 |
| AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) saat berorasi di depan Gedung Sate (Foto: M Jatnika Sadili) |
BANDUNG,-AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) menilai apa yang
terjadi di tanah Papua oleh Militer Indonesia adalah pelanggaran HAM
(Hak Asazi Manusia). Mereka meminta Indonesia, Amerika Serikat dan PBB
dituntut untuk segera mengakui kedaulatan West Papua pada 1 Desember
1961.
Dalam aksi demo ini, mahasiswa Papua menilai berbagai operasi militer
telah dilancarkan oleh pemerintah kolonial Indonesia untuk membungkam
perlawanan Rakyat Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Militer
menjadi satu-satunya tameng untuk berhadapan dengan Rakyat Papua.
“Dapat kita saksikan bagaimana gerakan-gerakan perlawanan Rakyat
Papua dibungkam dengan berbagai skenario dan tekanan, intimidasi serta
teror untuk mengekang aktifitas perlawanan Rakyat. Hal ini dilakukan
oleh Indonesia untuk tetap mengamanan Papua menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Indonesia,” ujar Koordinator Aksi, Wenas, dalam
orasinya di depan Gedung Sate, Kamis (28/2)
Mereka pun meminta Pemerintah menghentikan menuding orang Papua
sebagai teroris, separatis atau gerakan pengacau keamanan dan lainnya,
karena dengan adanya tudingan-tudingan itu tidak sedikit korban
berjatuhan, dengan tudingan tersebut pun rakyat Papua menjadi ketakutan
dan hilang eksistensinya.
“Melihat berbagai kekacauan yang disebabkan oleh Militer, kami dari
AMP berharap Presiden untuk menarik militer dari Papua Khusunya distrik
Tingginambut dan Sinak, Karena keberadaan militer menghancurkan
eksistensi orang asli papua,” terangnya.
Selain itu mereka berharap Presiden segera mencabut RUU Ormas dan
Kamnas dari tanah Papua, Pemerintah indonesia segera menarik militer
organik maupun non organik dari tanah Papua
“Kita pun meminta Pemerintah Daerah Papua segera menyikapi persoalaan
di Papua, jangan membungkam kondisi yang sedang terjadi di Papua.
Jangan kalaim Papua sebagai bagian dari Indonesia,” pungkasnya (NOER)