JAYAPURA - Parlemen
Jalanan (Parjal) dan Eks Tahanan Politik/Narapidana Politik
(Tapol/Napol) mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam
hal ini Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
untuk lebih serius melihat segala permasalahan yang terjadi selama ini
di Papua.
Demikian yang diutarakan Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Yusack Pakage didampingi Juru Bicara (Jubir) Tapol/Napol OPM Saul J. Bomay ketika menggelar jumpa pers di Kantor Perwakilan X PT. Pos Indonesia Wilayah Abepura, Selasa (6/8) lalu.
Yusack Pakage mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Presiden RI, SBY lebih serius melihat segala permasalahan yang terjadi selama ini di Papua. Jika tidak, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan bahkan banyak memakan korban jiwa lagi.
“Kami ingin mengajak NKRI untuk menciptakan Papua sebagai ‘Tanah Damai’, sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan baik dari orang asli Papua, orang Non Papua maupun dengan pihak yang bersengketa selama ini yakni antara TPN/OPM dan TNI/Polri,” pintanya.
Menurutnya, selama ini Pemerintah RI hanya menginginkan Papua tetap dan terus berada dalam bingkai NKRI, tetapi mereka (RI) tidak pernah melihat secara serius untuk menyelesaikan segala pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di atas Tanah Papua.
“Kami tahu kalau mereka yang menduduki jabatan di birokrasi maupun di legislatif RI juga menginginkan Tanah Papua damai melalui jalur perundingan atau dialog Papua - Jakarta, tetapi kami berpikir dialog Papua - Jakarta itu tidak dapat menjamin untuk memecahkan segala permasalahan diatas Tanah Papua. Karena hanya bersifat sepihak antara Pemerintah RI dengan orang asli Papua yang selama ini bermasalah, dimana itu semua tidak akan menemukan jalan keluar yang baik,” ungkapnya.
Selain itu, Yusack juga mengajak kepada seluruh masyarakat Papua baik orang asli Papua maupun Non Papua yang ada diatas Tanah Papua khususnya diwilayah konflik agar lebih waspada dan berhati - hati. “Dikarenakan saat ini banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum - oknum yang tak bertanggung jawab dan itu semuanya akan berujung pada kematian,” tukasnya.
Hal senada diungkapkan Jubir Tapol/Napol OPM Saul J. Bomay. Ia mengatakan, dialog damai antara Papua - Jakarta yang juga akan melibatkan TPN/OPM, sebagaimana pernah dijanjikan Pemerintah RI, itu tidak akan membuahkan hasil jika tidak dimediasi pihak ketiga.
“Jadi, alangkah baiknya apabila Jakarta atau Pemerintah RI membuka diri untuk berdialog dengan Papua melibatkan atau disaksikan oleh para pejuang TPN/OPM, negara atau pihak ketiga sebagai mediasi, Diplomasi OPM Bidang Pertahanan, Komnas HAM Internasional, Dewan Keamanan (DK) PBB, Tim Pemantau, perwakilan Gereja - Gereja Internasional guna mengungkap ketidakbenaran soal Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tersebut,” tegasnya.
Selain itu, Saul yang juga mantan Eks Tapol/Napol mendesak kepada pihak terkait segera mengungkap para pelaku dan motif dari aksi penembakan terhadap tiga orang relawan PMI yang menjadi korban di Kabupaten Puncak Jaya itu.
“Aksi penembakan itu merupakan persoalan politik dan para pakar politik Papua sudah mengetahui hal tersebut. Dan, itu merupakan permasalahan politik terbesar bangsa Indonesia. Sehingga kami ingin agar Bangsa Indonesia untuk tidak (jangan, red) membuat opini maupun asumsi yang lain, yakni seolah - olah aksi penembakan itu merupakan tindakan kriminal,” pungkasnya. (Mir/Don/l03)
Sumber : www.bintangpapua.com