 |
| Logo AMP |
Jayapura, 19/4 - Aliansi Mahasiswa Papua
menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan
Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.
“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan
organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah
Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam
isu dialog,” ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).
Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan
Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua
termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM. “Hanya kelompok TPN-PB, AMP
dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga
akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”
katanya.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas
bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan
nasib sendiri) secara lebih demokratis. “Selama rakyat Papua tidak
diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak
terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,” ujar Rinto.
Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan
pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua
terhambat. “Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga
orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil
dan demokratis jika Papua sudah merdeka,” tutup Rinto. (Carol/Jubi)
