 |
| Usama Usman Yogoby (Jubi/Timoteus) |
Jayapura, 18/4 – Dialog damai antara
pemerintah pusat dengan orang Papua (Jakarta-Papua) yang ramai
dibicarakan banyak orang saat ini ditanggapi oleh Ketua Solidaritas
Hukum, HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP), Usama Usman Yogoby.
Menurut dia, sedianya dialog yang dimaksud adalah dialog yang
dimediasi pihak ketiga atau negara yang netral. “Dialog itu yang ada
solusi. Kalau mau dialognya harus ada pihak ketiga. Yang punya masalah,
keduanya duduk bersamaan,” kata Usman ke tabloidjubi.com di Abepura, Kota Jayapura, Kamis (18/4).
Menurut dia, dialog yang dimaksud, yaitu dialog antara pemerintah
pusat dengan orang Papua yang berseberangan dengan pemerintah (pro Papua
merdeka). “Dialog dengan pemerintah Indonesia, dan siapa wasitnya? Itu
baru bisa berjalan normal,” kata Usman lagi.
Lanjut dia, masih ada konflik yang hingga kini dialami rakyat Papua.
Senin (15/4) Kordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay,
Pr. mengatakan, pihaknya menemukan lima indikator, yaitu, masih adanya
pengibaran bendera Bintang Kejora, adanya tuntutan referendum, adanya
tuntuan Papua Merdeka, stigma separatis terhadap orang Papua dan
berbagai kekerasan, seperti penembakan terhadap warga sipil dan aparat.
Pemerintah sudah menggunakan metode pendekatan hukum, kekerasan, dan
undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus). Namun
menurut Pastor Neles yang menerima pengahragaan Penghargaan The Tji Hakson Justice and Peace Award
2013 ini, ketiga pendekatan di atas belum mampu menuntaskan konflik di
Papua, sehingga harus ada solusi baru. Perlu dialog damai yang
melibatkan pihak lain. (Jubi/Timoteus Marten)
Sumber : tabloidjubi.com