Kabupaten Nduga di Jadikan Sebagai PERUSAHAAN Milik Pribadi Oleh Segelintir Orang

Ketua LIDIK Papua, Hendrik Abnil Gwijangge, Jubi/Arnold Belau

Sayang Bapak Presiden Jokowi Jangan Kaget karena Tidak adanya Pembangunan Jalan Aspal sampai saat ini di kabupaten Nduga Propinsi Papua dikarenakan kabupaten ini dijadikan sebagai PERUSAHAAN milik pribadi yang seenaknya dikelola oleh oknum tertentu dengan pertimbangan kepentingan politik semata yg membabibuta yg akhirnya mengorbankan efektifitas birokrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jangankan untuk bangun jalan aspal pak presiden, air bersih yg menjadi kebutuhan utama manusia saja sudah 5 tahun kabupaten Nduga berdiri dan dipimpin oleh seorang bupati definitif saja, air bersih tidak ada di kenyam sampai saat ini. Selama ini masyarakat dan pegawai negeri (PNS) hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, itupun syukur kalau hujan turun. Apalagi dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat, sama sekali belum tersentuh. Salah satu bukti kegalalan Pemda kabupaten Nduga dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu meninggalnya 53 anak secara misterius di Distrik Mbuah kabupaten Nduga.

Padahal dana-dana infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan dianggarkan terus oleh Pemda Nduga di dalam pembahasan dan penetapan APBD tiap tahunnya. Namun implementasinya dilapangan tidak ada, yg mengakibatkan masyarakat sama sekali tidak merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri.

Sebagai Contoh pada tahun anggaran 2012/2013 pemda Nduga mengalokasikan didalam pembahasan dan penetapan APBD untuk program pembanguan jalan dan jembatan dengan Kode Rekening = 1.03.1.03.01.15.5.2 senilai Rp.85.361.778.700,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribuh Tujuh Ratus Rupiah). Jujur saya mau terus terang bahwa semestinya jalan Batas Batu-kenyam sekarang sudah aspal tapi sampai saat ini masih belum dan tetap yg ada hanya bekas bupati Karateker Bapak Benyamin Arisoy yg ada. Jadi dana-dana itu sebenarnya dikemanakan padahal dialokasikan untuk pembangunan jalan? Catatan : Untuk Pembanguan Jalan Batas-Batu Kenyam ini tiap tahun dianggarkan untuk peningkatan ketahap pengaspalan namun realisasi ril dilapangan nol. Kami melihat dari hasil investigasi kami bahwa ternyata banyak proyek-proyek fiktis yg terjadi di Nduga.

Selain itu Pemda Nduga juga pernah menganggarkan untuk pembangunan Jaringan Air Minum Distrik Kenyam dengan Kode Rekening = 1.03.1.03.01.27.5.2 senilai Rp. 6.135.156.118,00 ( Enam Milar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribuh Seratus Delapan Belas Rupiah). Namun Pengadaan air bersih sampai saat ini pun belum ada.

Disisi lain dari segi pendidikan untuk bantuan Study mahasiswapun tidak transparan dan sering diselewengkan dan disalahgunakan oleh pemda Nduga untuk kepentingan tertentu. Padahal Tiap Tahun Anggaran Bantuan Untuk Study Mahasiswa Nduga dianggarkan sekitar Rp 7 sampai dengan 9 Miliar Rupiah, namun nyatanya yg sampai ketangan mahasiswa itu biasa hanya berkisar Rp 3 sampai dengan 4 miliar lebih tiap tahun. Sebagai contoh Tahun Anggaran 2013 Pemda Nduga Mengalokasikan Bantuan Study Mahasiswa didalam pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2012/2013 dengan kode rekening 1.01.1.01.01.20.04.5.2 senilai Rp.7.500.000.000, (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) namun yg sampai ditangan mahasiswa itu hanya sekitar 3 miliar Sehingga selisi sekitar 4 sampai dengan 5 mliar lebih dana-dana mahasiswa tersebut dikemanakan?? Jadi disini kami melihat bahwa Pemda Nduga telah menjadikan mahasiswa sebagai objek untuk mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan Kepentingan mahasiswa dlm hal study, karena banyak mahasiswa Nduga yg sering tidak mendapatkan dana karena jumlah bantuannya terbatas dan sering juga nama-nama mereka dihapus dari daftar penerima bantuan biaya study. Kalau saja dana-dana mahasiswa tersebut disalurkan dan dibagaikan sesuai dengan peruntukkannya mungkin dapat meringankan beban mahasiswa dalam menckupi biaya pendidikan serta pemondokan mereka.

Kami juga mendapat laporan dari ade-ade mahasiswa asal Nduga yang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Abdi Negara (STIPAN) Jakarta bahwa sampai saat ini Pemda Nduga belum juga membayar uang kuliah semester mereka terhitung dari semester 4 sampai dengan semester 8 sekarang (Tahun 2014 s/d 2015), sehinggga mereka terancam dikeluarkan padahal mereka sedang berada dalam masa tugas akhir dan mau maju ujian Sidang Komprehensif. Oleh karena itu kami minta Pemda Nduga yang sudah MOU dengan Pihak STIPAN agar memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah dana agar 8 Orang Mahasiswa asal Nduga yg ada di STIPAN bisa ikut Sidang untuk Ujian Komprehensif dan bisa Wisuda di Tahun 2016 ini juga.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahanpun selama ini di Nduga dapat kita lihat, penempatan pejabat dalam struktur birokrasi tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. Banyak Pejabat yg dilantik padahal pangkat dan golongannya tidak memenuhi syarat, misalnya ada PNS yg golongan 2 tetapi bisa dilantik jadi kepala Distrik, ada juga pejabat yg sudah meninggal tetapi dengan tekanan dan ancaman diganti oleh keluarganya yg statusnya jelas bukan PNS. Semua ini turut mengakibatkan Pemerintah tidak berjalan efektif.

Apalagi Pemda Nduga pun sering memotong hak-hak PNS dalam hal tunjangan mereka (Insentif) sering diselewengkan oleh pemda Nduga. Sebagai Contoh Tahun Anggaran 2013 Triwulan ke 4 Insentif Pegawai sekitar 26 Miliar Lebih Pernah tidak dibayar oleh pemda Nduga dan hal yang sama pun terjadi kembali ditahun 2015 dimana Pemda Nduga kembali melakukan penyelewengan dengan tidak membayar Insentif Pegawai Triwulan ke 3 Tahun anggaran 2015 sekitar 27 Miliar lebih. Padahal dana-dana tunjangan untuk belanja pegawai tersebut jelas-jelas ada di dalam pembahasan dan penetapan APBD. Jadi ini benar-benar telah merugikan hak-hak pegawai negeri sipil. Namun karena pegawainya tidak berani dan takut berbicara kebenaran semua, maka tidak pernah mereka protes dan gugat pemda, yang kami amati meraka cuman berani cerita dan ngomong di jalan-jalan, dirumah dan sebagainya.

Catatan : Semua ini terjadi karena Manajemen Keuangan Daerah Nduga yang sudah sangat-sangat amburadul sehingga didalam implementasinya pun tidak pernah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yg sudah dibahas dan disahkan dalam pos-pos anggaran. Sehingga banyak pembangunan yang mubasir alias tidak ada manfaatnya. Apalagi Fungsi Pengawasan dari DPRD Kabupaten Nduga Pun sangat lemah. (Boleh dikatakan tidak berjalan sama sekali).

Hal lain yang perluh dipertanyakan ialah Bantuan Dana Desa yg ada di Kabupaten Nduga, dari Laporan yang kami terima untuk dana-dana bantuan desa di kabupaten Nduga itu berkisar antara 500 juta rupiah tiap desa, yang disalurkan oleh Tim BPMK kepada masing-masing kepala desa dalam bentuk DPA desa. Menurut Pengakuan Beberapa Desa kepada LIDIK Papua, bahwa mereka hanya mengeluarkan dana didalam DPA Tahun anggaran 2015 itu sebanyak 2 kali yaitu Pencairan Pertama Bulan Agustus tanggal 10 tahun 2015 dengan jumah pencairan berfariasi di masing-masing desa, ada yg 200 juta, ada yg 210 juta, 215 juta dan lain sebagainya. Dan Pencairan Kedua Bulan Desember 2015 dengan total 50 Juta Rupiah. Namun dalam Laporan Pertanggungjawaban yg dibuat oleh Tim BPMK yaitu 100 persen dana desa tersebut sudah teralisasi. Padahal faktanya dana-dan desa tersebut hanya baru direalisasikan 50 persen pencairannya sekitar 250 sampai dengan 260 juta lebih. Sehingga dana-dana desa sekitar 200 juta lebih di masing-masing DPA desa itu Pemda Nduga kemanakan? Janganlah pemda Nduga terus membohongi dan menipu masyarakat??

Oleh karena itu, Visi Misi yg baik tapi kalo tidak dibarengi dng Perencanaan yg matang, serta Kebijakan dan Program Skala Prioritas dalam bentuk kegiatan yg tidak sesuai dng Kebutuhan masyarakat tidak akan memberikan manfaat yg baik terhadap Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat. Apalagi banyak Kepala Dinas, Badan dan Kantor tertentu hanya membuat Program Kerja untuk mendapatkan Proyek Tertentu didalam DPA mereka, tanpa mempertimbangkan Program tersebut apakah sebenarx bermanfaat bagi pembangunan dan Pelayanan masyarakat atau tidak sesuai dng kondisi daerah tersebut.

Ditambah dengan manajemen keuangan daerah Nduga yang tdk efektif alias amburadul, membuat semua pelayanan dan pembangunan tidak berjalan sama sekali (Lumpuh Total), bgmn mungkin mau mengatakan bahwa ada terobosan dlm kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati sekarang, yg jelas-jelas dampak dan realitanya tidak ada sama sekali, yg ada paling-paling terobosan dalam menghilangkan nyawa manusia itu yg mungkin kita apresiasi. Contoh (Perang Saudara Suku Nduga Tahun 2013 dimana Bupati Nduga meminta Ijin 3 jam untuk perang pada waktu itu. Dan juga dapat kita lihat hampir semua orang yg pernah menjadi tim sukses dari Bupati meninggal semua).

Perluh diketahui bahwa apa yang terjadi Semua ini terjadi di Ndugama Bukan Kebetulan tapi ada sebab akibat,,air yg sudah kabur dari atas sumber mata airnya tentu akan kabur sampai kebawah, tidak mungkin ditengah-tengah jernih, demikian pula kepemimpinan yg salah dari Pemimpin maka akan berdampak terhadap semua aspek kehidupan. Dimana kita ketahui bersama bahwa Raja Firaun Menyembah Berhala sehingga akibat dari Dosa yg dilakukan raja tersebut mengakibatkan seluruh rakyat mesir menanggung akibat dengan menerima Tula atau Hukuman dari Tuhan. Jadi disini ada Hal tertentu yang tidak beres yg telah dilanggar Oleh Pemimpin kita di Nduga skrg. Oleh karenannya, tidak ada jalan lain selain dibutuhkan Pengakuan secara adat dan mengembalikan kekuatan adat kepada yg Berhak serta Pengakuan Kepada Tuhan dan meninggalkan semuanya itu supaya tidak ada lagi daftar tumbal Korban berikutnya dan Pemulihan daerah Ndugama bisa terjadi. Tetapi kalo tidak? Jangan harap kondisi dan keadaan Ndugama yang Hacur dan Lumpun Total yg berada dalam bayang-bayang perselisihan dan KUTUKAN ini akan berubah ke arah yg lebih baik.

Sekarang Pertanyaannya Tergantung kpd Rakyat Nduga, apakah rakyat Nduga sudah siap menerima Perubahan atau tidak? Kalo rakyat Ndugama sudah berdamai dng diri sendiri, keluarga dan terlebih kepada Tuhan dan telah siap menerima Perubahan maka Tuhan akan mengirim Perubahan itu, tetapi kalau rakyat Nduga sendiri belum siap menerima Perubahan maka silakan masuk dalam jurang yg sama (alias dipimpin oleh orang yang sama).

Catatan : Hal ini Pernah di ungkapkan oleh : Hendrik Abnil Gwijangge, kepada Rakyat Ndugama dihadapan Bupati Nduga, pada Bulan Pebruari 2015 pada saat Penutupan Acara Duka Anggota DPRD Nduga Bapak Menase Gwijangge, di Walani Wamena.

Oleh karena itu dengan melihat Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat yg tidak efektif dan lumpuh total di Kabupaten Nduga saat ini maka saya Hendrik Abnil Gwijangge, S.H.,M.Si selaku “ Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK)” Propinsi Papua dengan sejujur-jujurnya mau mengatakan bahwa Bupati Nduga Yairus Gwijangge S.Sos.,M.Si telah gagal membangun Nduga. Cukup rakyat Nduga sudah korban jangan lagi rakyat Nduga yg ada masuk dalam periode ke-2 tahap pemusnahan.

Jadi hanya orang yang pekah dan mengikuti perkembangan secara baik dalam sistem pemerintahan dan secara adat lah saja yg mampu melihat kenyataan dan realita sesungguhnya yang terjadi di Ndugama ini. Akhir kata, Tuhan Tidak akan Mengubah Nasib suatu kaum atau bangsa kecuali oleh Bangsa itu sendiri dan juga Kalau Salah Mengelola Sawah maka akan rusak padi semusim tetapi kalau salah mengelolah Bangsa maka akan Rusak satu Generasi. “ Salam Perjuangan Rakyat Ndugaku”.

Wamena 10 Januari 2016.

Oleh : Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Propinsi Papua, Hendrik Abnil Gwijangge, S.H.,M.Si, 

http://www.hatree.net/2016/01/mau-lihat-salah-satu-kepintaran-seorang.html