Obama Didesak Tekankan Soal HAM dan Hukum Dalam Hubungan Bilateral AS-RI

Tim ETAN berfoto bersama Jeremy Bally. Foto: Etan

Jayapura,  -- East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) mendesak Presiden Amerika Serikat, Barack Obama untuk menekankan soal hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum di Indonesia dalam hubungan bilateral AS-Republik Indonesia (RI).

 

Desakan disampaikan ETAN berkaitan dengan perjalanan Obama ke Indonesia akhir pekan ini dalam rangka menghadiri Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada saat itu juga Obama dipastikan membicarakan hubungan bilateral AS-RI dengan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

"AS tidak harus mengabaikan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia untuk memajukan kepentingan strategis dan ekonomi sempit yang tak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat AS atau Indonesia," kata Koordinator Nasional ETAN John M. Miller dalam keterangan yang diterima majalahselangkah.com, Jumat, (04/10/13).

"Sementara banyak di Indonesia telah paham bahwa sejak kediktatoran Suharto , bantuan keamanan AS tidak mempromosikan perubahan lebih lanjut. Ia mendorong impunitas dan pelanggaran lebih lanjut dari hak asasi manusia," tulisnya dalam laporan itu.

Kata Miller, "Kami menyerukan hubungan baru antara kedua negara yang dibangun pada penilaian yang jujur tentang masa lalunya yang berdarah. Alih-alih menawarkan lebih banyak senjata dan lebih banyak pelatihan untuk militer Indonesia, Presiden Obama harus menghentikan bantuan ini sampai Indonesia  mengakhiri pelanggaran dan akuntabilitas nyata bagi kejahatan HAM masa lalu."

Miller menegaskan, sejak kunjungan terakhir Obama ke Indonesia, situasi hak asasi manusia telah memburuk di Papua Barat dan intoleransi agama telah tumbuh subur di Indonesia. 

"Presiden Obama  dapat mengirim pesan yang kuat melawan impunitas dengan dengan jelas  dan pejabat senior AS lainnya bahwa  tidak akan bertemu dengan politisi Indonesia - termasuk calon presiden (kemungkinan), seperti pensiunan jenderal Prabowo dan Wiranto - yang telah dituduh melakukan pelanggaran  hak asasi manusia dan kejahatan lainnya," kata Miller.

Dalam keterangan itu, ETAN menyingung soal salah satu pelaku kejahatan terhadap  kemanusiaan di Timor Leste, Jenderal Prabowo Subianto yang kemungkinan akan mencalonan diri pada Pemilu 2014 mendatang. 

ETAN penekanan kebebasan ekspresi oleh  pasukan keamanan Indonesia di Papua Barat. "Pasukan keamanan Indonesia menekan kebebasan ekspresi  dan menyita spanduk para demontran di Papua dari rumah mereka. Sebelum turun ke jalan untuk melancarlan aksi-aksi protes."

"Papua Barat sedang mencari negosiasi internasionaldengan Jakarta yang dimediasi pihak netral  untukstatus politik mereka dan isu-isu hak asasi manusia lainnya," tulis ETAN dalam keterangan itu. 

ETAN juga menyinggung soal kebebasan beragama di Indonesia. "Rumah ibadah agama minoritas menghadapi serangan fisik dan mereka menghadapi diskriminasi di berbagai daerah di Indonesia .Polisi dan pejabat publik sering menolak untuk membela orang-orang di bawah ancaman ini," katanya.

Perjualan helicopter oleh AS kepada Indonesia juga dikhawatirkan akan memperparah operasi-operasi rahasia di Papua Barat dan wilayah konflik lainnya di Indonesia. "Helikopter akan meningkatkan kemampuan militer Indonesia untuk melakukan operasi 'sweeping' di Papua Barat dan memperluas kapasitasnya untuk melakukan  operasi  gelap dan di daerah terpencil."

Diketahui, ETAN  dibentuk pada tahun 1991 oleh para pendukung demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia untuk Timor Leste dan Indonesia. Lihat situs web ETAN :http://www.etan.org. (GE/MS)

Sumber :  www.majalahselangkah.com