 |
|
Badan Kontrol Tim Kerja Rekonsiliasi
Persatuan Nasional Papua
|
JAYAPURA – Badan Kontrol
Tim Kerja Rekonsiliasi Persatuan Nasional Papua, yang di wakili Usamah
Usman Yogobi, mengatakan, pada momen tanggal 1 Mei mendatang, mau ada
ijin atau tidak yang diberikan oleh pihak kepolisian, dengan tegas
disampaikan masyarakat Papua tetap turun jalan melakukan demo damai,
memperingati hari Aneksasi Bangsa Papua Barat ke NKRI.
Menurutnya, demo damai yang akan dilakukan tanggal 1 Mei ini, pihak Polri dan TNI harus menanggapinya dengan cara yang sehat dan dewasa. “Tanggal 1 Mei ada beberapa seruan yang harus kami keluarkan atas nama tim kerja peringatan 1 Mei, antara lain kami meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Kapolda dan Pangdam beserta jajarannya dalam kaitannya dengan kami membangun demokrasi di Papua dengan cara sehat dan dewasa, ini yang kami tergaskan, dengan cara yang sehat dan dewasa dan saling menghargai antara pihak dimana kasih rakyat itu menjadi keluhan yang harus disampaikan kepada kami,” kata Usamah Usman Yogobi didampingi tiga rekannya ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, Kamis (25/4) kemarin sore.
Menurut dia, aksi yang akan dilakukan baik tanpa ijin atau pun ada ijin itu, hanya untuk menyampaikan tiga hal yang menjadi pokok pikiran rakyat.
“Maka itu kami minta untuk agenda 1 Mei kami tetap akan turun jalan secara tergas kami akan turun jalan. Dalam kaitan dengan tiga hal yang pertama persoalan pelurusan dasar sejarah bangsa Papua, yang kedua persoalan deadline (batas waktu, red) antara Aneksasi paksa Indonesia masuk ke Bangsa Papua Barat dalam kurung waktu 50 tahun rakyat Papua fokus untuk menuntut itu. Yang ketiga kami melihat bahwa di mana rakyat menyatakan otonomi dalam kaitan dengan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mana terjadi sebuah kegagalan fatal dan total, dan itu yang akan kami sampaikan secara terhormat dan lebih kedepankan dalam kaitan dengan menjunjung tinggi etika demokrasi, kehidupan demokrasi yang harus dijamin hak – hak asasi manusia itu yang kami lihat,”ujar dia lagi.
Menurutnya, pada aksi damai yang akan dilakukan ini, tidak akan menggangu siapa atau kelompok – kelompok lain,bahkan juga pemerintah. Untuk itu dia berharap, dalam demo nanti mereka juga tidak diganggu oleh pemerintah.
“Kami tidak menganggu siapa – siapa, kami tidak menganggu pemerintah dan juga pemerintah tidak boleh ganggu kami, karena ini tanah kami, ini tuntutan rakyat,” katanya.
Bahkan dalam menyambut tanggal 1 Mei mendatang ini, dia berharap seluruh masyarakat yang ada di Jayapura dan sekiratnya agar bisa turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan.
“Seluruh rakyat yang ada di wilayah ini baik itu di Kerom, Sarmi, Jayapura, bahkan Sentani dan beberapa wilayah, masyarakat yang di kampung – kampung tolong kumpulkan bahan makanan (BAMA), singkong, keladi dan lain- lain untuk bantu kami,”harap dia.
Terkait dengan titik atau pusat perkumpulan massa pendemo, dirinya mengatakan itu akan menjadi pembahasan dalam rapat internal tim.
“Rencana kegiatan akan menyesuaikan ketika terjadi keputusa rapat internal kami, akan kami putuskan. STTP kami sudah layangkan, polisi mau kasi ijin ya baik karena saling menghargai. Kami juga sangat menghargai bapak kapolda yang menjabat ini orang demokratis, memang dia paham betul tentang demokrasi oleh karena itu kami percaya bahwa dia akan kasi keluar ijin,”ujar dia.
Sumber: http://bintangpapua.com
