 |
| Benny Wenda (http://www.3news.co.nz) |
Jayapura - Demokrasi di Selandia Baru diragukan oleh kelompok
pendukung perjuangan Papua Barat. The Australia West Papua Association
(AWPA) mengkhwatirkan kehidupan demokrasi di Selandia Baru, sebab negara
ini melarang pemimpin Papua Barat, Benny Wenda untuk berbicara di
Gedung Parlemen Selandia Baru.
Joe Collins, juru bicara AWPA, menyebutkan pelarangan ini adalah kali
kedua Pemerintah Indonesia mencoba untuk memblokir masalah Papua Barat,
hanya dalam waktu satu minggu.
“Ini adalah kali kedua. setelah film dokumenter tentang Papua yang
berjudul “Goodbye Indonesia,” diputar di Aljazeera TV, Pemerintah
Indonesia meminta Aljazeera untuk menempatkan sudut pandang resmi
Indonesia dalam film dokumenter tersebut. Aljazeera menanggapi tekanan
dari Pemerintah Indonesia dengan menambahkan komentar dan tanggapan oleh
Pemerintah Indonesia pada akhir film.” sebut Joe Collins dalam media
releasenya yang dikirimkan kepada tabloidjubi.com, Sabtu (9/2).
Larangan dari pemerintah Selandia Baru ini, telah membuat sebagian
masyarakat Australia dan Selandia Baru sendiri meragukan demokrasi di
negara tersebut. AWPA menduga larangan ini ada kaitannya dengan
perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru yang
ditandatangani tahun lalu.
“Dan sekarang kita lihat Pemerintah NZ juga tunduk pada tekanan dari
Pemerintah Indonesia dengan tidak memungkinkan Benny Wenda untuk
berbicara di Gedung Parlemen. Sepertinya perdagangan telah mengalahkan
hak asasi manusia.” sebut Joe Collins.
sumber : http://www.karobanews.com/2013/02/pejuang-papua-barat-dialarang-pidato-di.html