 |
| Peta West Papua |
Jayapura, 4/3 — Pemekaran di Papua bukan satu-satunya
solusi untuk memecahkan berbagai konflik. Malah sebaliknya, pemekaran
dinilai sebagai sumber konflik.
Pernyataan tersebut dinyatakan salah satu aktivis HAM Papua, Elias Petege saat menemui tabloidjubi.com di Jayapura, Papua, Senin (4/3).
Menurut dia, semakin banyak pemekaran, semakin banyak aparat keamanan
yang tersebar di setiap pelosok Papua. Sementara kata dia, saat ini,
rakyat Papua masih trauma dengan adanya aparat kemanan.
“Akarnya konflik politik. Bukan masalah lapar atau kesejahteraan.
Pemekaran bukan solusi, justru mempersempit pergerakan rakyat Papua,”
kata Eli, Senin.
Menurut Eli, panggilan Elias Petege, selain mempersempit ruang gerak
rakyat sipil yang memperjuangkan hak dan keadilannya di tanah Papua,
pemekaran hanya dimanfaatkan oleh elit lokal Papua yang berjuang untuk
kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Dengan adanya pemekaran, kata dia, kepentingan kelompok bermain,
konflik antarkepentingan juga ‘bermain’, rakyat Papua diadudomba oleh
kepentingan elit-elit yang ‘pintar’ mengatur skenario konflik.
Eli menyebut, pemekaran juga dijadikan momen untuk memperluas areal
perkantoran dan administratif. Semakin berkembang wilayahnya, semakin
banyak hutan yang dirambah, dan semakin rusak lingkungan.
Menurut dia, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan berbagai konflik
di Papua hanya dengan dialog. Dengan itu, lanjut dia, semua masalah
yang ada, dari semua aspek, didiskusikan bersama presiden, rakyat Papua
dan penengah.
“Dalam dialog nanti ditemukan solusi bersama,” lanjut Eli Petege.
Akhir bulan lalu di Jakarta, Ketua Kaukus Parlemen Papua, Paskalis
Kossay mengatakan, pemekaran merupakan solusi untuk menyelesaikan
konflik di Tanah Papua. (Jubi/Timoteus Marten)