Pages

Pages

Rabu, 20 Maret 2013

“ NARKOBA, POLIGAMI, DAN KORUPSI “

Sebuah Trend Glamour Pejabat Papua di Era Otonomi Khusus

KAMPAK Papua, SAHABAT Munir Papua, Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, dan berbagai elemen serta masyarakat adat melakukan aksi demo damai di depan kantor DPRP-PB; memperjuangankan Hak Hak Warga Korban Banjir Bandang Wasior tiga tahun silam 4 Oktober 2010; sementara itu Bupati Drs. Alberth H Torey,MM berpesta Narkoba dan Pergi Kuliah doktornya di Universitas Pajajaran Bandung; sedangkan warga korban banjir masih hidup mmenderita sampai saat ini.
Kehidupan glamour pejabat dan pegawai negeri sipil di tanah papua berubah 100%, ajaran agama sudah tidak lagi mempan dalam kehidupan bersosial, dan lebih banyak kehidupan kelompok sosial elit yang senang membahagiakan hidup mereka dengan pesta pora berkaraoke dan mabuk-mabukan, serta pesta narkoba. 

Kehidupan ini nampak jelas dalam kemewahan para pejabat dan pegawai negeri sipil anak-anak negeri papua. Sementara hidup mewah dan glamour dijalani, mereka lupa akan saudaranya masih hidup didalam kondisi memprihatinkan, miskin dan terpuruk. Trend hidup mewah dan pesta Narkoba sudah menjadi bagian dari para pejabat dan  pegawai negeri sipil.
Mengapa orang asli papua melupakan budaya sosial yang sejak dulu leluhur mereka ajarkan dalam hidup bersosial dan bermasyarakat, sementara saat ini di era otonomi khusus dengan uang begitu besar, rakyat seakan tidak memiliki hak untuk menikmati, meski ada Dana Pemberdayaan Kampung dan Dana Respek. Setiap tahun Dana Otonomi Khusus senilai Rp. 6 Trilyun (Papua Barat Rp. 1,3 Trilyun dan Papua Rp. 4,7 Trilyun), sementara dana pemberdayaan kampung senilai 100-200 juta, respek Rp. 100 juta perkampung, masih belum mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan orang asli papua.
Trend glamour kehidupan para pejabat papua dan pegawai negeri sipil terlihat jelas dimata masyarakat sipil dengan kendaraan roda empat dan roda dua serta rumah mewah, seorang ibu mengatakan bahwa Otsus Datang Beranak Kijang dan Avansa, Sementara Pejabat Memberikan Supermi Kepada Masyarakat, lalu Mereka Pakai Super Kijang. 
Sementara itu memiliki istri lebih dari satu (Poligami), mama papua dengan gubuk dan berjualan pinang, sementara mama jawa dan toraja serta batak taruh siku dipintu avansa dan hidup dirumah mewah.
NARKOBA
Bupati Kabupaten Teluk Wondama Drs. Alberth H Torey,MM dan Istri Keduanya Ny. Vivin Mulyono Torey tertangkap tangan mengkonsumsi dan menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu dikediaman pribadi di kampung Inggramui-Manokwari pada 1 April 2011, adalah salah satu contoh buruknya mental pejabat papua yang senang menggunakan uang rakyat untuk persta Narkoba. 

Bupati juga sering berpesta Narkoba yang membuat pelayanan pemerintahan sangat tidak baik, contoh kasus pelantikan para pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk wondama, sudah sering dilantik pada jam kecil alias Pkl.03.00.WIT. subuh juga terkadang mengumpul dan mengapelkan pegawai dilingkungan kantor Bupati pada siang hari dibawah terik matahari. Ini semua dilakukan karena memang diketahui bahwa Bupati sedang mengkonsumsi Narkoba. Apalagi ketika Presiden dan Ibu Negera mengunjungi warga korban banjir bandang wasior pada 14 Oktober 2010, saat Bupati mendampingi Presiden dan Ibu Negara sambil berjalan Bupati tersentuk tanah dan jatuh dihadapan Presiden dan Ibu Negara. Ya itulah kejamnya Narkoba yang membuat perilaku manusia seperti Binatang.
POLIGAMI
Masyarakat Wondama mencatat kehidupan para pejabat dan pegawai negeri dipemerintahan, selalu hidup mewah dan memiliki istri lebih dari satu, adapun hasil temuan KAMPAK Papua dilapangan bahwa ada 19 pejabat dan pegawai negeri sipil yang berpoligami. Hal ini ditunjukan dengan kehidupan mewah dan istri-istri pertama mereka selalu menderita apalagi mama-mama asli papua, sementara mama jawa, toraja, dan makasar, dan batak hidup mewah bersama mereka. Untuk hal itulah KAMPAK Papua juga menilai bahwa Karakteristik Busuk (KORUPSI dan NARKOBA) yang sering ditunjukan kepada masyarakat adalah wajah dibalik trend glamour Otonomi Khusus.
KORUPSI
KAMPAK Papua mencatat ada banyak pejabat papua dan pegawai negeri sipil yang ditangkap, ditahan, dan diadili oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, karena perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Tidak dapat kita bayangkan di tahun 2008 saja ada tiga Bupati di tanah papua yang ditangkap oleh KPK untuk 1 provinsi di Indonesia; 

Bupati Kepulauan Yapen Ir. Soleman Daud Betawi terpidana Korupsi Dana APBD Kabupaten Yapen senilai Rp. 63 Miliar dan menjadi temuan KPK dengan kerugian Rp. 8,8 Miliar dan menjalani putusan pengadilan dengan hukuman 3 tahun penjara, Bupati Supiori Drs. Jules Warikar terpidana korupsi proyek infrastruktur Kabupaten supiori senilai Rp.36,58 Miliar dan Jules Warikar menikmati Rp.6,43 Miliar dan menjalani hukuman 3 tahun penjara, dan Bupati Yusak Yaluwo,SH terpidana korupsi dana APBD Bovendigoel senilai Rp 45,7 Miliar pembelian Kapal LCT 180 Wambron APBD 2002-2005 dipenjara 4,5 tahun. Sementara itu Drs Alberth H.Torey,MM Bupati Kabupaten Teluk Wondama ditangkap oleh BNN,Polda Papua, dan Polres Manokwari pada 1 April 2011, saat mengkonsumsi dan menggunakan Narkoba Jenis Shabu-Shabu bersama Istri Keduanya Ny. 

Vivin Mulyono Torey. Alebrth H Torey ditahan sementara istrinya tidak; saat proses hukumnya berjalan dipengadilan negeri manokwari dijatuhi hukuman 8 bulan dan direhabilitasi hanya dua bulan di Lido Bogor Jawa Barat. Proses hukum yang melilit Bupati Drs. Alberth H Torey dan Istri Keduanya Ny. Vivin Mulyono memang benar-benar dipolitisir proses hukumnya dengan membayar semua pihak sehingga Bupati dan Ny. Vivin Mulyono tidak menjalankan proses hukumnya dengan benar dan baik. 

Hal yang lebih menyakitkan rakyat ialah bahwa Bupati Bovendigoel Yusak Yaluwo,SH.MM terpidana Korupsi dilantik kembali sebagai Bupati di Jakarta oleh Mendagri Gamawan Fauzy dan kembali menjalani hukumannya di LP.Cipinang, sementara Alberth H.Torey dikembalikan aktif sebagai bupati dengan SK Mendagri Gamawan Fauzy No.RI.131.92-857. 

Selanjutnya masih banyak lagi mulai dari Kepala Dinas, Ketua KPUD, sampai kepada Sekretaris Dewan dan Sekretaris Daerah, ini menunjukan bahwa Korupsi, Narkoba, dan Poligami merupakan gambaran hidup pejabat dan pegawai negeri sipil di provinsi papua dan papua barat sebagaimana banyaknya dana rakyat yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan tanpa memikirkan bagaimana membangun dan mensejahterakan orang asli papua dengan hak-hak dasarnya sehingga dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kehidupan dan masa depan papua yang damai. (dowa).

 Oleh; Dorus Wakum,S.Pd