JAKARTA - Kecamuk di tanah Papua seperti
tidak ada habisnya. Selain konflik horizontal antar warga sipil,
konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan
masyarakat Papua juga telah memakan banyak korban.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, konflik berkepanjangan ini disebabkan oleh empat hal.
"Pertama,
gagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan
ekonomi, kesehatan dan pendidikan," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Papua: Konflik Dari Masa ke Masa', di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2013).
Kedua, imbuh Hasanuddin, konflik disebabkan oleh adanya diskriminasi dan marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua.
"Ketiga, adanya perasaan traumatis dari sebagian warga Papua sebagai
akibat tindakan represif aparat masa lalu, yang dikategorikan sebagai
pelanggaran HAM, namun tidak diusut secara tuntas."
"Dan terakhir, masih terdapatnya perbedaan persepsi tentang terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Pepera 1969," ungkapnya.