 |
|
Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen
Nasional West Papua
(Foto: Oktovianus Pogau/SP)
|
PAPUAN, Jayapura — Wartawan suarapapua.com, Oktovianus Pogau,
mendapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan Bucthar Tabuni,
Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Pada wawancara ini, Bucthar
yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) bicara tentang PNWP yang telah ia nakodahi satu setengah tahun
lamanya. Ikuti petikan wawancara lengkap dibawah ini.
Apa itu PNWP?
Parlemen Nasional West Papua (PNWP) adalah sebuah lembaga politik
yang dibentuk oleh rakyat Papua Barat. PNWP sama persis Dewan Guinea
Raad yang pernah dibentuk tokoh-tokoh Papua merdeka pada 5 April 1961.
Kita sebenarnya sedang membangkitkan kembali lembaga politik itu.
Tujuannya PNWP ialah untuk mengangkat sejarah perjuangan rakyat Papua
ke dunia internasional. PNWP juga bersama rakyat memperjuangkan hak
penentuan nasib sendiri (self determination) berdasarkan
prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia
dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selama ini saya melihat banyak lembaga politi papua merdeka di Papua,
tapi semua mengatasnamakan rakyat Papua, padahal tidak mendapat
dukungan dari rakyat akar rumput.
PNWP punya massa dan basis. Terbukti mampu membentuk 23 Parlemen
Rakyat Daerah (PRD) di setiap Kabupaten dari Sorong sampai Samarai.
Kemudian, pada tanggal 5 April 2011 lalu, semua berkumpul dan
mendeklarasikan PNWP, secara resmi di lapangan Makam Theys, Sentani.
Resolusi Yang Dihasilkan PNWP?
Saat deklarasi tanggal 5 April 2011 lalu, saya dipilih oleh 23 Ketua
Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai Ketua, dan tujuh Wakil Ketua dari
setiap wilayah adat. Ada tujuh fraksi, yakni, Fraksi Tabi, Fraksi
Saireri, Fraksi Doberai, Fraksi Domberai, Fraksi Mepago, Fraksi Lapago,
Fraksi Ha-Anim. Masing-masing fraksi terdapat 40 anggota.
40 orang dari tujuh fraksi tersebut dibagi kedalam empat komisi, yang
mana sebagai alat kelengkapan parlemen. Adapun empat komisi tersebut,
Komisi A Urusan Luar Negeri, Komisi B Pertahanan dan Keamanan, Komisi C
Hukum dan HAM serta Komisi D Anggaran.
Saat ini, komunikasi saya dengan semua pimpinan parlemen di
daerah-daerah berjalan dengan baik dan lancar. Pada bulan Februari lalu
kami sudah kumpul dan melakukan rapat pimpinan. Kami sedang persiapkan
raker untuk pertemuan bulan April mendatang. Pada pertemuan itu,
agenda-agenda dan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka
panjang akan kami tetapkan.
Bentuk Keanggotaan PNWP?
Anggota resmi PNWP secara keseluruhan berjumlah 270 orang. Ini
termasuk struktur pimpinan nasional dan pimpinan di daerah. Keanggotan
di daerah, tergantung jumlah suku yang ada di daerah tersebut. Semakin
banyak suku, semakin banyak kemungkinan terjaring sebagai anggota
parlemen. Mereka adalah representative atau perwakilan resmi dari
suku-suku tersebut.
Dalam keanggotaan PNPW, mereka berasal dari unsur adat, agama,
perempuan, dan pemuda. Utusan dari suku, akan ke wilayah atau daerah,
dan kemudian ke tingkat nasional melalui sebuah konfrensi. Saya pribadi
melihat pikiran dari teman-teman KNPB sangat baik, cara seperti ini
sebenarnya sedang memberikan pendidikan politik kepada rakyat. KNPB
telah mengajari rakyat untuk mengerti akan mekanisme perjuangan secara
baik dan benar.
Teman-teman di KNPB bekerja penyatuan dan konsolidasi rakyat akar
rumput sejak tahun 2008, dan ini bisa dikatakan waktu yang cukup lama.
Saya bisa katakan KNPB telah cukup berhasil dalam bidang ini, dan
keberhasilan-keberhasilan itu harus di dorong agar lebih berhasil lagi
dengan agenda-agenda perjuangan lainnya.
Apa Yang Dikerjakan PNWP?
Setelah deklarasi PNWP, resolusi politik sudah kami sampaikan kepada International Parlementarian for West Papua (IPWP) dan International Lawyer for West Papua
(ILWP). Saat ini ILWP sedang mempersiapkan diri untuk mengantarkan
persoalan Papua melalui proses hukum di Mahkamah Internasonal.
Selain itu, kami PNWP juga sudah memberikan mandat resmi kepada tuan
Benny Wenda, untuk menjadi kordinator diplomat Papua merdeka diluar
negeri. Saat ini tuan Wenda sedang keliling beberapa negara untuk
mencari dukungan bagi Papua.
Secara internal, kami juga sedang konsolidasi untuk menyusun agenda
dan program kerja yang lebih matang untuk perjuangan Papua Merdeka ke
depannya.
Tapi sesuai resolusi politk yang ditetapkan, sebagian sedang jalan
dan sedang dikerjakan. Seperti sedang mengumpulkan data-data dan bukti
manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 lalu.
PNPW akan kerja sama dengan ILWP, difasilitasi salah satu negara
sahabat untuk membawa masalah Papua ke proses hukum di Mahkamah
Internasional. Ini semua dibutuhkan dukungan dari rakyat Papua Barat.
Pemisahan Antara KNPB dan PNWP?
Komite Nasional Papua Barat (KNBP) itu sebuah media bersama,
sedangkan PNWP sebagai penanggung jawab politik di tanah Papua. PNWP
bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi pada rakyat Papua Barat,
termasuk yang dialami KNPB.
KNPB sama juga dengan sebuah komite yang pernah dibentuk tokoh-tokoh Papua merdeka di tahun 1961 dan melahirkan Niew Guinea Raad.
Dua tahun lalu, KNPB juga memakai cara tersebut dengan melahirkan PNWP
di tingkat nasional. KNPB yang memberikan rekomendasi pembentukan PNWP
karena di dalamnya ada perwakilan-perwakilan rakyat yang membentuk PRD.
Artinya, ada pemisahaan sekarang, hal-hal yang bersifat politik dan
strategis, akan langsung dikerjakan oleh PNWP, karena ini lembaga
representatif dan milik rakyat Papua, sedangkan KNPB memfasilitasi dan
memediasi segala bentuk gerekan di Papua, seperti bentuk aksi-aksi
massa, dan lainnya. PNWP yang bertanggung jawab terhadap rakyat di tanah
Papua.
Mekanisme Penyelesaian Masalah Papua Menurut PNWP?
Saya punya keyakinan, perjuangan kalau kita bawah dengan benar,
sekalipun damai, dan pasti itu pedis. PNPW lebih berpikir pada mekanisme
internasional, melalui proses hukum di Mahmakam Internasional. Karena
hak menentukan nasib sendiri dijami oleh komunitas internasional.
Tapi, satu jalan juga melalui kampanye politik, bersama IPWP. IPWP
punya tanggung jawab desak masing-masing negara, baik Indonesia,
Amerika, dan Belanda, juga orang Papua sebagai subjek sebuah masalah
untuk bicara dalam forum PBB untuk penyelesaian masalah Papua secara
menyeluruh.
Tapi, ILWP juga sedang siapkan diri untuk membawah masalah Papua ke
Mahkaman Internasional. Ini mekanisme, tidak melanggar hukum Indonesia
maupun hukum internasional. PNWP lebih persiapkan data, bukti, dan
fakta-fakta kecurangan PEPERA 1969. Dan kami akan mendorong agar masalah
Papua diselesaikan melalui dua jalur tadi.
Komunikasi PNPW Dengan Diplomat Papua di LN?
Sampai saat ini saya belum melakukan komunikasi dengan mereka di Luar
Negeri, kecuali tuan Benny Wenda, tapi pada prinsipnya, apa yang dibuat
di dalam negeri, diluar negeri harus mendukung dan melakukan
kampanye-kampanye. Yang harus diketahui juga, PNWP merupakane lembaga
reprsentatif bangsa Papua, yang telah dibentuk oleh rakyat sendiri.
Apapun persoalannya, tugas para diplomat Papua merdeka di luar negeri
adalah menyambung suara rakyat di tanah air, termasuk agenda-agenda
yang sedang di dorong oleh PNWP dikemudian hari nanti.
Tanggapan TPN-OPM Terhadap PNWP?
Di PNWP, ada komisi yang mengkomunikasikan hal-hal yang dikerjakan
PNWP kepada TPN-OPM di hutan. Tapi, saya secara pribadi belum melakukan
kontak dengan mereka, saya hanya mendapat laporan dari anggota saya.
Sebenarnya yang perlu dipahami oleh rakyat Papua, juga gerakan
perjuangan lainnya adalah, PNWP bukan organ atau lembaga politik baru,
tapi menghidupkan kembali, atau mengefektifkan Niuew Guinea Raad yang sudah pernah terbentuk di 5 April 1961 lalu, saat akan diproklamasinya kemerdekaan bangsa Papua.
Bagaimana Pemerintah Indonesia Lihat PNWP?
Sampai sekarang saya lihat pemerintah Indonesia belum tau tentang
kerja-kerja PNWP. Makanya, saya lihat mereka anggap biasa-biasa saja,
dan tidak memberikan respon. Beda dengan kerja-kerja lembaga atau organ
lain, karena mereka tahu, maka respon mereka langsung besar.
Kami lebih banyak komunikasi dengan pimpinan-pimpinan parlemen di
daerah, membangun komunikasi dengan rakyat akar rumput. Kami juga tidak
ambil pusing apa yang dikatakan Indonesia tentang PNWP, karena tugas
kami hanya mengkordinir rakyat untuk berjuang secara bermartabat
Pada wawancara bagian II, Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional
West Papua (PNWP) bicara soal strategi Kapolda Papua mengkriminalkan
perjuangan damai yang dilakukan KNPB. Apa himbauan Bucthar untuk rakyat
Papua, lebih khusus anggota KNPB? Ikuti petikan wawancara selanjutnya (Bersambung).
OKTOVIANUS POGAU