Kepala LIPI Diminta Batalkan MoU Ekspedisi NKRI

Laman petisi PapuaItuKita – IST

Jayapura, Jubi – Sebuah petisi yang diinisiasi oleh PapuaItuKita dilucurkan hari ini. Petisi ini mendesak Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membatalkan MoU yang dibuat bersama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam menjalankan Ekspedisi NKRI, termasuk ekspedisi Koridor Papua Barat.
Petisi ini menyebutkan Nota Kesepakatan LIPI-Kopassus yang ditandatangani 13 Januari 2015, di Markas TNI AD Cinjantung, tidak menjelaskan ruang lingkup Koridor Ekspedisi dan berlaku selama empat tahun sejak ditandatangani. Artinya, Ekpedisi NKRI yang saat ini sedang merambah Koridor Papua Barat juga termasuk ke dalam wilayah kerja kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan LIPI-Kopassus Hambat Keadilan dan Dialog Papua Damai
Selain itu, disebutkan pula semangat penelitian dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam Tujuan MOU LIPI-Kopassus tidak relevan karena banyak pihak sipil lain yang lebih tepat menjadi parthner kerjasama yang bermanfaat bagi masa depan ilmu pengetahuan.

Baca Nota Kesepakatan LIPI-Kopassus Hambat Keadilan dan Dialog Papua Damai
MoU ini juga menjelaskan bahwa Papua adalah daerah dengan otonomi khusus yang memiliki spesifikasi sejarah yang penting. Nota Kesepakatan tersebut telah mengabaikan dan melanggar hak Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu; dilibatkan dalam pembicaraan serta kebebasan (Free Prior Informed Consent) dalam menentukan pembangunan dan pemanfaatan kekayaan alamnya sendiri.
Baca LIPI – Kopassus Sepakati Kerja Sama Ekspedisi NKRI

Dr. Adriana Elisabeth, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI saat dihubungi Jubi, membenarkan adanya MoU ini. Ia menjelaskan pada awalnya tahun 2015 ekspedisi ini fokus di NTB untuk pelestarian kekayaan hayati karena sesuai dengan kepakaran para peneliti di kedeputian IPH/Biologi.
“Tahun ini fokus di Papua Barat tapi untuk detailnya harus dikonfirmasi ke deputi IPH sbg penandatangan MoU,” jelas Dr. Adriana.

Menurutnya, sesuai tugas dan fungsi LIPI sebagai lembaga intelektual khususnya riset, bisa saja LIPI kerjasama dengan Kopassus. Namun untuk konteks Papua ada hal-hal yang secara Politik dan Keamanan sangat perlu dipertimbangkan di awal kerjasama ini.

“Namun tampaknya hal ini atau assessment ini tidak dilakukan oleh Deputi IPH yg diketahui pula oleh Kepala LIPI,” kata Adriana.

Adriana yang selama ini membangun gagasan Dialog Jakarta – Papua bersama jaringan damai Papua berpandangan MoU ini hanya bersifat proyek semata tanpa berhitung resiko politik dan keamanan atas Papua atau apolitis. Ia bahkan berkesimpulan ini merupakan strategi memecah belah LIPI karena proposal LIPI tentang dialog dan keterlibatan LIPI dalam proses damai dinilai bertentangan dengan strategi penanganan Papua yg stated-centric atau dominan dengan pendekatan keamanan negara.

“Saya sudah ingatkan bahkan melarang LIPI untuk buat MoU dengan Kopassus, apalagi mereka minta peneliti ilmu sosial terlibat, termasuk P2P. Namun proyek tetap jalan. Tapi tidak ada peneliti sosial yang terlibat dalam ekspedisi ini karena semua dr IPH. Semoga saya tdk keliru,” ungkap Adriana.
Ia menambahkan, tampaknya LIPI belum satu suara dalam soal Papua. Ternyata Tim Kajian Papua LIPI tidak sama denga Tim LIPI yang lain, khususnya ekspedisi NKRI.

“Masalah soliditas LIPI jadi titik lemah untuk membangun kerja bersama dalam proses perdamaian Papua. Pimpinan LIPI perlu klarifikasi soal ini,” ujar Adriana.

Bulan Desember lalu, sebagaimana dikutip dari website resmi LIPI, Kepala LIPI Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain mengakui banyak peneliti asing yang juga tertarik untuk menjelajah dan meneliti alam Papua sehingga Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat merupakan langkah yang sangat baik untuk mengidentifikasi kekayaan alam Indonesia, tidak hanya hayati, tetapi juga sosial budaya.

Di laman yang sama, Letkol Inf. Rachmad PS selaku Kepala Bagian Operasi Ekspedisi NKRI 2016, mengatakan kegiatan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat sangat menarik perhatian masyarakat. Rachmad menyatakan kegiatan ini direncanakan akan menjadi kegiatan rutin yang akan dilaksanakan oleh Kopassus karena sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Baca LIPI dan Kopassus Siapkan Ekspedisi di Papua Barat
Ekspedisi yang telah dilaksanakan sebelumnya adalah Ekspedisi NKRI Bukit Barisan di wilayah Sumatera, Ekspedisi NKRI Khatulistiwa di Kalimantan, Ekspedisi NKRI Pulau Sulawesi, dan Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara.
Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat akan menjelajah sejumlah wilayah diantaranya Tambrau, Sorong, Fak-Fak, Kaimana, Mansel, Bintuni dan Wondama. (Victor Mambor)

http://tabloidjubi.com/2016/02/18/kepala-lipi-diminta-batalkan-mou-ekspedisi-nkri/