Terkait Kantor OPM, Indonesia Tidak Harus Protes, Belajar Dulu Sistem Pemerintahan Inggris

Lawyer Jennifer Robinson & Benny Wenda /Pht FRW

Holandia News,-- Negara tidak harus protes dan menyampaikan keberatan secara keras kepada negara tertentu, jika belum memahami sistem kenegaraan yang di anut setiap negara di dunia. 

Terkait peresmian dan pembukaan kantor Free West Papua di Oxford Ingris oleh walikata oxford inggris raya tanggal, 26 April 2013, Merlu Indonesia Marty Natalegawa melakukan Protes keras dan mengajukan keberatan atas hubungan diplomasi antara Indonesia denga Inggris.

Dubes Inggris menjawab bahwa, antara pemerintah dan Dewan tidak ada hubungan dan apapun Dewan lakukan sesuai dengan keinginannya, Pemerintah tidak harus mengatur dan mengarakan dewan dalam hal apapun katanya Dubes inggris dalam press Realesenya.

Hal ini telah membuat kita tahu bahwa, sistem negara dalam pemerintahan dan parlement sangat berbeda antara sistem pemerintahan Indonesia dan Inggris, Indonesia bisa saja mengintervensi dan mengatur Parlement sedangkan inggris tidak, hal ini suatu perbedaan yang amat jauh dalam negara demokrasi tua dan negara demokrasi yang baru berkembang.

Andreas Harsono, Perwakilan Human Rights Wach (HRW) di jakarta menguraikan tentang perbedaan dalam sistem pemerintahan di negara-negara dunia.

Harsono, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (07/05/13) mengatakan, banyak pihak di Indonesia, termasuk politisi dan jurnalis, belum memahami perbedaan antara negara dan pemerintah dalam demokrasi. Negara Britania, termasuk Inggris maupun negara-negara Eropa lain, dibedakan tegas antara Negara dan Pemerintah.

"Di sana, tugas pemerintah membuat program dan mengawasi pengawai negeri dalam kerja. Negara mempunyai tugas melindungi warga-negara-nya dari berbagai kejahatan seperti kekerasan, kemiskinan, diskriminasi dan lainnya. Pemerintah bekerja menjalankan program sesuai undang-undang," jelasnya.

Harsono memberi dua contoh di mana negara dan pemerintah bisa bertentangan serta pegawai negeri bisa menolak menjalankan program pemerintah yang bertentangan dengan hukum.

Di Berlin, ibukota Jerman, pada 2007, ada kaum Muslim hendak mendirikan masjid di daerah Heinersdorf. Mereka beli tanah dan urus izin. Ketika mulai bangun, masjid tersebut diprotes kalangan Kristen garis keras. Pihak pemerintah, karena dasarnya politisi, berada di pihak Kristen. Mereka bilang "Jerman Timur" belum siap menerima masjid pertama. Namun izin sudah dibikin sesuai hukum. Polisi dan birokrasi Berlin melindungi kaum Muslim. Akhirnya, protes juga reda, masjid dibangun dan Kristen garis keras juga sadar mereka harus tunduk pada hukum.

Di Belgia, perbedaan negara dan pemerintah sangat terasa ketika tahun 2009 hingga 2011, selama 541 hari, tak ada pemerintah yang bisa menang pemilihan umum dengan suara cukup. Artinya, tak ada perdana menteri, tak ada kabinet, tak ada pemerintah. Tapi birokrasi berjalan. Mereka jadi caretaker pemerintahan. Negara Belgia tetap menyediakan pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan dan lain-lain.

"Menarik sekali di Belgia, karena ada hukum, pegawai negeri semua bekerja dan kehidupan berjalan damai. Bayangkan kalau di Jakarta tidak ada presiden selama 541 hari. Apa yang akan terjadi?" kata Harsono.

Rochijat berpendapat di Indonesia "negara tidak kuat." Buktinya, di Indonesia, sesudah parlemen bikin undang-undang, masih dibikin Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya. Ini menciptakan peluang pemerintah menafsirkan undang-undang buatan parlemen dengan kemauan dan bias mereka sendiri.

Andreas Harsono mengambil contoh begitu banyak produk pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945 di Indonesia. Misalnya, PP No. 77 tahun 2007 yang melarang logo pemerintah daerah mirip dengan bendera Aceh Merdeka, Bintang Kejora (Papua) dan Republik Maluku Selatan. Di Jerman, tak ada Peraturan Pemerintah. Pegawai bekerja sesuai hukum buatan parlemen yang dipilih warga.

"Di Inggris, setiap warga punya hak yang sama dalam hukum. Nah, Benny Wenda dan kawan-kawannya di Oxford, adalah warga negara Inggris. Mereka mendirikan badan hukum bernama Free West Papua. Ia adalah tindakan sah, ia dilindungi oleh hukum," tuturnya.

Dikatakan, Pemerintah Britania, yang tak setuju dengan Papua berpisah dari Indonesia, tak bisa masuk ke ranah hukum. Mereka bisa dituduh melanggar hukum Britania.

"Jangan bilang Papua merdeka. Di Britania, Skotlandia ingin merdeka dari Britania, juga boleh kampanye terbuka, selama mereka tak pakai kekerasan."
"Apakah lantas membuka kantor Free West Papua di Oxford, Papua lantas merdeka? Tidak juga. Kalau Indonesia protes, tidak ada gunanya karena selama  Free West Papua, atau pendukung mereka di Papua, tak melakukan kekerasan, tak membom atau membunuh, hukum Britania juga tidak menganggap mereka pelanggar hukum," jelasnya.

Andreas Harsono memberi contoh lebih dekat lagi. Ini soal 43 warga Papua yang naik perahu dan minta suaka politik ke Australia pada tahun 2006. Mereka kritik Indonesia begitu tiba di Australia. Pemerintah Indonesia protes. Insiden tersebut sempat jadi kacau karena ada gambar kartun yang dianggap menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Apa saja yang harus pelajari dan memahami sistem pemerintahan di inggris terkait berdirinya kantor Free West Papua di oxford Inggris.

Pertama; Indonesia harus belajar bahwa Benny Wenda adalah Warga Inggris, dalam misi Benny adalah untuk berjuang kemerdekaan bangsa papua setelah dapat mandat dari rakyat papua sebagai Koordinator diplomat Internasional.

Kedua Karena ada perbedaan antara negara dan pemerintah sihingga mustahil Kantor Free West Papua di bubarkan Oleh Negara.

Ketiga apapun caranya Benny sebagai warga inggris tetap melakukan kampanye dan mendirikan kantor Free west papua di negara mana saja, selagi di tidak melanggar Hukum Inggris.

Benny sebagai warga inggris di lindunggi undang-undang dan tidak ada orang sekalipun pemerintah membatasinya, karena jika di batasi Pemerintah bisa di anggap melanggar aturan Hukum

Jadi intinya bahwa negara tidak harus melakukan protes secara terbuka atas apapun yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kenegaraan, mestinya banyak cara yang lain secara diplomasi dan melakukan pendekatan lain. melakukan protes secara terbuka maka Benny wenda telah berhasil membangun opini publik dunia atas apa yang dia lakukan.

Sumber : http://nestasuhunfree.blogspot.com