 |
Seorang demonstran memegang spanduk
menolak
(Foto: knpbnews.com)
|
PAPUAN, Manokwari — Sementara ini sudah ramai
dibicarakan di media sosial berdasarkan informasi langsung yangdiberikan
oleh Saudara Oridek Ap, Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC)
atau Kampanye Pembebasan Papua Barat di Kerajaan Belanda, bahwa FWPC
akan segera membuka Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di
Negeri Kincir Angin tersebut.
“Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh saya dan LP3BH Manokwari,
bahwa pembukaan kantor itu disertai peresmiannya sendiri akan dilakukan
pada 15 Agustus 2013 mendatang,” ujar Direktut Eksekutif LP3BH
Manokwari, Papua Barat, Yan CH Warinussy.
Menurut Warinussy, jika ini terjadi, maka tercatat sudah ada dua
Kantor Perwakilan OPM di Negara Eropa yang termasuk kategori Negara
Besar, dan merupakan anggota dari Perhimpunan Negara-Negara Eropa
(European Commission), yaitu Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda.
“Tentu hal ini merupakan sebuah tamparan keras terhadap pola dan
sistem diplomasi negara Indonesia yang sudah sekian lama berlangsung di
dunia, termasuk di kalangan Negara-negara Eropah semacam Inggris dan
Belanda,” tegas Warinussy, dalam rilis kepada suarapapua.com, Jumat
(19/7/2013) siang.
Karenanya, Warinussy meminta pemerintah Indonesia agar segara
merespon ide dan aspirasi rakyat Papua selama ini untuk membuka Dialog
Papua-Indonesia, sebagai cara yang terhormat, damai, transparan, netral
dan bermartabat untuk mencari solusi atas masalah dan konflik di Tanah
Papua selama ini.
“Saya ingin menegaskan dan mengingatkan semua pihak yang
berkepentingan d Tanah Papua, bahwa penyelesaian dengan jalan operasi
militer oleh TNI atau operasi keamanan oleh POLRI sudah tidak tepat lagi
untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah Papua,” tegas pengacara
senior ini.
Warinussy melihat, hal tersebut lebih disebabkan karena
operasi-operasi militer yang senantiasa membawa implikasi langsung pada
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia rakyat Papua secara sistematis
dan tidak pernah ada penyelesaiannya secara hokum, bahkan terkesan
memperbanyak impunitas di Tanah Papua.
“Pemerintah Indonesia seharusnya tidak perlu ragu, takut bahkan malu
untuk membuka Dialog Papua-Indonesia dalam waktu dekat ini, karena hanya
dengan jalan itulah penyelesaian masalah Papua bakal segera terwujud.”
“Bilamana pemerintah tetap pada sikapnya untuk tidak menghiraukan
aspirasi luhur orang Papua, maka tentu upaya diplomasi internasional
dengan dibarengi advokasi hak asasi rakyat Papua yang terus dilanggar
dalam skala luas bakal menjadi pemicu bagi dibawanya masalah Papua untuk
diselesaikan di tingkat internasional,” tambah Warinussy.
Pengacara senior ini juga memprediksi, selain pembukaan kantor
Perwakilan OPM di Eropa, dan mungkin akan menyusul di benua Amerika,
Australia, Afrika, Asia dan kawasan Pasifik, serta diterimanya aplikasi
permohonan keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation
(WPNCL) di Melanesian Spearhead Group.
OKTOVIANUS POGAU