Pages

Pages

Selasa, 20 Agustus 2013

Non Papua Dominasi Wirausaha di Papua


Kondisi nyata bagi mama-mama Papua yang setiap

harinya berjualan di bawah terik matahari. ini adalah

salah satu contoh pasar seluruh pasar di Papua. foto: AE/MS

Jayapura,  -- Arus transmigrasi dari luar terus membludak masuk ke Papua tanpa ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hal ini mengancam tingkat populasi antara orang asli Papua (OAP) dan pendatang terbilang jauh berbeda atau secara matematis dihitung 30% OAP dibanding 70% pendatang. Dalam keadaan seperti itu, usaha kecil dan menengah dikuasai pula oleh para pendatang, sementara OAP sendiri hanya bisa gigit jari atau selalu menjadi konsumen setia.


Berangkat dari situasi ini, mahasiswa Nabire yang berdomisili di asrama Nabire Padangbulan Jayapura menggelar diskusi internal terhadap lajunya transmigrasi melalui berbagai jalur ke Papua yang berdampak buruk pada generasi Papua mendatang. Begitupun dalam dunia usaha dikuasai para pendatang. Di pasar misalnya, mama-mama Papua harus berjualan di bawah terik matahari, sementara los-los pasar dikuasai para pendatang. Pemerintah pun seakan tidak peduli dengan situasi seperti ini, seharusnya di era Otonomi Khusus (Otsus), los-los pasar dikuasai orang asli Papua. Jika tidak, minimal pemerintah menata para penjual disetarakan antara pendatang dan mama-mama Papua dalam los-los pasar. 


Diskusi ini digelar oleh beberapa penghuni diantaranya Amandus, Yosep Mahuse, Hengky Yeimo, Yahya Iyai, Yunus Madai, dan Hans Magai, Senin (29/07/2013) pukul 20.00. 


Dalam kesempatan itu, Amandus mengawali pembicaraan dan berkata, dengan lajunya transmigrasi ke Papua membuat orang Papua tersingkirkan dari posisi terpenting, entah posisi birokrasi maupun wirausaha.  


Hanya sedikit menguntungkan OAP, karena sekarang ada Undang-undang Otsus. Kalau tidak orang non Papua yang kuasai posisi terpenting. Jumlah kita orang Papua berapa, tidak sebanyak non Papua. Satu kekhawatiran kita sekarang adalah 20 tahun ke depan nanti orang Papua seperti apa. 


Kondisi hari ini, jika kita lihat pemerintah Indonesia membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) besar-besaran di Papua terlihat ada unsur kesengajaan. Hal ini agar mengambil alih posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Sementara pada posisi wirausaha sudah lama mereka  kuasai. Salah satu buktinya sekarang banyak perguruan tinggi swasta yang dirikan adalah orang non Papua ini terbukti kalau PNS hanya dibuka bagi orang Papua. Secara tidak langsung kita sedang diarahkan kepada satu kondisi yang pada waktu mendatang terjadi konflik horizontal antara orang Papua sendiri. Situasi ini mulai terlihat, bahkan di beberapa kabupaten terjadi. Tutur Yosep Mahuse memperkuat pernyataan sebelumnya.


Sementara itu, Hengky Yeimo mengkhawatirkan kondisi saat ini. Kata dia, apabila non pendatang itu membuat satu perhimpunan non pendatang tentu mereka akan kuasai semua lini dan orang Papua akan termarginalkan di atas tanahnya sendiri.


Kita orang Papua jauh kalah bandingnya dengan orang Non Papua yang terus berdatangan ke Papua. Anggapan mereka saat ini Papua adalah kebun bagi mereka yang mendatangkan segalanya bagi mereka.


Dari diskusi yang hangat itu, Yahya mengambil kesimpulan bahwa Orang Papua stop lagi membeda-bedakan orang Papua pantai dan orang Papua gunung, sebab kita adalah satu orang Papua pemilik tanah ini. Kita harus bersatu dan jeli melihat hal ini dan menyadarkan saudara-saudara kita yang sedang dalam kebingungan, karena kita sama-sama sedang dijajah. Kita semua khawatir, kita minoritas di tanah kita kemudian konflik terus terjadi. Satu solusi adalah bersatu, sebab jumlah orang Asli Papua tidak seberapa hanya satu juta. 


Selain hal-hal yang sudah dibicarakan dalam diskusi, pemerintah juga diminta agar membatasi masuknya transigrasi gelap ke Papua, karena OAP semakin menjadi minoritas dan penonton di atas tanahnya sendiri. (HAY/MS)