MANOKWARI, - Ratusan masyarakat Papua Barat,
yang tergabung dalam West Papua Nasional Autority ( WPNA), Selasa
(27/8/2013), menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap
kedatangan tim aktivis HAM dan lingkungan, yang akan bertandang ke Papua
dan Papua New Guinea, awal September 2013.
Aksi long march yang berlangsung di dalam kota Manokwari itu, diwarnai dengan pembentangan ratusan bendera bintang kejora. Saat long march, massa juga membawa sejumlah spanduk dan membagikan selebaran sebagai bentuk dukung terhadap kedatangan kapal Freedom Flotilla ke pelabuhan Merauke, Papua, yang membawa aktivis kelompok Papua merdeka serta sejumlah jurnalis dari Australia.
Long march massa ini menyusuri ruas jalan protokol dalam kota Manokwari dan finish di kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan, Sanggeng. Dalam orasinya, mereka mengecam pemerintah Indonesia atas rencana penurunan pasukan guna menghalau kedatangan para aktivis lingkungan dan HAM tersebut. Mereka menilai, intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap upaya kemerdekaan tanah Papua.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menurunkan pasukan TNI dan Polri guna menghalangi aksi murni kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktivis HAM tersebut.
Akibat aksi long march, ruas jalan protokol menjadi macet. Bahkan sejumlah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari ditutup oleh pemiliknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski dua jam lebih lamanya melakukan aksi long march, aparat tidak berupaya mengamankan sejumlah bendera bintang kejora yang dibawa massa.
Aksi long march yang berlangsung di dalam kota Manokwari itu, diwarnai dengan pembentangan ratusan bendera bintang kejora. Saat long march, massa juga membawa sejumlah spanduk dan membagikan selebaran sebagai bentuk dukung terhadap kedatangan kapal Freedom Flotilla ke pelabuhan Merauke, Papua, yang membawa aktivis kelompok Papua merdeka serta sejumlah jurnalis dari Australia.
Long march massa ini menyusuri ruas jalan protokol dalam kota Manokwari dan finish di kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan, Sanggeng. Dalam orasinya, mereka mengecam pemerintah Indonesia atas rencana penurunan pasukan guna menghalau kedatangan para aktivis lingkungan dan HAM tersebut. Mereka menilai, intimidasi tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap upaya kemerdekaan tanah Papua.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menurunkan pasukan TNI dan Polri guna menghalangi aksi murni kemanusiaan yang dilakukan oleh para aktivis HAM tersebut.
Akibat aksi long march, ruas jalan protokol menjadi macet. Bahkan sejumlah pusat perbelanjaan dalam kota Manokwari ditutup oleh pemiliknya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski dua jam lebih lamanya melakukan aksi long march, aparat tidak berupaya mengamankan sejumlah bendera bintang kejora yang dibawa massa.
Sumber : www.regional.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar