Pages

Pages

Jumat, 31 Mei 2013

Socratez Yoman: Konflik Papua Diciptakan Pemerintah Indonesia

Ketua AMP Kota Bandung, Frans Takimai menyalami
 para pemateri (Foto: Ancotex Tekege/SP)
Bandung Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menengaskan, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan merupakan konflik horizontal, namun konflik vertical, yakni konflik antara masyarakat Papua dengan Negara Indonesia.

“Semua konflik di Papua diciptakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengacaukan situasi Papua. Lihat saja, dari waktu ke waktu terus terjadi pelanggaran  hak asasi manusia yang dilakukan aparat TNI/Polri,” ujar Yoman, saat menyampaikan materi dalam seminar yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dalam HUT ke-15 AMP, yang digelar di Wisma Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (30/5).
Yoman menegaskan, orang asli Papua harus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan siapa saja, agar persoalan pelanggaran HAM di Papua dapat diketahui dunia internasonal, dan mendapat dukungan dari masyarakat luas.
“Kita semua tahu Indonesia telah gagal meng-Indonesiakan Papua, karena itu sangat pantas jika orang Papua menuntut penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Saat ini dunia sudah mengetahui tuntutan orang Papua itu,” katanya.
Yoman juga dalam kesempatan tersebut mengajak generasi muda Papua untuk meningkatkan kualitas pendidikan, agar dapat terus melawan penjajahan di Indonesia dengan cara-cara bermartabat dan berintelek.
“Saya juga minta adik-adik mahasiswa terus menulis untuk memberitahukan siapa saja tentang situasi Papua. Saya juga sedang dalam proses menulis buku yang berjudul “Apakah Bangsa Indonesia Menjuluki Bangsa Papua?”, dengan menulis kita akan terus hidup,” tegas Yoman yang telah menulis 15 buku lainnya.
Sementara itu, Herman Katmo dari National Papua Solidarity (NAPAS) dalam pemaparannya mengajak seluruh gerakan perjuangan di tanah Papua, maupun di luar Papua untuk bersatu agar dapat melawan penjajahan dan penindasan di tanah Papua.
“Kita harus bersatu, dan mendesak bangsa penjajah dan dunia internasional agar mengakui Papua sebagai bangsa yang berdaulat. Ptersatuan sangat kita butuhkan saat ini,” ujar Karmo.
Setelah keempat pemateri memaparkan pokok pikiran mereka, dilanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab, yang diikuti dengan sangat antusias oleh seluruh peserta.