membackup illegal loging, prostitusi dan pemasok miras. Ditambah buramnya sepak terjang Militer Indonesia atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua sejak aneksasi Papua ke dalam Indonesia, 1 Mei 1963.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan pemekaran sejatinya tidak untuk mensejahterakan rakyat Papua. Pemekaran wilayah tanpa melihat standar kelayakan wilayah, jumlah penduduk dan Sumber Daya Alam (SDA) hanyalah sebuah konspirasi politik penguasa untuk menghancurkan identitas rakyat di wilayah tersebut.

Sehingga jelas apa yang dilakukan saat ini oleh Jakarta terhadap Tanah Papua sejatinya untuk menghancurkan bukan untuk membangun.

Maka, untuk menyikapi pemekaran wilayah di Tanah Papua ini, kami mengajak Kawan-kawan Mahasiswa Papua untuk terlibat dalam Aksi Demo yang akan dilakukan pada ;

Hari/Tanggal          : Senin, 4 November 2013

Pukul                    : 10:00-selesai

Titik Kumpul          : PGC, BNK, UKI

Titik Aksi               : DPR RI—Menkopolhukam—Istana—Mendagri

Tema                   : “Tolak Pemekaran di Tanah Papua!!! Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua!”

 

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas perhatian, partisipasi dan keterlibatan Kawan-kawan kami ucapkan jabat erat selalu. Salam!

 

Jakarta 2 November  2013

Humas

Sonny