 |
|
Dua anak Papua berdiri di samping spanduk kampanye
Lukas Enembe-Klemen
Tinal di
Nabire pada masa kampanye. Foto: Yermias
|
Jayapura, -- Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Papua, Rabu (13/2) kemarin menggelar Pleno
Rekapitulasi dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Periode 2013-2018 di gedung
GOR Cenderawasih, Jayapura,
Provinsi Papua.
Rekapitulasi dan Perhitungan Suara dari 29 Kabupaten/kota di seluruh
Provinsi Papua itu berlangsung hingga malam. Seribu aparat gabungan (TNI dan Polri) mengamankan prosesnya.
Pantauan majalahselangkah.com,
KPU Provinsi Papua menetapkan pasangan nomor urut 3, Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen)
sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013-2018.
Mereka (Lukmen) memenangkan pemilihan gubernur ini
dengan memperoleh 1.119.657 dari total 2.337.811 atau 52%. Jumlah daftar pemilih tetap sebanyak
2.713.465. 375.654 dan 375.654 suara
tidak sah.
Atas penetapan itu, Ketua KPU Provinsi Papua, Benny
Sweny meminta pasangan kandidat yang merasa tidak puas dapat mengajukan
gugatan ke Mahkamah Konstitusi paling
lambat tiga hari setelah penetapan.
Jika tidak ada gugatan, Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Papua (DPRP) segara akan mengirimkan
surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk secara resmi ditetapkan.
Apa Janji Mereka Bangun Papua?
Sabtu, (12/1) lalu, seperti
dilangsir majalahselangkah.com, saat kampanye di Taman Gizi Oyehe, Kabupaten
Nabire, Papua Lukmen berjanji sejumlah hal untuk bangun Papua.
Di hadapan ribuan massa pendukung, Lukmen berjanji akan gratiskan
pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi.
Saya akan gratiskan pendidikan di
Papua mulai SD sampai pendidikan tinggi. Selama saya menjadi bupati di Puncak
Jaya, saya buktikan memberi beasiswa kepada 15 ribu mahasiswa tanpa
beda-bedakan, kata Enembe.
Pada saat itu, Lukmen tidak
menyinggung soal kesehatan. Tetapi, beberapa warga ketika itu mengatakan,
sekarang juga gratis tetapi obat bagus harus beli di apotek. Selain itu,
pelayanan di kelas 1, 2, 3 berbeda.
Selain itu, Enembe berjanji, uang 8
trilyun yang dikelola di provinsi selama ini akan bagikan ke masyarakat melalui
bupati.
Kami bukan pemimpin yang rakus.
Kalau kami dipilih, uang otsus 80 % ke kabupaten. Provinsi hanya 20% saja.
Selama ini orang bagi tidak adil dan tidak jujur, kata Enembe Sabtu, (12/1)
lalu.
Secara ekonomi, kata dia, rakyat di
mana-mana sedang merindukan perubahan dan kemandirian. Bagi paguyuban-paguyuban
dari kelompok pendatang di Papua dijanjikan akan memberikan modal usaha.
Konsep ekonomi seperti apa yang akan
dibangun oleh pasangan Lukmen bagi orang asli Papua tidak sempat dipaparkan
saat itu. Tetapi, mereka berjanji membuat perubahan dan membangun kemandirian
orang asli Papua.
Masih soal ekonomi, Klemen Tinal di hadapan mama penjual
pinang , para nelayan serta tukang ojek yang berada di Hamadi Gunung, Senin
(19/9/2012) silam berjanji melakukan pemerataan bidang ekonomi sesuai UU
21/2001.
Soal pemerintahan yang baik, kata
Klemen saat itu, dirinya akan melibatkan tiga tunggu, yaitu Agama, Pemerintah
dan Adat.
Sementara, kata Lukmen, masalah kebudayaan
Papua termasuk musik adalah salah satu pilar untuk bangkitkan harga diri.
Seperti dilangsir,
Harian Bintang Papua, Rabu
(20/7/2011) lalu, Lukmen berjanji, akan mengalokasikan sebagian besar dana
Otsus untuk membiayai kegiatan olahraga, seni dan budaya.
Kata mereka, program olahraga, seni dan budaya
jadi penting. Pasalnya, olahraga, seni dan budaya mampu mengangkat harga
diri orang Papua, serta memperkenalkan Papua kepada masyarakat nasional
maupun masyarakat dunia.
Mereka juga berjanji akan memberdayakan perempuan Papua. Salah satunya dengan memberikan perhatian
kepada perempuan dengan mengubah Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua
menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua. Tetapi, hal ini akan
disesuikan dengan kebutuhan.
Pada Jumat (2/9/2012, mereka berjanji akan mengutamakan
kebersamaan dalam pembangunan. Kata mereka, membangun Papua tak bisa
mengandalkan kekuatan mayoritas, tapi membangun Papua harus mengandalkan
kebersamaan, membuka ruang, memberikan kesempatan untuk membangun Papua yang
lebih baik.
Tabloidjubi.com, Senin (21/1) melangsir, Lukmen berjanji menghapus praktek diskriminasi
dan nepostisme yang selama ini berlangsung di Kantor Gubenur Provinsi Papua Dok
II. Mereka berjanji tidak
akan ada lagi istilah gunung dan pantai, kelompok suku, marga, agama, gereja
dalam membagi jabatan, anak pejabat dan masyarakat dalam memberikan beasiswa.
Dok II akan menjadi kantor 250 suku yang ada di
Papua,kata Enembe mantan Bupati Puncak Jaya.
Apa
yang Diharapkan?
Dinilai, dinamika politik dan
gangguan keamanan di Papua masih belum disinggung saat kampanye dan mesti menjadi
catatan penting ke depan. Seperti
dilangsir majalahselangkah.com,
Jumat, (14/12) lalu, dinamika politik dan gangguan keamanan di Papua dilakukan
oleh empat kelompok.
Kelompok pertama, masyarakat sipil
Papua yang menuntut hak-hak demokrasinya, tetapi juga tuntutan kemerdekaan.
Kedua, kelompok sipil bersenjata TPN/OPM yang aktif mengembangkan kekuatannya
dan menunjukkan eksistensinya.
Ketiga, kelompok Orang Tak Dikenal
(OTK). Dan, keempat, aparat negara Polri/TNI yang tidak profesional,
persaingan antarunit di dalam Polri/TNI, penyalahgunaan wewenang terhadap warga
sipil sehingga berpotensi terjadi kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
Komitmen pembangunan Lukmen dalam
kerangka Otonomi Khusus Papua diharapkan benar-benar terlaksa. Pembangunan
Papua dalam kerangka Otonomi Khusus mesti memerhatikan tida amanat utama.
Amanat Otsus yang pertama adalah
keadilan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sosial
budaya). Kedua, pelanggaran HAM dan ketiga soal peninjauan kembali sejarah masa
lalu. (GE/Is/MS)
Tag : Gubernur Papua, KPUD, Janji, Jayapura
Blogger Comment
Facebook Comment