KNPB MENGADAKAN AKSI DUKUNGAN TERHADAP PERDANA MENTRI VANUATU MEMBAWA MASALAH PAPUA DALAM FORUM (CHOGRM)

Foto Dukungan KNPB Terhdap (Nesta foto)

JAYAPURA 16 NOVEMBER 2013. Sikap politik Vanuatu ini akan dilakukan lagi pada forum dunia Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di di Colombo, Sri Lanka. forum CHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah Negara-negara bekas jajahan Inggris Raya "Pertemuan akan berlangsung mulai 16 November 2013 untuk dua hari. Sesuai rencana sebelumya hari ini KNPB mengdakan kegiatan di sekertariat, kegiatan dukungan tersebut bertujuan memberikan dukungan sekaligus menyampaikan terimah kasih kepada permerintah Vanuatu Pada Umumnya dan lebih khusus kepada Perdana Mentri Vanuatu Mr. Moana Kolocil. Kegiatan  tersebut dimulai  pada Pukul 09.00-12.30 WPB di sekertariat KNPB pusat pada hari ini tanggal 16 November 2013 dijayapura. Kegiatan dukungan tersebut dipimpin oleh Badan Pengurus Pusat KNPB Ones Suhuniap dan Juga turut hadir Ketua Parlemen Nasional West Papua  (PNWP) Tuan Buchtar Tabuni

Pada kesempatan Tersebut Ketua Parlemen menyampaikan ucapan terima kasih an mendukung apa yang dilakukan oleh Perdana mentri Vanuatu, sebab vanuatu menjadi corong mengangkat harkat dan martabat orang Papua yang selama ini diabaikan oleh NKRI,  lebih Lanjut Ketua PNWP mengatakan Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara persekmakmuran jajahan Inggris Raya pada tanggal 16-17 November 2013 di Sri Langka. Hal yang sama juga diunkapkan Sekertaris Umum KNPB Ones Suhuniap.

 

Selain itu ada beberapa perkembagan perjuagan Papua diluar negeri dan keapsahan sejarah papua dalam NKRI harus ditinjauh kembali tegasnya. Kemajuan politik perjuangan West Papua ini juga menunjukan pengelolaan manajemen perjuangan rakyat West Papua semakin hari semakin baik. Agenda tunggal perjuangan rakyat West Papua adalah “ menuntut International untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua”, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan demokrasi. Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Nederland yang disponsori oleh Amerika ini tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermatabat. Perjanjian ini hanya sebagai legitimasi yang diberikan kepada Indonesia untuk menguasai wilayah West Papua. Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menghimbau kepada rakyat West Papua untuk menjadikan agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai agenda bersama untuk didorong dan diperjuangkan ke international. Posisi Vanuatu, MSG harus kita dorong untuk terus memaikan peran dalam mendukung dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dalam forum-forum PBB. Vanuatu sudah menunjukan sikapnya dimana telah mengangkat masalah West Papua pada Sidang Umum Majelis PBB September 2013. 

 

Vanuatu akan memainkan perannya untuk mempromosikan masalah West Papua di forum-forum international guna mendapat dukungan. Sikap politik Vanuatu ini akan dilakukan lagi pada forum dunia Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di di Colombo, Sri Lanka. forum CHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah Negara-negara bekas jajahan Inggris Raya "Pertemuan akan berlangsung mulai 16 November 2013 untuk dua hari. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawah oleh Perdana Menteri Vanuatu. Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga representatif politik rakyat West Papua telah menugaskan Kommitte Nasional Papua Barat (KNPB), sebagai pelaksana nasional dalam membolisassi rakyat guna mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang dengan setia menolong mengangkat masalah West Papua di forum-forum internatioanal.

1.         Kami Bangsa Papua Barat, mendukung penuh kebijakan Perdana Mentri Vanuatu Mr. Moana Carcasses Kalosil untuk membawa Masalah Papua dalam  sidang Tahunan PBB dalam bulan September 2013.

2.       Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara persekmakmuran jajahan Inggris Raya pada tanggal 16-17 November 2013 di Srilangka.

3.       Mendesak Pemerintah Indonesia segera memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat  sesuai hasil KMB di Den Haag-Nederlnd 1949, Komitmen Pemerintah Kerajaan Belanda lewat Pidato Ratu Juliana 1960, Pasal 18 bagian b-Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan UUD 1945).

4.        Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Gereja Pasifik yang telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang telah dibicarakan pada Koferensi Gereja Sedunia pada 5 November 2013 di Korea Selatan.

(Nesta Gimbal)

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com