Jakarta - Suko/09/01 - Bicara
soal Perdamaian di Papua, seringkali ditanggapi sinis oleh sebagian
kalangan. Mengapa? Karena ada kesan, semakin perdamaian diupayakan,
semakin tinggi pula konflik terjadi. Salah satu faktor penyebabnya
adalah kekayaan alam Papua menjadi daya tarik untuk masuknya berbagai
kepentingan.
Sebagai
volunteer NGO yang juga mengemban missi mengkampanyekan perdamaian di
daerah konflik, saya coba mengulas prospek perdamaian di Bumi
Cenderawasih ini di tahun 2013.
Faktor Pemicu Konflik
Sebelum mengulas prospek, saya utarakan terlebih dahulu beberapa faktor yang bisa saja menjadi pemicu konflik di wilayah ini.
Pertama, Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Pesta demokrasi (Pilkada) ini sedianya akan digelar pada 29 Januari 2013. Seorang Dosen Hubungan Internasional FISIK Uncen Jayapura, Marinus Yaung,
memprediksikan Pilgub kali ini akan berlangsung ‘panas’ mengingat
pasangan calon Barnabas Seube dan Jhon Tabo yang menurutnya banyak
dicintai warga Papua telah digugurkan oleh KPUD setempat lantaran
kurangnya dukungan dari Parpol di wilayah itu.
Selain
itu, juga ada kelompok aktivis Papua merdeka yang menyampaikan seruan
secara terbuka agar Orang Asli Papua memboiket Pilgub Papua. Seruan itu
disampaian oleh Selphius Bobii yang saat ini berstatus Tapol bersama
rekan-rekannya sesama aktivis menggagas Kongres Raktya Papua III. Dalam
Kongres yang digelar Agustus 2011 lalu, Selphius bersama Forkorus
Yaboisembut, Edison Waromi, Dany Kogoya dan Agus Krar telah
mendeklarasikan berdirinya ‘Negara Papua Barat’ dengan Forkorus sebagai
Presidennya. http://www.malanesia.com/2012/12/seruan-boikot-pilgub-papua-minta.html
Faktor
lainnya, adalah masih tingginya kejadian penembakan di wilayah itu yang
dilakukan kelompok sipil bersenjata. ELSHAM Papua mencatat, sepanjang
tahun 2012, telah terjadi setidaknya 45 aksi penyerangan oleh OTK yang
menewaskan 34 orang, melukai 35 orang dan 2 orang mengalami trauma.
Karenanya, pimpinan Polri di Jakarta sudah bertekad akan menerapkan pasal terorisme
bagi para pelaku penembakan di Papua, karena mereka memiliki senjata
api dan amunisi secara illegal, menembaki orang-orang yang tidak
bersalah, dan efeknya telah menimbulkan rasa takut (terror).
Apakah
‘ancaman’ pemberlakukan pasal terorisme ini bisa membuat ‘semangat’
perlawanan kelompok sipil bersenjata kendor? Atau bahkan sebaliknya
penembakan justru akan semakin gencar dilakukan? Wallahualam.
Satu lagi faktor pemicu yang tak kalah pentingnya adalah kesenjangan kaya-miskin
di wilayah ini. Kondisi ini oleh para aktivis Papua kemudian
dikembangkan dalam tema kampanye yang agak berbau rasist “anti-amber”
(menolak pendatang). Karena orang kaya di Papua identik dengan warga
amber, dan Orang Asli Papua tetap bertahan dalam kemiskinan.
Prospek Perdamaian
Dengan
segala rasa hormat bagi mereka yang terus bekerja untuk perdamaian
Papua, saya optimis Perdamaian di Tanah Papua akan membaik di Tahun 2013
ini. Sejumlah prasyarat dapat saya kemukakan, antara lain :
1. Jaringan
Damai Papua (JDP) kembali akan menggelar dialog damai Jakarta-Papua
tahun ini (2013). Kali ini JDP akan menggandeng Kaukus Parlemen Papua
untuk mengulang forum yang pernah JDP gelar pada
Juli 2011 lalu. Dialog kali ini akan lebih fokus menyoroti permasalahan
pembangunan di Tanah Papua, dan bukan kepada tuntutan referendum atau
merdeka.
Jika
format dialognya benar-benar demikian (tetap dalam koridor Papua bagian
NKRI) saya kira Pemerintah akan lebih respek untuk mendukung
pelaksanaannya. Mungkin saja akan ada penolakan dari beberapa kelompok
aktivis, tapi tidaklah signifikan mengingat JDP memiliki basis hingga ke
akar rumput, secara intens melakukan sosialisasi hingga ke
kampung-kampung dan dijalankan secara tulus oleh tokoh-tokoh netral.
2. Upaya
penegakan hukum yang secara konsekuen dijalankan oleh Polda Papua di
bawah pimpinan Kapolda Tito Karnavian. Sudah banyak pelaku pelanggaran
yang terjaring, dan mereka kini sedang menjalani proses hukum. Kelompok
pelaku pelanggaran/kejahatan ini mulai dari pelaku penembakan, pemiliki
senjata dan bahan peledak illegal, pelaku demonstrasi anarkis, penjual
miras illegal, pengedar narkoba, illegal loging dan illegal fishing.
Langkah
Kapolda ini telah mendapatkan dukungan penuh dari tokoh-tokoh gereja di
Tanah Papua, sebagaimana tampak pada pertemuan Kapolda dengan Uskup
Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Ketua Umum Persekutuan Gereja
Gereja di Papua (PGGP) Pdt.Herman Saud, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja
di Tanah Papua (PGGP) Pdt. Lipius Biniluk, S.Th, dan Ketua GKII Karel Maniani dan Wiem Maury pada Rabu (12/12/2012). http://zonadamai.wordpress.com/2012/12/13/gereja-gereja-dukung-kapolda-tegakkan-supremasi-hukum/
3. Dukungan
dari sejumlah Negara asing bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI
serta mendukung langkah Polda Papua menghentikan kekerasan di Papua.
Hal itu antara lain disampaikan oleh Dubes Amerika Serikat untuk
Indonesia H. E. Scot Merciel, Dubes
Kerajaan Inggris untuk RI Mark Canning dan Staf Kedubes Australia Greg
Ralph dan Emily Whela. Para Dubes itu bahkan secara bergantian turun
langsung ke Papua untuk melihat dari dekat kondisi keamanan di wilayah
Papua dan memberikan apresiasi positif bagi kinerja Polda Papua dan
Pemerintah NKRI. Mudah-mudahan dukungan itu tidak hanya sekedar lips
servis mengingat ada sejumlah korporasi mereka yang sedang bekerja untuk
kepentingan ekonomi di negaranya.
4. Yang
terakhir adalah tekad Pemerintah RI untuk terus membenahi pelaksanaan
Otonomi Khusus di Papua. Kendati tekad ini masih terus mendapatkan
‘perlawanan’ sengit dari para aktivis Papua dengan kampanye “otsus
gagal”, namun tampaknya Pemerintah tidak surut dengan niatnya untuk
terus membangun Papua dan Papua Barat agar tidak ketinggalan dari
provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dana Otsus terus ditingkatkan
dari tahun ke tahun dengan sasaran khusus, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur.
Sejalan dengan itu, Kemendagri selaku leading-sector di bidang Otsus,
sudah memiliki program-program pembinaan yang terukur seperti pelatihan,
asistensi dan supervisi kepada jajaran Pemda dan Pemprov Papua dan
Papua Barat dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalisir
terjadinya kasus penyelewengan seperti korupsi, salah urus, dan salah atur.
Dengan
sejumlah prasyarat yang saya kemukakan di atas, sekali lagi saya
optimis kedamaian Papua pada 2013 ini akan membaik. Jika kedamaian telah
tercipta, maka roda pembangunan akan berjalan normal, yang pada
ujungnya kesejahteraan warga Papua akan meningkat pula. Semoga.
Sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/01/02/prospek-perdamaian-papua-di-tahun-2013-520853.html