Kesepakatan (MoU) untuk mengkawal Peraturan Presidedn (Perpres)
No. 84/2012 tentang Pengadaan Khusus di Papua dan Papua Barat
ditandatangani.
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) bersama
beberapa organisasi Pengusaha Asli Papua, telah menandatangani surat
kesepakatan (MoU) yang nantinya menjadi acuan dalam pengkawal Perpres
No. 84/2012.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di kantor UP4B,
Angkasa, Jayapura, Sabtu (12/1).
“MoU ini merupakan upaya untuk mengkawal Perpres No.84/2012. Hal ini
menjadi komitmen bersama antara UP4B dengan Kalangan Pengusaha Asli
Papua.” kata Kepala UP4B, Bambang Dharmono.
Lanjut Bambang, MoU ini juga bukan lah menjadi jaminan untuk
mendapatkan proyek, melainkan kewajiban bersama untuk meningkatkan
kemampuan mejerial dan perbaikan administrasi para pengsusaha asli
Papua.
“Dengan demikian legalitas dari administrasi tiap-tiap anggota asosiasi bisa diperbaiki.” kata Bambang.
Sedangkan Jhon Kabey, Ketua Kadin Papua, yang mewakili para Pengusaha
Asli Papua dalam penandatanganan MoU tersebut mengatakan bahwa Perpres
Perpres No. 84/2012 adalah hasil dari sebuah perjuangan.
“MoU ini baru awal dari sebuah permulaan untuk menata pemihakan kepada pengusaha asli Papua. Ini hasil dari sebuah perjuangan. Maka dari itu pantas disyukuri.” kata John Kabey.
Kabey berharap, kedepan, pengusaha asli Papua harus mulai menyiapkan
instrumen administrasi keanggotaaan secara baik melalui data base yang
baik. Sekaligus setiap asosiasi harus memiliki kantor yang jelas
sehingga memudahkan para anggota untuk berkoordinasi.
“Hanya dengan demikian asosiasi pengusaha Papua bisa menghadapi birokrasi.” ujar Kabey.
Selain ditandatangani oleh KADIN, GAPENSI, ARDIN PAPUA, ARDINDO,
INKINDO, GAPEKSINDO, AKAINDO, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia
dan HIPMI, MoU ini juga ditandatangani oleh Organisasi
Perusahaan/Pengusaha Lokal Papua. Organisasi Perusahaan/Pengusaha Lokal
Papua ini terdiri dari HimpunanPengusaha Papua Indonesia – HIPAPINDO,
KamarAdat Pengusaha Papua – KAPP, Konsorsium Masyarakat Pengusaha Papua –
KMPP, Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua – HIPMAS, Asosiasi
Pengusaha Perempuan Papua Asli – AP3A, Komunitas Pengusaha Orang Asli
Papua– KPOAP, Asosiasi Kontraktor Umum Nasional – ASKUMNAS, Gabungan
Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium – GAKESLAB serta
Himpunan Kontraktor Muda Anak Asli Papua – HIKMAS. (Jubi/Musa Abubar)