 |
| Foto.Tuan Goliat Tabuni dan Gub Papua Lukas Enembe |
Jakarta - Gubernur Papua, Lukas Enembe
mengatakan, masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu
hal yang ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada
gubernur di Papua dan Papua Barat, untuk ditangani.
Enembe membenarkan bahwa hingga saat ini OPM memang masih ada. Namun menurut dia, bukan berarti mereka tak bisa diajak berkomunikasi untuk menyamakan kembali tujuan berbangsa dan bernegara.
"Memang ada, saudara-saudara kita yang berseberangan. Tapi sejauh kita bisa mengkomunikasikan, mereka juga manusia," kata Enembe di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Tugas tersebut, kata Enembe pula, bukanlah hal yang mudah. Namun, jumlah OPM sendiri diperkirakannya tidak terlalu banyak, dan sebagian besar berada di daerah perkotaan Papua.
"Mereka bisa mendengarkan, dengan pendekatan yang tepat," kata Enembe.
Hal tersebut disampaikan Enembe setelah bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, demi membicarakan antara lain soal otonomi khusus yang diperluas untuk Papua yang disebut Otonomi Plus. Konsep Otonomi Plus ini sendiri masih digodok, dan komponennya dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pemerintah Provinsi Papua.
Enembe membenarkan bahwa hingga saat ini OPM memang masih ada. Namun menurut dia, bukan berarti mereka tak bisa diajak berkomunikasi untuk menyamakan kembali tujuan berbangsa dan bernegara.
"Memang ada, saudara-saudara kita yang berseberangan. Tapi sejauh kita bisa mengkomunikasikan, mereka juga manusia," kata Enembe di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Tugas tersebut, kata Enembe pula, bukanlah hal yang mudah. Namun, jumlah OPM sendiri diperkirakannya tidak terlalu banyak, dan sebagian besar berada di daerah perkotaan Papua.
"Mereka bisa mendengarkan, dengan pendekatan yang tepat," kata Enembe.
Hal tersebut disampaikan Enembe setelah bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, demi membicarakan antara lain soal otonomi khusus yang diperluas untuk Papua yang disebut Otonomi Plus. Konsep Otonomi Plus ini sendiri masih digodok, dan komponennya dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Pemerintah Provinsi Papua.
Penulis: Ezra Sihite/SIT
Sumber : www.beritasatu.com