 |
| Hubungan di antara negara-negara di Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terjalin bersama di dalam South Pasific Commission.(Jubi/ist) |
Jayapura, 22/1 (Jubi)-Petinggi-petinggi Melanesia Spreadhead
Group atau Negara-negara Ujung Tombak Melanesia(MSG) baru saja
meninggalkan Provinsi Papua dan Jakarta. Tak ada pengalungan bunga atau
tarian adat orang Melanesia menyambut mereka di Jayapura atau jaman
Belanda kota ini disebut Hollandia . Delegasi MSG sudah pulang dengan
berbagai pesan dan kesan yang dibawa ke negeri masing-masing di Pasifik
Selatan.
Jika dikaji lebih mendalam hubungan Papua Barat (baca Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat) dengan kawasan Pasifik Selatan sebenarnya
sudah berlangsung lama. Terutama saat wilayah ini masih dijajah
pemerintah Belanda dengan sebutan Nederlands Nieuw Guinea.
Peneliti dan dosen FISIP Universitas Indonesia, Zulkifli Hamid dalam bukunya berjudul POLITIK DI MELANESIA kontak-kontak
budaya terutama antara penduduk Papua dan Papua New Guinea telah
menjalin komunikasi di antara mereka, baik dalam berdagang (barter economic), perkawinan maupun kegiatan upacara tradisional.
Hubungan tradisional berlangsung sejak turun temurun, terutama
masyarakat di sepanjang perbatasan baik Suku Muyu Mandobo di Kabupaten
Boven Digoel, masyarakat Suku Ngalum di Kabupaten Pegunungan Bintang dan
masyarakat kebudayaan Tabi di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua.
Kontak antara Papua Barat dengan kawasan Pasifik Selatan semakin luas
antara 1947 sampai 1962.Ini artinya selama 15 tahun sudah terjalin
hubungan kerja antara sesama di kawasan Pasifik Selatan.
Sehabis Perang Dunia Kedua, pemerintah-pemerintah yang memerintah di
daerah-daerah yang belum berpemerintah sendiri di Samudera Pasifik telah
menandatangani suatu perjanjian membentuk Komisi Pasifik Selatan.
Perjanjian itu ditandatangani pada 6 Februari di Canberra oleh
Australia, Perancis, Inggris, Nederland/Belanda, New Zeland dan Amerika
Serikat.(Azas-azas Tata Negara Nederlands Nieuw Guinea, jilid dua)
Ada pun tujuan dan maksud dari pendirian Komisi Pasifik Selatan
adalah untuk memperkuat kerjasama secara internasional agar memajukan
ekonomi dan sosial dari bangsa-bangsa di dalam daerah-daerah Pasifik
Selatan yang belum berdiri sendiri.
Untuk itu pemerintah-pemerintah di sana bahkan masyarakat dan
penduduk itu melakukan kerja sama internasional yang penting dan berguna
bagi mereka. Melanesia, Polinesia dan Mikronesia terdiri dari ribuan
pulau-pulau, ada yang luas dan ada pula yang kecil-kecil wilayahnya.
Banyak soal yang perlu digarap secara bersama di wilayah Pasifik
Selatan yang luas, tentu membutuhkan biaya yang besar. Tak ada gunanya
kalau wilayah-wilayah itu berjalan sendiri memecahkan masalah-masalah
mereka sehingga kesepakatan untuk bersama menyelesaikan dengan cara dan
pendekatan sesuai karakter masing-masing wilayah.
Komisi Pasifik Selatan terdiri dari sedikitnya 12 utusan,
masing-masing dari pemerintah dan anggotanya dapat mengutus dua orang
peserta. Apalagi pemerintah-pemerintah berhak mengangkat lagi wakil
utusan atau penasehat. Komisi Pasifik Selatan merupakan suatu badan
penasehat untuk memajukan kemakmuran dan perkembangan daerah-daerah yang
belum berpemrintahan sendiri di Samudera Pasifik.
Tugas-tugas Komisi Pasifik yang berpusat di Noumea, ibukota Kaledonia
Baru adalah menyelidiki, menyusun dan memajukan pertanian, perikanan,
kehutanan, buruh, produksi, perniagaan, penajaran dan kesehatan rakyat.
Memajukan penelitian bersama dalam ilmu dan teknologi dan memberikan
bantuan teknis, advice dan penjelasan-penjelasan untuk negara-negara
yang bersangkutan. Komisi Pasifik Selatan tidak membicarakan
masalah-masalah politik, artinya dalam kerja sama ekonomi dan bukan
membicarakan perkara politik.
Semula pertemuan anggota Komisi Pasifik Selatan dilakukan setiap dua
kali setahun tetapi pada 1955 diambil keputusan agar dilakukan setiap
tahun. Badan Sekretariat Komisi Pasifik Selatan berada di Noumea,
Kaledonia Baru wilayah jajahan Perancis di Samudera Pasifik.
Konferensi Pasifik Selatan juga memberikan kesempatan kepada penduduk
asli di setiap wilayah mengambil peran dalam setiap usaha Komisi
Pasifik Selatan baik sebagai peserta maupun ikut dalam program
pengembangan ekonomi.
Komisi Pasifik Selatan dengan bantuan dana dari negara-negara Eropah
pernah membangun sebuah perkebunan coklat di Nimboran, Hollandia,
Nederlands Nieuw Guinea. Produksi cokelat dari Genyem, Nimboran mampu
menyuplai pabrik coklat Van Houten di Negeri Belanda berkat kerja sama
kawasan Pasifik Selatan menunjang sektor ekonomi kerakyatan. Bahkan
warga di Nimboran membentuk Koperasi Java Datum guna meningkatkan
ekonomi masyarakat di kawasan Grime dan Nawa.
Konferensi Pasifik Selatan pertama kali diadakan di Suva, ibukota
negara Fiji pada 1950. Pada 1953 konperensi kedua dilakukan di Noumea,
ibukota Kaledonia Baru. Selanjutnya 1956 dan 1959 berlansung di Rabaul,
Provinsi East Britain, Papua New Guinea. Konferensi ke lima dilakukan di
Pago-Pago, East Samoan/Samoa Timur, 1962. Komisi Pasifik Selatan sudah
mempertimbangkan agar pertemuan Konprensi Pasifik Selatan ke enam pada
1965 akan dilakukan di Hollandia, Nederlands Nieuw Guinea. Sayangnya
konprensi ini tak pernah terjadi karena wilayah Nederlands Nieuw Guinea
beralih kepemerintahan Republik Indonesia dan menjadi Provinsi Irian
Barat.
Victor Kaisiepo dalam bukunya berjudul Satu Perspektif untuk Papua
(menceritakan,”Suatu malam saya duduk menonton TV Fiji di Suva dan
ketika itu tiba-tiba dalam suatu acara saya melihat dalam satu acara
ayah saya( Markus Wonggor Kaisiepo anggota Nieuw Guinea Raad), waktu itu
beliau berkunjung ke Fiji untuk South Pasific Commission pada
1957. Saya waktu tahu ia ada di Fiji tetapi tidak tahu kalau ada
gambarnya keluar di Televisi Fiji.” Victor Kaisiepo(alm) pernah bekerja
sebagai aktivis lingkungan di Suva, Fiji pada 1995-1998 dan masih sempat
menyaksikan dokumentasi South Pasifik Commision 1957 di Televisi Fiji.
Sejak 1962 hubungan wilayah Provinsi Irian Barat, Irian Jaya dan kini
Provinsi Papua dan Papua Barat nyaris terputus. Seolah-olah hanya ada
hubungan Jakarta dan kawasan Pasifik Selatan. Padahal wilayah-wilayah
perbatasan seperti Kepulauan Riau dan Malaysia masih saling berhubungan
dalam menjaga keutuhan dan perkembangan kebudayaan Melayu. Begitupula di
Papua Barat dengan wilayah-wilayah Pasifik Selatan hubungan kebudayaan
dan Olahraga mestinya tetap terjalin.
Mantan Gubernur Provinsi Irian Jaya, mendiang Brigjen Acub Zainal
sejak 1973 pernah memprakarsai kerja sama kebudayaan dengan Papua New
Guinea. Kesebelasan Nasional PNG setiap 17 Agustus selalu bermain
melawan tim Irian Jaya Selection dan pertukaran kesenian. Sebaliknya
setiap 16 September, Kesebelasan Irian Jaya termasuk Persipura berlaga
di Port Moresby dan juga klub-klub kesenian mementaskan tarian-tarian
daerah Irian Jaya.
Agaknya permintaan bekas Perdana Menteri Papua New Guinea, Michael
Somare secara lantang menegaskan mestinya Papua Barat juga diundang
dalam pertemuan Negara-negara Melanesia dalam bentuk olahraga dan
kebudayaan Melanesia. Mungkinkah pemerintahan Jakarta dan Jayapura
memenuhi permintaan Michael Somare ? Semuanya tergantung dari itikad
baik berbagai pihak sepanjang tidak mencampuri masalah politik dan
kebudayaan serta olahraga.(Jubi/dominggus a mampioper)
Sumber : www.tabloidjubi.com
0 komentar :
Posting Komentar