 |
| Delegasi Nederlands Nieuw Guinea (Papua Barat) saat mengikuti Konfrensi Pasifik Selatan ke empat di Rabaul, PNG 1958 (Jubi/dam) |
Jayapura, 7/2 (Jubi) – Komisi Pasifik Selatan (South Pasific
Commission) dibentuk usai Perang Dunia Kedua terutama daerah-daerah yang
belum berpemerintahan sendiri. Untuk itu negara-negara yang memerintah
di Pasifik Selatan menetapkan perjanjian yang kemudian dikenal dengan
nama Perjanjian Canberra (Canberra Agreement) atau Canberra Verdag,
dalam Belanda.
Selanjutnya pada 6 Februari 1947 di Canberra, negara-negara yang
memiliki wilayah di Pasifik Selatan berkumpul guna membahas masa depan
Pasifik Selatan. Negara-negara itu adalah, Australia, Perancis, Inggris,
Belanda, New Zealand atau Selandia Baru dan Amerika Serikat.
Negara-negara ini juga wajib memberikan dana untuk menjalankan South
Pasific Commision (SPC),masing-masing Australia sebesar 30 persen,
Perancis 12,5 persen, Belanda 15 persen, New Zealand 15 persen dan
Amerika Serikat sebesar 12,5 persen.
Ini untuk menyokong aktivitas kerja dan pembangunan di kawasan Pasifik Selatan.
Maksud dan tujuan dari pembentukan Komisi Pasifik Selatan (1947-2014)
tak lain memperkuat kerja sama secara Internasional agar kemajuan,
kemakmuran ekonomi dan sosial dari bangsa-bangsa di daerah yang belum
berdikari di Samudera Pasifik.
Kerja sama ini juga bertujuan agar pemerintah dan masyarakatnya bisa duduk bersama, membahas masalah penting dan berguna.
Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terdiri dari pulau-pulau yang
kecil dan besar serta tersebar di seluruh kawasan Pasifik. Lebih mudah
menyelesaikan masalah-masalah antar penduduk dan pemerintah melalui
jalinan kerja sama melalui SPC.
Saat ini, 6 Februari 2014, Sekretariat Komunitas Pasifik genap
berusia 67 tahun. Komisi Pasifik Selatan (SPC) telah melayani ke daerah
di wilayah Pasifik Selatan hingga sekarang.
Organisasi yang didirikan pada 1947 di bawah Perjanjian Canberra ini
telah tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu dan sekarang, diakui di
seluruh dunia.
Secara khusus dalam area kerja meliputi kesehatan masyarakat,
geoscience, pertanian, kehutanan, sumber daya air, pengelolaan bencana,
perikanan , statistik, transportasi, energi, hak asasi manusia, gender,
pemuda dan budaya.
Saat ini SPC memiliki sekitar 600 staf yang berkantor pusat di
Noumea, Kaledonia Baru, kantor regional di Suva, Fiji dan sebuah kantor
negara di Honiara, Kepulauan Solomon, serta kantor Pasifik Utara di
Pohnpei, negara federasi Mikronesia,
SPC telah memulai tugas baru dalam operasinya, dengan pendekatan
lintas sektoral dan program yang berbasis karakteristik, khususnya untuk
kawasan Pasifik agar mampu merespon secara komprehensif dan konsisten
untuk negara-negara anggota serta isu-isu pembangunan wilayah, dibangun
di atas pengetahuan ahli dari tujuh divisi teknis.
Selama 15 Tahun, Nederlands Nieuw Guinea atau West Papua menjadi
anggota Komisi Pasifik Selatan, telah melakukan kerja sama pembangunan
perkebunan coklat di Distrik Nimboran atas bantuan negara-negara ekonomi
Eropa.
Pada 15 November 1960 ,perutusan dari Persekutuan Ekonomi Eropa atau
Europese Ekonomische Gemeenschap (EEG) melakukan kunjungan selama 17
hari ke West Papua atau Nederlands Nieuw Guinea, untuk proyek penanaman
padi di Kumbe dan Hollandia lembah Grime, pembangunan jalan Hollandia ke
Genyem dan perkebunan coklat di Genyem dan Ransiki. Serta Penanaman
Pala di Fakfak dan proyek sagi di Inanwatan.
Sedangkan di Baliem, persekutuan itu mengkaji kemungkinan pembangunan
pusat pembangkit listrik tenaga air, pertanian, peternakan dan
kehutanan.
Negara-negara persekutuan ekonomi Eropa juga sepakat membangun pusat
pertanian di Manokwari. Biaya untuk membangun kawasan pertanian di
Manokwari ini sekitar tiga juta Gulden.
Pemerintah Belanda juga bekerja sama dengan Pemerintah Australia pada
1957, menghasilkan keputusan untuk membangun ekonomi dan pemerintahan
kedua wilayah West Papua New Guinea dan East Papua New Guinea.
Pembangunan kedua wilayah ini sangat penting, agar kelak mereka akan
sanggup untuk menentukan nasibnya sendiri.
Papua New Guinea akhirnya merdeka pada 16 September 1975 sedangkan
Papua Barat saat ini menjadi bagi dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Wilayah ini telah memiliki dua Provinsi Papua Barat dan
Provinsi Papua.
Sejak itu hubungan Papua Barat (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus.
Pemerintah Indonesia hanya melakukan pendekatan politik guna
meminimalisir gerakan-gerakan politik Papua Merdeka di kawasan Pasifik
Selatan.
Pada April 1960, sebanyak 12 anak asli East Papua New Guinea
(Australia Papua New Guinea) mengikuti sekolah pelayaran navigasi
(Scheepvaart) di Hollandia (sekarang Kota Jayapura).
Sebaliknya, East Papua New Guinea(Nederland Nieuw Guinea) mengirim
enam pemudanya untuk belajar kedokteran di Medical College di Port
Moresby. Pemerintah Belanda juga mengirim beberapa pemuda Papua Barat
belajar telekomunikasi,masalah telegraf,telefon di Lae, kota kedua
terbesar di Papua New Guinea.
Selamat Ulang Tahun ke 67, South Pasific Commision di mana wilayah
Nederlands Nieuw Guinea atau Papua Barat pernah menjadi salah satu
delegasi dalam lima kali pertemuan.
Sedianya, pertemuan Konferensi keenam direncanakan di Hollandia pada
1965. Pemerintah Belanda membangun Gedung DPRD Papua bagi pelaksanaan
Konferensi Pasifik Selatan pada tahun itu.
Sayang, pelaksanaan tidak terwujud. Saat itu wilayah Papua Barat
tengah dalam status sengketa sambil menunggu pelaksanaan Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. (Jubi/Dominggus A Mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar