Pages

Pages

Sabtu, 17 Agustus 2013

, West Papua Ingin Referendum

Organisasi Papua Merdeka (TPN.OPM) - (Foto : istimewa)
Jakarta - Gangguan keamanan di Papua sering terjadi akhir-akhir ini. Bahkan gangguan keamanan itu kerap memakan korban dari kalangan sipil maupun militer yang tengah berjaga-jaga di kawasan Papua.

Teror terakhirnya terjadi di Papua adalah serangan terhadap mobil ambulance yang sedang membawa pasien, yang menyebabkan dua orang perawat meninggal.

Pengamat politik Herdiansyah Rahman menilai, penembakan dilakukan oleh sekelompok orang yang diperkirakan sekitar sepuluh orang belum lama ini, tidak diidentifikasi sebagai sesuatu kelompok penduduk anggota sesuatu suku tertentu.

Namun diperkirakan kelompok penembak condong merupakan unsur Tentara Nasional Papua ,Organisasi Papua Merdeka (TPN,OPM). Selain itu, penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang yang hampir pasti hanya dimiliki kelompok- kelompok OPM.

"Pihak OPM dengan demikian tidak mengharapkan untuk mengambil untung dari penembakan ini dengan jatuhnya korban TNI, tetapi efek pemberitaan yang pasti akan terdengar luas didunia, bahwa Papua tidak aman dan Pemerintah RI tidak menguasai keadaan," katanya, Jumat (16/8/2013).

Dia mengatakan, berita penembakan tersebut yang terjadi belum lama ini aktif dirilis oleh sebuah radio di Australia, termasuk aktif memberitakan pembukaan kantor perwakilan OPM di Inggris dan Belanda, serta intensifnya aksi politik OPM di forum Negara-Negara Melanisea (Melanesia Spearhead Group/MSG).

"Tersiarnya berita-berita terkait dengan penembakan ini, harus dilihat sebagai strategi OPM dan pendukungnya untuk menekan RI agar di Papua diadakan referendum untuk menentukan nasib Papua," terangnya.

Herdiansyah menyarankan agar pemerintah tidak melihat kasus-kasus ini khususnya tragedi di Puncak Senyum Papua sebagai kasus biasa. Sebab ada upaya dari beberapa pihak agar pemberitaan Papua ini menjadi isu internasional.

"Ini sebuah pelaksanaan strategi untuk menginternasionalkan masalah Papua yang berujung dengan referendum seperti kasus Timor Timur," tandasnya. [mes]