Jayapura— Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kembali meminta pemerintah
Indonesia agar dapat membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya bagi
rakyat Papua Barat.
“Ruang demokrasi ditanah Papua terus dibungkam oleh pemerintah
Indonesia melalui Kepolisian Daerah Papua, kami minta ruang demokrasi
itu harus dibuka.”
Hal tersebut ditegaskan oleh jubir Nasional KNPB, Rocky Wim Medlama,
saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (5/01/2013) lalu Café
Prima Garden, Abepura, Jayapura, Papua.
Hal senada disampaikan juga oleh ketua PNWP, Buchtar Tabuni, melalui
ketua Parlemen Nasional Daerah (PRD) Port Numbay, Hakim Bahabol, yang
mendesak Polda Papua untuk tidak terus menekan rakyat Papua.
Selain itu, PNWP juga mendesak agar Polda Papua untuk segera
menghapus seluruh anggota KNPB dan aktivis Papua lainnya yang masuk
dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
PNWP juga mendesak kepada Polda Papua untuk segera membebaskan
anggota KNPB dan masayarakat sipil yang ditahan tanpa bukti yang jelas
hingga saat ini.
“Kami juga tidak akan mendaftarkan KNPB dan PNWP di Kesbangpol,
karena itu Polda Papua jangan terus memaksakan kami,” tutup Bahabol yang
dalam kesempatan tersebut di damping beberapa pengurus KNPB lainnya.
ARNOLD BELAU