Aktivis Free West Papua di Australia, Ronny Kareni,
mempertanyakan sikap negara-negara di dunia yang mendukung penuh
kedaulatan Republik Indonesia atas Papua Barat.
Dalam wawancaranya dengan Radio Australia, aktivis tersebut
juga menyatakan kekhawatirannya mengenai kemungkinan pelanggaran Hak
Asasi Manusia di provinsi-provinsi di Papua.
"Mengapa mereka tidak terus bicara soal [pelanggaran] HAM yang terjadi di Papua. Ada riset dari universitas Sydney pada tahun 2010 yang menemukan, 500.000 orang Papua hilang atau meninggal secara misterius. Orang pribumi Papua akan menjadi minoritas di Papua sendiri," katanya.
Mengenai pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris, aktivis Papua yang kini tinggal di Australia tersebut mengatakan pembukaan kantor itu didukung oleh anggota masyarakat internasional.
"Kantor itu tidak hanya didukung oleh OPM saja tapi juga masyarakat internasional dan dalam negeri di Papua."
Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia, Michael Tene, walaupun mengakui masih perlu adanya perbaikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, membantah pernyataan Ronny Kareni mengenai adanya kematian mencurigakan dalam jumlah besar di Papua.
"Ada macam-macam isu yang beredar. Itu kan semua hal-hal yang tidak ada pembuktiannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya."
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tidak menutup-nutupi kegiatan apapun yang dilakukan di Papua Barat.
"Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jurnalis-jurnalis lokal di Papua dan Indonesia punya kebebasan memberitakan kejadian apapun yang terjadi di Papua, meskipun jurnalis asing perlu izin untuk masuk kesana.
"Semua kejadian di Papua diberitakan secara nasional dan tidak ada pembatasan pemberitaan."
Ronny Karena mengatakan gerakan Papua mau nasib sendiri muncul karena pelanggaran HAM yang dianggapnya terus menerus terjadi di Papua dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
"Kenapa ada political prisoner [tawanan politik] yang terus ditangkap di dalam negeri…lalu ada penambahan militer serta berita-berita penembakan di Sorong, Puncak Jaya.
"Jika ini sudah terjadi maka sudah tidak ada kepercayaan dari orang Papua kepada pemerintah Indonesia."
Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-05-07/aktivis-internasional-perlu-bicarakan-pelanggaran-ham-di-papua/1127122
"Mengapa mereka tidak terus bicara soal [pelanggaran] HAM yang terjadi di Papua. Ada riset dari universitas Sydney pada tahun 2010 yang menemukan, 500.000 orang Papua hilang atau meninggal secara misterius. Orang pribumi Papua akan menjadi minoritas di Papua sendiri," katanya.
Mengenai pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris, aktivis Papua yang kini tinggal di Australia tersebut mengatakan pembukaan kantor itu didukung oleh anggota masyarakat internasional.
"Kantor itu tidak hanya didukung oleh OPM saja tapi juga masyarakat internasional dan dalam negeri di Papua."
Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia, Michael Tene, walaupun mengakui masih perlu adanya perbaikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, membantah pernyataan Ronny Kareni mengenai adanya kematian mencurigakan dalam jumlah besar di Papua.
"Ada macam-macam isu yang beredar. Itu kan semua hal-hal yang tidak ada pembuktiannya dan tidak bisa dipastikan kebenarannya."
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tidak menutup-nutupi kegiatan apapun yang dilakukan di Papua Barat.
"Tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jurnalis-jurnalis lokal di Papua dan Indonesia punya kebebasan memberitakan kejadian apapun yang terjadi di Papua, meskipun jurnalis asing perlu izin untuk masuk kesana.
"Semua kejadian di Papua diberitakan secara nasional dan tidak ada pembatasan pemberitaan."
Ronny Karena mengatakan gerakan Papua mau nasib sendiri muncul karena pelanggaran HAM yang dianggapnya terus menerus terjadi di Papua dan hilangnya kepercayaan masyarakat.
"Kenapa ada political prisoner [tawanan politik] yang terus ditangkap di dalam negeri…lalu ada penambahan militer serta berita-berita penembakan di Sorong, Puncak Jaya.
"Jika ini sudah terjadi maka sudah tidak ada kepercayaan dari orang Papua kepada pemerintah Indonesia."
Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-05-07/aktivis-internasional-perlu-bicarakan-pelanggaran-ham-di-papua/1127122