PENDEKATAN PEMBANGUNAN DENGAN MILITER TIDAK AKAN SELESAIKAN MASALAH PAPUA

TEMAN SD TAHUN 2013 WISUDA DENGAN MEMPEROLEH GELAR SARJA 
DI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

Sabtu, 28 september 2013.

 Oleh : Krismas Bagau

Mau Bilan Almaruhum Otsus, Otsus Plus Dan Up4b Tidak Akan Selesaiakan Masalah Papua , Masalah Papua adalah Masalah ideologi.

Sebagai seorang anak negeri Papua melihat, mengalami, merasakan penderitaan dengan cara pembantaian, pembunuhan, pengejaran, penangkapan, secara paksa di negeri sendiri oleh keamanan Republik Indonesia. Selama mengenyam pendidikan di Kota jayapura pernah membawa almaharum UU Otsus Papua NO 21 TAHUN 2001 di gedung DPRP Propinsi Papua pada tahun 2011. Almaharum otsus itu dibahwa dengan tujuannya bahwa pelaksanan atau imprementasi otonomi itu sendiri telah gagal dan kembalikan kepada pemerintah pusat melalui DPRP Papua Sebagai wakil rakyat untuk terus melanjutkan aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat (pemerintah Indonesia Jakarta)

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan lain kebijakkan baru bagi Papua dengan nama "otonomi khusus ditambah". YOGYA. TIMIPOTU NEWS

Ketika melihat dan membaca sepertinya ane tetapi nyata, Pemerintah Indonesia ini suka mencari cerah lain itu pembangunan nasional. Dengan pembangunan nasional itu lebih terutama RUU "Otsus Plus" saat ini di Papua masih ada pro dan kontra, namun, hal ini kita bisa melihat bahwa yang mewakili rakyat Papua para aktivis mahasiswa menyampaikan aspirasi yang seharusnya wajib dihargai dan dilindungi dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk apa pun agar undang-undang kebebasan publik terimplementasi dengan baik. Karena undang-undang itu bagian dari aturan publik yang wajib diakses oleh siapa pun termasuk mahasiswa dalam menuntut sesuatu dengan bentuk aksi demonstrasi. Mahasiswa juga sebagai agen perubahan dalam perkembangan pembangunan nasional maka aspirasi yang disampaikan juga seharusnya di terima dan diperhatikan namun hal ini tidak di indahkan. Mahasiswa di seret masuk ke tradi besi penjarah ini jadi persolan dan tidak manusiawi.

Salah satu persoalan mendasar yang hakiki adalah ketika mashasiswa demo di depan unversitas cenderawasih dan di halaman MPRP yang mengekspresikan diri bahwa otonomi khusus sudah gagal dan mengapa adanya otonomi plus lagi, tidak ada jalan lainkah yang selama ini mengatakan dialog-jakarta Papua mau di gelabui.

 
"Ketika faktanya undang-undang tersebut tidak dipublikasikan, ini sudah terindikasi adanya pelanggaran sebelum lahirnya undang-undang tersebut karena selain perumusan itu, sebenarnya ini kan harus ikuti mekanismenya harus ada sosialisasi, jaring pendapat dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan mahasiswa kemarin itu bagian dari pemenuhan jaring pendapat dan sosialisasi itu, selain itu menjadi hak konstitusi mereka tetapi kalau faktanya tidak dikasih sesuai permintaan mahasiswa, maka ini ada apa-apa dibalik undang-undang "Otsus Plus" itu dan ada apa-apa juga di balik tim akademi dalam melihat kondisi itu.

Undang-undang dibuat untuk mengaspirasikan nasib masyarakt yang termarjinal tetapi tidak diperhatikan maka mahasiswa mengekspresikan diri melaui demo damai bukan analkis. Hal ini perhatikan baik jangan membuat undang-undang sebagai landasan untuk diperhatikan dan dilaksanakan tetapi di tekan terus oleh keamanan. Ini berarti kebodohan keamanan republik indonesia yang mungkin “salah didik anak asuhan kemanan ini”. Jadi harus didik dulu supaya “latihan baik dan main juga baik”

Namun apa yang tidak beres dengan Undang-Undang Otonomi yang ada? Yang jelas kegagalan dalam membangun semua aspek pembangunan baik pendidikan, ekonomi, politik dan stabilitas keamanan di tanah Papua maka dalam bentuk peti mati ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Jayapaura pernah kembalikan ada apa sehingga ada muncul lagi namanya plus-pluskah atau UP4BKAH sama saja jadi patut dipertanyakan tu.

Yang menjadi aneh dan isu terhangat terus berkembang bahwa otonomi gagal, namun masih terus mencari cera untuk membah otonomi plus dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Hal ini konyol bahwa otonomi saja sudah gagal lalu mengapa memberikan otonomi plus dan UP4B tidak melalui dialog melalui bersama pemerintah Papua yang seharusnya bertanya kepada masyarakat yang dihadiri tokoh Pemerintah Papua, masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, LSM, bahwa otsus plus dan UP4B terima atau tidak.

Jangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi kekuasan dan keinginannya elite sendiri jangan menerima otsus, otsus plus dan UP4B sebagai penyelesaian masalah, sementara belum duduk dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang dihadiri bebrapa perwakilan elemen lembaga untuk mencari solusi terima atau tidak.

Persolan memberikan otsus bukan hal yang bisa tetapi persoalan besar. Masalah Papua bukan persoalan otsus, otsus plus dan UP4B, Tetapi persoalan status politik. Status politik yang dimaksud adalah ideologi Papua mau dimatikan dengan tiga solusi persoalan diatas yang diklaim sebagai solusi mengani peroalan Papua tetapi itu bukan menjadi persoalan dan yang dituntut oleh warga masyarakat Papua adalah kemerdekaan.

Untuk mengelabuhi kemerdekan ada banyak pendekatan di pakai salah satunya adalah pembangunan dengan pendekatan militer. Pendekatan dengan militer ini bukan membangun tetapi menekan ideologi Papua. Seperti yang di jelaskan bahwa sebanyak 660 personel Batalyon Zeni Tempur 4/Tanpa Kawandya yang bermarkas di Ambarawa Kabupaten Semarang, mendapat penugasan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Yon Zipur 4 dan satuan lainnya berada di bawah Komando Brigadir Jenderal TNI Suwondo, membangun sejumlah infrastruktur seperti jembatan dan jalan, guna mempercepat akses di kawasan terpencil. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro Brigadir Jenderal TNI Ibnu Darmawan saat melepas personel Yonzipur 4/Tanpa Kawandya berangkat ke Papua, saat upacara di lapangan Yon Zipur, Minggu lalu.

Selain membantu pembangunan sejumlah infrastruktur, Yon Zipur secara otomatis ikut melakukan pengamanan daerah setempat, guna keberlangsungan aktivitas masyarakat setempat,” kata Kasdam.

Dijelaskan, selama ini masih ada daerah terisolasi di wilayah Papua yang perlu penanganan darurat dari pemerintah secara cepat. Salah satunya dengan cara mengerahkan personel TNI untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Personel Yon Zipur yang memiliki kemampuan teknik dan teknologi dalam membangun infrastruktur, mendapat tugas untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Ibnu Darmawan berharap agar personel yang ditugaskan segera menguasai medan dan geografi dan menyesuaikan dengan cepat lingkungan wilayah di Papua sebagai tempat penugasan.

Personel Yon Zipur diminta pula melaksanakan prosedur operasi dan taat hukum dalam bertindak, serta menjadi teladan bagi masyarakat Papua. ”Di Papua prajurit Yon Zipur 4/Tanpa Kawandya membawa nama Kodam IV/Diponegoro. Untuk itu bawa nama harum Diponegoro,” tegas Kasdam.

Adapun Yon Zipur 4 dengan Komandan Mayor CZi Tommy Arif Susanto berangkat menggunakan kapal dari Pelabuhan Surabaya. Penugasan tahap pertama selama 6 bulan di wilayah Papua. (H2-80)

Penempatan keamanan di seluruh Papua dan atau sebagian Papua itu bukan membangun tetapi menindas. Mengapa pemerintah tidak bisa membangun sehingga pendekatan dengan militer. Hal ini bisa dikatakan peemerintah indoneisa gagal membangung Papua. Buktinya dengan alasan pembagunan nasional di daerah terisolasi.

Sebagai putra daerah dengan pendekatan keamanan ini mau kembalikan seperti penggalaman masa lalu sejak Papua di integerasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara memaksa yaitu: Daerah Operasi Militer (DOM0 dan Tentara Bantuan Operasi (TBO).

Hentikan pemerintah indonesia dengan cara-cara ini. Papua tidak butuh keamanan membangun Papua. Orang Papua sendiri bisa membangun papua. Pemerintah papua juga jerih melihat persolan ini. Keamanan statusnya bukan terlibat dalam membangun daerah tetapi tugas mereka hanya kemanan dalam wialayahnya saja.

Penulis adalah Krismas Bagau yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu kampus yogyakarta dengan jurusan di ilmu Pemerintahan.