ALIANSI
MAHASISWA PAPUA [AMP]
“HAK
MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS
BAGI
RAKYAT PAPUA BARAT”
Pernyataan
Sikap
Setelah wilayah Papua dimasukan
secara paksa lewat
manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969,
wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat
wilayah
Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan
rakyat
Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
Pada 1 Juli 1971 bertempat di
Desa Waris, Numbay - Papua, dekat perbatasan PNG
dikumandangkan
“Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem
selaku
Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan
Papua
dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang
sudah
menguasai seluruh wilayah Papua.
Berbagai operasi militer
dilancarkan oleh Indonesia untuk
menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.
Hari ini 1 Juli 2013, tepat 42
Tahun peringatan
Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak
kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan
terhadap
kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan
lahan
jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation
(MNC) milik
negara-negara Imperialis.
Pembungkaman terhadap ruang
demokrasi semakin nyata
dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya
kebebasan
berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai
penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.
Maka, bertepatan dengan 42
Tahun Proklamasi Kemerdekaan
Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak
Rezim Penguasa
Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk
segera :
1. Berikan
Kebebasan
dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi
Rakyat Papua.
2. Menuntup
dan
menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik
negara-negara
Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain
dari
seluruh Tanah Papua.
3. Menarik
Militer
Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua
untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh
negara Indonesia
terhadap rakyat Papua.
Demikian pernyataan sikap ini
kami buat, atas perhatian
semua pihak yang mengharapkan adanya demokratisasi di Papua, kami ucap
terima
kasih.
Yogyakarta, 1 Juli
2013
Kordinator
Aksi
Jefry wenda
Sumber : www.malanesia.com