Pages

Pages

Minggu, 13 Oktober 2013

Socratez: Batasi Jurnalis, Ko Sembunyi Apa di Papua?

pendeta Soctarez Sofyan Yoman, ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di tanah Papua
Jayapura,  -- Menanggapi pernyataan gubernur provinsi Papua, Lukas Enembe yang mempersilahkan jurnalis asing dan para pekerja HAM untuk datang ke Papua,  pendeta Soctarez Sofyan Yoman, ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di tanah Papua berpendapat, itu sudah selayaknya terjadi di tanah Papua.
 
Pendeta Socratez juga menyambut baik pernyataan senator Australia dari Partai Hijau, Richard Di Natale yang mengatakan ingin membawa jurnalis dan pekerja HAM ke Papua, sambil berharap, itu direalisasikan, bukan sebuah sensasi di media massa.

"Kebijakan Gubernur  itu kepanjangan tangan pemerintah Indonesia, sehingga Jakarta mau tak mau dengar  atau tidak bukan masalah. Senator Australia  datang silahkan saja. Ini era keterbukaan. Tak ada masalah. Kalau ada  yang  larang kita pertanyakan. Ko sembunyikan apa di Papua?" tegas Socratez di ruang kerjanya, Jumat (11/10/13) seperti diberitakan bintangpapua.com.

Pendeta yang rajin menulis buku mengenai segala persoalan sosial politik di tanah Papua  ini justru heran dengan sikap negara Indonesia membatasi ruang gerak dan akses dari Jurnalis dan pekerja HAM di Papua yang membawa misi dan tujuan yang baik, demi kemanusiaan.

"Itu (kedatangan jurnalis di Papua-red) yang sangat membantu. Tapi kenapa Jurnalis dan Aktivis  HAM Asing justru  dilarang ke Papua, padahal  ada tujuan dan misi baik. Ini ketakutan  yang berlebihan. Ini pemerintah Indonesia  paranoid atau negara paranoid," kata pendeta Socratez.

Menurut pendeta Socratez,  saat ini dunia  makin terbuka,  makin  mengglobal. Maka menurutnya tak ada alasan yang masuk akal dari RI untuk  melarang jurnalis  dan aktivis  HAM asing datang ke Papua. 

"Kalau pemerintah Indonesia membatasi ruang gerak atau masuknya  Jurnalis dan Aktivis  HAM  asing ke Papua  berarti mereka menyembunyikan sesuatu  yang  tak beres di Papua seperti  pelanggaran HAM, pemusnahan etnis Melanesia,"  jelas pendeta yang selama ini vokal menyuarakan ketidakadilan di tanah Papua ini.

Mengenai investasi investasi di tanah Papua dengan pihak luar, seperti yang akhir-akhir ini gencar diberitakan, pendeta Socratez
  merasa  kebijakan gubernur soal itu kurang tepat.

Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat, apabila pemerintah Indonesia justru mengizinkan  investor-investor asing masuk  ke Papua. Padahal menurut Socratez, malah investor-investor itulah yang menjadi bagian integral yang tak  bisa  dipisahkan dari perampok, pencuri dan pembunuh tanah dan bangsa Papua di atas tanah airnya yang kaya raya. 

"Itu (Investasi-red) diizinkan dan mereka ada kekuatan-kekuatan  yang mereka bangun di sini untuk melumpuhkan  dan menghancurkan masa depan orang asli Papua. Menghancurkan dan merampok  hutan, tanah dan alam milik orang Papua," tegas pendeta Socratez. (BT/MS)/http://majalahselangkah.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar