 |
| Apolos Sroyer Pegang Mike dan Pdt Marisan dalam acara Sykuran Atas ULMWP Mendaftarkan Aplikasi West Papua ke Sekertariat MSG 5 Februari 2015 di Biak |
TAPOL BIAK APOLOS SROYER
MEMPERTANNYAKAN KONFRENSI BESAR MASYARAKAT ADAT PAPUA (KB-MAP ) DI BIAK
BIAK 31 OKTOBER 2015. Tahanan
politik Biak Apolos Sroyer yang
merupakan sekertaris umum Dewan Adat Wilaya biak mempertanyakan
Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua yang semula
direncanakan pelaksanaanya pada tanggal 28 oktober 2015, Wilayah
seirery Biak, namun hari pelaksanaanya KB-MAP itu undurkan sampai
dengan tanggal 2 November 2015
mendatang.
Sekertaris Umum Dewan Adat Biak
dan Manawir Sordo KBS Apolsos yang kini menjadi tahanan politik di
biak tersesut mempertanyakan penundaan pelaksanaan Konfrensi bessar
masyarakat adat Papua tersebut pada hari 31 oktober 2015 di Lembag pemasyarakat
(LP) kelas II biak .
Menurut Mananwir Apolos, sesuai dengan inpormasi yang diterima dari
lapagan dibalik terali besi LP biak,
bahwa, panitia penjelenggara sedang mempersiapkan upacara pemukaan akan dibuka
secara resmi oleh Mentri Dalam Negeri (MEDAGRI)
dan peejabat kolonial Indonesia dari jakarta.
Selain itu Menurut Mananwir Sorido KBS Apolos Sroyer,
konfrensi besar Masyarakat adat itu akan dilaksanakan di PPG Petrus Gafiar Biak. Di seluruh jalan-jalan dan sudut-sudut kota
biak dipenuhi dengan pengibaran umbul-umbul bendera merah putih ktegasnya.
Menurut Apolos sampai hari ini
belum diketahui berapa banyak peserta
yang akan hadir dalam KB-MAP tersebut dari 7 wilayah adat yang ada di Papua. Menurut
informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa, ada sebagia dewn adat wilayah
yang meolak pelaksanaan tersebut. Maka
Apolos Sroyer mempertanyakan ada apa dibalik pelaksanaan konferensi besar DAP tersebut.
Lebih lanjut Apolos
mengatakan ada kepentingan apa dibalik
pelaksanan konfrensi Masyarakat Adata
Papua itu ? karena konferensi tersebut diadakan untuk kepentigan Elit dewan
adat Papua, dewan adat Wilayah dan dewan adat daerah tegas Apolos.
Sebab pelaksanan konferensi Besar
tersebut tidak mengacu pada manifesto hak-hak dasar masyarakat adat papua dan
statuta DAP serta Konvenan internasional
tentang masyarakat pribumi. KB-MAP ini lebih nampak kepentingan jakarta
memanfaatkan masyarakat adat Papua.
Untuk itu Apolos Sroyer selaku
Sekertaris Umum Dewn Adat Biak dan Mananwir Sorido KBS Biak mendesak
masyarakat adat Papua berhenti ikut Konferensi tersebut, dan saya
menolak dengan tegas karena ada
kepentingan jakarta tegasnya.
http://nestasuhunfree.blogspot.co.id/2015/10/tapol-biak-apolos-sroyer-selaku.html