Aksi Mahasiswa Makassar Konsulat Tenga

FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA/I PEDULI RAKYAT PAPUA 

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT KONSULAT TENGAH MAKASSAR

kami dari solidaritas mahasiswa/i papua di kota estudi makassar dan komite nasional papua barat konsulat tenga makassar kami meminta dan mendukun kebijakan-kebijakan perdana mentri panuatu yang dimana akan membawa permasalaan polit papua barat ke sidan tahunan PBB pada tahun 2013 .

 

Pada tanggal16/09/2013

TUNTUTAN FORUM SOLIDARITAS MAHASISWA/I PAPUA dan KNPB KONSULAT TENGA MAKASSAR dan rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari neo-kolonialisme Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan neo-kapitalisme kini sedang menggema di seantero wilayah Papua Barat. Negara – negara di Dunia Barat dan Indonesia yang secara real (nyata) melalui politik menguasai wilayah Papua Barat demi kepentingan ekonominya.

Indonesia menguasai Papua Barat dengan “keras kepala” untuk tidak mendengarkan tuntutan kemerdekaan tersebut, Tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sebagai sebuah upaya ilegal (melawan hukum atau tidak sah) oleh NKRI sehingga rakyat Papua Barat diberikan beberapa cap konyol seperti; separatis, makar, GPK dan kriminal.

 

Walaupun demikian, rakyat Papua Barat yang berpegang teguh pada keyakinan politiknya dan tidak menyerah. “Api perjuangan” dikobarkan terus – menerus untuk tetap melanjutkan aksi perlawanan dengan tuntutan utama Penentuan Nasib Sendiri, Self Detrmenatio (Referendum). Tuntutan rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri sedang marak dan dikonsumsi saat ini di mana – mana dari berbagai kalangan. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh para diplomat Papua Barat didukung juga oleh berbagai elemen Support Groups of West Papua Independence. Juga bukan hanya orang Papua asli yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, tetapi diperjuangkan juga oleh orang non-Papua baik di Indonesia maupun di luar negeri.

 

Sudah 50 tahun lebih rakyat Papua berjuang dan mengharapakan dukungan solidaritas masyarakat Internasional, melali kebijakan negara maupun melalui LSM dan solidaritan masyarakat Internasional. Harapan itu kini sedang nyata walapun tidak maksimal namun, kita patut bersyukur karena saat ini ada perhatian masyarakat Internasional, dukungan terhadap perjugan rakyat Papua Barat, saat ini terus – menerus terjadi, baik itu dukungan melalui Parlemen, melalui LSM, secara Individu di tingkat parlemen bahkan solidaritas masyarakat Internasional serta dukungan melalui sikap politik negara atau pemerintah.

 

Dukungan dan keperihatinan masyarakat Internasional terhadap nasib Bangsa Papua Barat, datang juga dari Pemerintah dan Parlemen Inggris di gedung parlemen Inggris pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 lalu yang mana mereka menyoroti nasib orang Papua. Pada kesempatan itu juga pemerintah dan Parlemen Inggris mengundang presiden SBY untuk menyaksikan proses Referendum yang akan digelar di Skotlandia pada bulan September 2014 mendatang dimana pemerintah Inggris memberikan kebebasn kepada rakyat Skotlandia, dengan maksud bahwa setelah SBY pulang ke Indonesia bisa melakukan hal yang sama di Papua yaitu memberikan kebebasan kepada rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib mereka sendiri.

 

Selain itu, yang patut kita berikan dukungan saat ini adalah keputusan yang sudah dilahirkan oleh Negara – negara Melanessia MSG yang manyatakan bahwa, MSG sepenunya mendukung hak asasi rakyat Papua Barat, terutama terhadap hak penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah kostitusi MSG. Bukan hanya itu, tapi juga pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 lalu Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo mendesak para Peminpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky. Selain itu pernyataan sikap politiknya yang merupakan bagian dari kebijakan negara yang disampaikan oleh perdana mentri Vanuatu, bahwa Vanuatu akan mengusulkan persoalan status politik Papua Barat dalam Sidang tahunan PBB yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2013 tahun ini.

TUNTUTAN KAMI:

1.        Memberikan dukungan Terhadap kebijakan Negara atau sikap Pemerintah Vanuatu melalui perdana menteri yang menyatakan sikap bahwa pemerintahn Vanuatu akan mempersoalkan status Politik Papua Barat dalam sidang tahunan PBB pada bulan September 2013 tahun ini,

2.        Mendesak kepada Negara – negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan dalam KTT MSG pada tanggal 18 Juli yang lalu, sekaligus mendukung pernyataan Ketua MSG Mr. Victor Tuturugo yang mendesak para pemimpin MSG tetap mendukung dan mencari penyelesaian pembebasan status Politik West Papua dan Kanaky pada tanggal 26 Agustus 2013 lalu,

3.        Memperingati hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2010, 

4.        Menuntut hak Penetuan Nasib sendiri sebagai isu tunggal di Papua Barat sebelum pelaksanaan atau pembukaan Sidang tahunan PBB yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013 mendatang

KAMI SANGAT MENDUKUN