 |
| Massa Aksi Saat Lakukan Aksi Di Depan Kantor Pos Jogja ( Doc. AMP ) |
Yogyakarta - Pada
tanggal 1 Desember 1961 Papua telah
mendeklarasikan kemerdekaan sebagai satu negara Kaum terpelajar yang terdiri
dari M.W. Kaisiepo dan Mofu (Kepulauan Chouten/Teluk Cenderawasih), Nicolaus
Youwe (Hollandia), P. Torey (Ransiki/Manokwari), A.K. Gebze (Merauke), M.B.
Ramandey (Waropen), A.S. Onim (Teminabuan), N. Tanggahma (Fakfak), F. Poana
(Mimika), Abdullah Arfan (Raja Ampat) membentuk suatu lembaga yang diberi nama
Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea) dan melahirkan berhasil melahirkan
Manifesto Politik yang isinya; 1). Menetukan nama Negara : Papua Barat, 2).
Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua, 3). Menentukan bendera Negara :
Bintang Kejora, 4). Lambang Negara : Burung Mambruk dan 5). Slogan : One
People, One Soul. Dan Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 Desember 1961.
Gagasan
dan cita-cita kaum terpelajar Papua ini tidak berjalan mulus, 18 hari setelah
deklarasi Negara Papua, tepatnya 19 Desember 1961 Presiden Soekarno
mengumandangkan TRIKORA di Alun-Alun Utara Yogyakarta untuk mengagalkan
pembentukan Negara Papua. Sejak itu, Papua menjadi wilayah jajahan Indonesia
karena sikap arogansi, ekspansionis dan egoisme para penguasa Indonesia.
Setelah
tiga tahun kemudian tepat tanggal, 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya
masa pemerintahan Unites Nations
Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB
di Papua, kemudian Belanda menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya
pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di
seluruh Tanah Papua terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara
besar-besaran dan tidak Manusiawi.
Pelanggaran
HAM secara tidak manusiawi terjadi dalam beberapa operasi militer yang di
lakukan di tanah Papua diantaranya; Operasi
Sadar 1965 – 1966, Operasi Barata Yudah 1966 – 1967, Operasi Wibawa 1967 –
1969, Operasi Pamungkas 1969 – 1971, Operasi Koteka 1977, dan pelanggaran HAM
lainnya terjadi sampai saat ini. Akibat
operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia saat itu, ribuan nyawa rakyat
Papua melayang dan mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di
tanah Papua.
Namun dengan semakin meluasnya Gerakan Perjuangan
Kemerdekaan West Papua di seluruh Tanah Papua dan sesuai dengan janji
pemerintah Belanda yang akan memproklamasikan Kemerdekaan Papua pada 1 Juli
1970, maka pada tanggal 1 Juli 1971 Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawah
Pimpinan Brigjen. Seth .J. Rumkorem Memproklamasikan Kemerdekaan West Papua di
Desa Waris, Hollandia “ Markas Vicktoria
”. Meskipun pembacaan proklamasi ini tertunda 1 tahun dari perencanaan awal,
tetapi pembacaan Proklamasi ini berhal membangkitkan semangat juang kepada
seluruh rakyat Papua yang akhirnya membuat Pemerintah Indonesia geger dan
akhirnya membuat Indonesia semakin gencar melancarkan operasi militernya di
seluruh tanah Papua.
Meskipun
telah beberapa kali Indonesia telah berganti – ganti kepemimpinan dari Sukarno hingga SBY dan status DOM telah
di cabut dari wilayah Papua namun kebrutalan
militer Indoensia terhadap rakyat Papua tetap saja terjadi hingga saat
ini. Kebrutalan militer itu terjadi di beberapa daerah di Papua diantaranya;
Pania (Enarotali), Degeuwo, dan Puncak Jaya.
Pasca
terjadi kontak senjata di Puncak Jaya antara Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (TPN-PB) di bawah pimpinan Gend. Goliat Tabuni dan Militer Indonesia di
Puncak Jaya tepatnya di Tingginabut dan Sinak beberapa waktu lalu, Pesiden
Susilo Babang Yudoyono ( Presiden RI ) segerah merespon dan melakukan rapat terbatas
dan memutuskan untuk melakukan Oparasi Militer di daerah tersebut, maka untuk
menentang keputusan Pemerintah Indonesia dan untuk menghindari
terjadinya kekerasan militer terhadap rakyat sipil setempat seperti yang telah
terjadi di beberapa daerah lain di Papua sebelumnya, maka kami dari Aliansi
Mahasiswa Papua (AMP) secara tegas mengatakan sikap: “Segera ! Akui West Papua Sebagai Negara dan Stop Berlakukan Daerah
Operasi Militer ( DOM ) di Tanah Papua” dan menuntut:
1.
Indonesia Stop ! Mengklaim Papua Bagian
Dari NKRI
2. Indonesia, Amerika
Serikat dan PBB Segera Akui Kedaulatan West Papua
3. Stop Pendudukan dan
Tarik Militer dari Seluruh Tanah Papua
Demikian
peryataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), atas nama Tulang Belulang
Leluhur Bangsa Papua, kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Papua
untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan Kemerdekaan West Papua.
Salam Pembebasan!
Yogyakarta, 28 Februari 2013
Koordum
Agus D